Edisi 13-10-2017
Memahami Analogi dan Ihwal OTT KPK


Sebelum menanggapi artikel Prof Romli Atmasasmita di harian ini, Rabu 11 Oktober 2017, pertama-tama saya perlu menyampaikan apresiasi kepada KORAN SINDO yang memberi tempat perdebatan akademik yang sehat antara Prof Romli dan saya.

Tidak banyak surat kabar nasional yang mem beri kan tempat untuk perdebatan ilmiah semacam ini yang sedikit banyaknya akan menambah wawasan keilmuan publik. Kedua, perbedaan pen - dapat dalam suatu perdebatan ilmiah pada hakikatnya adalah kawan berpikir sehingga jangan - lah diartikan sebagai per musuh - an. Ketiga, Prof Romli yang saya kenal adalah guru besar yang egaliter dan terbuka dalam me - nerima perbedaan pendapat. Oleh karena itu, ketika saya selesai menulis buku Prinsip- Prinsip Hukum Pidana pada September 2014, Prof Romli adalah salah seorang guru besar yang saya minta untuk mem - berikan kata pengantar.

Se balik - nya, ketika Prof Romli me nyele - saikan buku Rekonstruksi Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld yang akan dilaunching pada November 2017 mendatang, saya adalah salah seorang yang diminta untuk mengoreksi dan memberikan masukan untuk substansi buku tersebut. Hanya, ada dua isu besar yang akan saya tanggapi: Per - tama, terkait analogi. Salah satu metode dalam penemuan hu - kum selain penafsiran, adalah argumentasi. Metode argu - men tasi ini dibagi menjadi argumentum per analogiam atau analogi, penyempitan hukum dan argumentum a contrario.

Analogi pada hakikatnya me - nyamakan suatu peristiwa khusus yang tidak diatur dalam UU dengan peristiwa yang di - atur dalam UU dengan m eng - gali asas yang terdapat di dalam - nya (Lihat Sudikno Merto - kusumo, 2010, 226-230). Dalam konteks hukum pidana, analogi adalah perbuatan yang menjadi persoalan tidak bisa dimasukkan ke dalam aturan yang ada.

Selanjutnya, per buat - an itu menurut pandangan hakim seharusnya dijadikan perbuatan pidana pula, karena termasuk intinya aturan yang ada, maka perbuatan tadi lalu dapat dikenai aturan yang ada dengan menggunakan analogi. Mengenai perdebatan tentang analogi dalam hukum pidana sudah diulas panjang lebar oleh Prof Romli yang me - rujukpada bukusaya. Sayang nya ketika mengutip pendapat saya tentang analogi itu sendiri, Prof Romli tidak membaca dengan saksama. Agar tidak terjadi distorsi informasi, saya mengutip utuh tulisan Prof Romli dalam harian ini, “Prof Eddy menyatakan dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (hlm 120): Pertama, dalam konteks hukum pidana nasional, penerapan analogi hanya diper - bolehkan dalam rangka men jelas - kan undang-undang.

Kedua, ma - sih dalam konteks hukum pidana nasional, analogi hukum tidak di - perkenankan karena akan me nim - bulkan perbuatan pidana baru yang jelas bertentangan de ngan asas legalitas. Ketiga, da lam konteks penegakan hu kum, ana logi untuk menjelas kan undang-undang ataupun menimbulkan perbuatan pidana, baru diper bolehkan. Prof Eddy sendiri tidak ber - pendapat atau tidak mem pu - nyai pendapat sendiri tentang analogi; apakah menerima atau menolak.

OTT sebagai bagi an pelaksanaan penyelidik an jelas merupakan penerapan UU KPK, telah ditafsirkan Prof Eddy sebagai bentuk percobaan ketika peristiwa tidak terjadi karena digagalkan dengan pen jebakan oleh KPK sehingga jelas merugi kan calon ter sangka/ter dakwa“. Pada bagian lain Prof Romli menulis, “Jika tafsir Prof Eddy tentang OTT dijadikan rujukan maka jelas dan transparan Prof Eddy berada pada golongan yang menerima analogi dalam sistem hukum pidana Indonesia, sekali pun posisi Prof Eddy dalam kon teks analogi tidak jelas.

Apakah pro atau kontra, tetapi demi untuk kepentingan KPK “mendadak” me nerima analogi untuk men - jelaskan undang-undang (halaman 120 buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana)?” Buku yang saya tulis dalam halaman 120 menyatakan, “Pen dapat penulis sendiri ter - hadap analogi adalah sebagai berikut: Pertama, dalam konteks hukum pidana nasional, pene rap - an analogi hanya diperbolehkan dalam rangka menjelaskan undang-undang. Kedua, masih dalam konteks hukum pidana nasional, analogi hukum tidak diperkenankan karena akan me - nimbulkan perbuatan pidana baru yang jelas bertentangan dengan asas legalitas.

Ketiga, dalam konteks penegakan hukum pidana internasional termasuk penindakan terhadap kejahatankejahatan internasional, baik ana logi untuk menjelaskan undang-undang maupun analogi hukum dalam rangka menimbul - kan perbuatan pidana, baru di - per bolehkan. Hal ini karena ada perbedaan standar pelaksanaan asas legalitas dalam konteks hu - kum pidana nasional dan hukum pidana internasional sebagai - mana yang telah diutarakan di atas” Tulisan saya dalam buku ter sebut secara terang benderang memuat pendapat dan sikap saya terhadap analogi bahwa dalam konteks hukum pidana nasional, saya mene rima analogi dalam rangka men jelaskan UU (gesetzeanalogie) dan me nolak analogi hukum (rechtsanalogie) dalam rangka me nimbulkan per buatan pidana baru.

Sementara dalam konteks hukum pidana inter - nasional, saya menerima baik gesetzeanalogie maupun rechtsnalogi. Jelas dan tegas, saya kemukakan pandangan saya tentang analogi setelah melakukan kajian dari berbagai literatur asli para pemikir hu - kum pidana Belanda sejak saya menulis disertasi tentang asas legalitas pada 2007. Jadi, bukan suatu hal yang dadakan se bagai - mana yang dikatakan Prof Romli. Lebih dari itu, OTT KPK yang dihubungkan dengan Pasal 1 angka 19 KUHAP tentang ter - tangkap tangan dan dihubung - kan dengan delik percobaan, bukanlah bentuk analogi.

Sebenarnya pendapat saya yang menerima gesetzeanalogie dan bukan rechtsanalogie pada umumnya sama dengan para ahli hukum pidana lainnya. Van Hattum dan Van Bemmelen yang menolak analogi bahkan interpretasi ekstensif, masih membolehkan analogi t e r h a d a p ketentuan pidana tertulis yang tidak didasarkan pada suatu kaidah yang menentukan dapat tidak dipidananya se orang pelaku. Demikian pula Jan Remmelink sebagai orang yang menolak analogi, dalam buku - nya jelas menegaskan bahwa larangan menggunakan analogi hanya dalam hal untuk men - cipta kan ketentuan pidana baru, bukan untuk menjelaskan per - undang-undangan.

Bah kan, Remmelink menegaskan bahwa Hooge Raad dalam menerbitkan sejumlah putus an, sulit untuk tidak dikatakan tidak meng - guna kan analogi, terutama ke - tika dihadapkan de ngan se jum - lah tindakan jahat yang tanpa pendekatan demikian pasti lolos dari jaringan keadilan. Kedua, terkait alas hak OTT. Prof Romli berpendapat bahwa penyadapan pascaputusan MK harus dilakukan dengan dasar UU bukan PP, perpres, atau bahkan SOP. Penyadapan yang diikuti dengan pengintaian adalah perbuatan ilegal karena tidak diatur dalam UU KPK. Oleh karena itu, OTT lebih pada penjebakan.

*** Terhadap berbagai argu - men tasi tersebut, adapun tang - gapan saya sebagai berikut. Per - tama, putusan MK mengenai penyadapan adalah terkait de - ngan pengujian UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan bukan UU KPK. Pasal yang dibatalkan dalam UU A Quo menyatakan bahwa kewenangan penyadapan diatur dalam per - aturan pemerintah. Menurut MK, kewenangan penyadapan harus diatur dalam UU. Pem - batalan pasal dalam UU ITE tidak berlaku bagi UU KPK.

Se - lain tidak mencabut kewe nang - an penyadapan, alas hak kewe - nangan penyadapan oleh KPK adalah berdasarkan UU. Sayangnya kewenang - an KPK untuk me - nyadap tidak di - atur rinci oleh Prof Romli sebagai salah se orang pem ben - tuk UU KPK, maka berdasarkan ka rak - ter KPK sebagai lem - baga inde penden berlaku self regulatory body. Artinya bisa meng atur hal-hal teknis ber dasarkan kewenangan yang di berikan oleh UU. Kedua, pengintaian adalah hal yang wajar dilakukan dalam penyelidikan/penyidikan. Dalam konteks ini, Prof Romli bertanya kepada saya dalam artikelnya. Mana pasal yang mengatur pengintaian dalam UU KPK jika masih berpegang pada asas legalitas?

Dalam kon - teks ini pula, saya ingin berta nya balik kepada Prof Romli mana pasal dalam UU KPK yang me - larang melakukan peng intai an? UNCAC 2003 yang telah diratifi - kasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 dalam pasal 50 mem boleh - kan electronic or other forms of surveillance and undercover operation.

Secara lengkap, Pasal 50 UNCAC berbunyi, “In order to combat corruption effectively, each State Party shall, to the extent permitted by the basic principles of its domestic legal system and in accordance with the conditions prescribed by its domestic law, take such measures as may be necessary, within its means, to allow for the appropriate use (by its competent authorities) of controlled delivery and, where it deems appropriate, other special investigative techniques, such as electronic surveillance and undercover operations, within its territory, and to allowfortheadmissibility incourt of evidence derived therefrom“.

Ketentuan tersebut secara kasat - mata menjawab kegalauan Prof Romli terhadap OTT KPK, ter - masuk hasil OTT sebagai bukti di pengadilan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa sampai dengan saat ini OTT KPK belum pernah di praperadilankan. Kalau pun diajukan praperadil - an, pasti akan ditolak karena memiliki dasar dan kewenangan yang legal. Ketiga, sebagaimana telah di ulas dalam artikel sebelum - nya, Richrad G Singer dan Prof John Q La Fond dalam Criminal Law menyatakan bahwa pen - jebakan harus ada dua pen - dekatan.

Pendekatan subjektif berarti harus ada ajakan dari penegak hukum agar seseorang melakukan tindak pidana, sedangkan pendekatan objektif berarti ajakan tersebut meliputi pemberian informasi suatu tindak pidana seakan-akan bu - kan tindak pidana dan jaminan bahwa tindak pidana tersebut akan ditanggung oleh petugas yang menyamar. Per tanyaan lebih lanjut, selain kasus Khariansyah dan Probosutedjo, adakah tindakan OTT KPK yang meliputi kedua pen dekat - an tersebut sebagaimana di - maksud dalam penjebakan? Jika tidak bisa menunjukkan kasusnya berikut fakta-fakta yang ada, maka OTT KPK adalah penjebakan hanyalah asumsi yang tidak berdasar.

Terakhir, dalam OTT, KPK telah memperlihatkan efek ti - vitas dalam memberantas ko - rupsisekaligussebagaipen cegah - an umum dilakukan praktikpraktik korup oleh pe jabat publik dan penyeleng gara an negara. Oleh sebab itu, tidaklah meng - herankan jika lembaga asing yang kredibel seperti UNODC memberi gelar “best practices“ kepada KPK. Pemberian gelar tersebut tentunya didasarkan pada suatu penelitian dan kaji - an mendalam, bukan asalasalan. Sayangnya, terlepas dari segala kelebihan dan kekurang - an, kerja KPK justru dicibir oleh anak bangsa sendiri.

EDDY OS HIARIEJ
Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM


Berita Lainnya...