Edisi 13-10-2017
Tarik-Ulur Penetapan Harga Saham Freeport


Kendati Freeport sudah menyetujui kerangka dasar kesepakatan, termasuk persetujuan divestasi 51% saham, namun tarik-ulur dalam penetapan harga saham antara Freeport dan peme rintah masih saja terjadi.

Tarik-ulur itu terkuak di publik saat bocornya surat tanggapan Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Richard C Adkerson kepada pe - merintah. Lima poin yang di ke - mukakandalamsurattanggapan tersebut, isinya me nolak semua usulan peme rin tah dalam pene - tap an harga sa ham divestasi. Melalui suratnya, Freeport menolak usulan pemerintah dalam penetapan harga saham, yang menghitung harga saham berdasarkan nilai aset dan cadangan hanya sampai 2021.

Sementara Freeport meng - hendaki penetapan harga sa ham yang mencerminkan nilai pasar wajar dengan memasuk an nilai aset dan cadangan hingga 2041. Usulan pemerintah dalam penetapan harga saham itu sesungguhnya didasarkan pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM 27/2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham. Pasal 13 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa har - ga divestasi saham dari peme - gang IUPK yang ditawarkan kepada pemerintah Indonesia ditetapkan berdasarkan biaya penggantian (replacement cost) atas investasi pemegang IUPK. Biaya penggantian itu dihitung dari jumlah akumulasi biaya investasi yang dikeluarkan sejak tahap eksplorasi sampai dengan keputusan divestasi.

Akumulasi biaya investasi ter - sebut masih dikurangi: (1) aku - mulasi penyusutan dan amor - tisasi, dan (2) kewajiban ke - uang an hingga akhir tahun saat divestasi. Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Permen ESDM 27/2013, per hitungan nilai aset dan ca - dangan dalam penetapan harga saham diperhitungkan hingga 2021, bukan 2041 seperti usulan Freeport. Saat Freeport me - nawarkan divestasi 10% sa ham - nya tahun lalu, Tim Kementerian (TK) ESDM meng hitung harga saham yang ditawar kan Freeport.

Dengan meng gunakan metode replacement cost, dengan asumsi perhitungan aset dan cadangan hingga 2021, TK ESDM menetapkan harga 100% saham Freeport sekitar USD5,90 miliar atau Rp79,65 triliun (USD1 setara Rp13.500). Saat ini pemerintah sudah me - miliki 9,64% saham Freeport sehingga untuk mencapai 51% saham Freeport, pemerintah masih membutuhkan sekitar 41,36% saham. Dengan meng - gunakan dasar perhitungan TK ESDM, yang memper hitung - kan aset dan cadangan hingga 2021, harga 41,36% saham di - per kirakan senilai USD2,44 miliar atau Rp32,94 triliun. Kalau Freeport mem per hi - tung kan nilai aset dan ca dang an hingga 2041, harga saham di - tetap kan pasti jauh lebih tinggi ketimbang harga saham yang ditetapkan oleh TK ESDM.

Pada saat itu Freeport mena war kan 10,64% sahamnya se nilai USD1,7 miliar atau sekitar Rp22,95 triliun (USD1 setara Rp13.500). Berdasarkan per - hitungan Freeport itu, harga 100% saham ditetapkan senilai USD10,70 miliar atau diper kira - kan setara dengan Rp144,45 triliun. Dengan demi kian, harga 41,36% saham, diperkirakan sekitar USD4,43 miliar atau sekitar Rp58,32 triliun.

Perhitungan Ignasius Jonan

Adanya perbedaan besaran harga saham yang ditetapkan oleh TK ESDM dan Freeport tidak bisa dihindari. Pasalnya, adanya perbedaan asumsi da - lam perhitungan aset dan ca - dangan yang berbeda. Di tengah tarik-ulur penetapan harga saham, Menteri ESDM Ignasius Jonan menggunakan metode penetapan harga saham yang berbeda dengan penetapan harga oleh Freeport maupun oleh TK ESDM. Dalam pene tap - an harga saham, Jonan tidak memasukan variabel aset dan cadangan.

Jonan menetapkan fair market price yang didasarkan pada nilai kapitalisasi pasar saham Freeport McMoran (FCX) di bursa New York, dan kontribusi keuntungan Free - port Indonesia terhadap induk perusahaan. Dia memper kira - kan nilai kapitalisasi pasar FCX senilai USD20,74 miliar saat pe - nutupan perdagangan, Senen (9/10). Sementara kontribusi keuntungan Freeport Indo nesia dalam 5-10 tahun terakhir di - perkirakan rata-rata sebesar 40%. Dengan perhitungan ter - sebut, Jonan memperkirakan nilai 100% saham Freeport Indonesia sebesar USD8,01 atau sekitar Rp108 triliun. Untuk mendapatkan 41,36% saham, Jonan memperkirakan USD3,31 miliar atau setara Rp44,67 triliun.

Kalau dibandingkan besar - an harga saham ditetapkan oleh Freeport dan TK ESDM, ada selisih harga 41,36% saham sekitar USD4,80 atau setara Rp26,80 triliun. Namun, jika dibandingkan penetapan harga saham oleh Freeport dan Jonan, masih ada selisih, tetapi selisihnya relatif kecil, sekitar USD2,70 miliar atau Rp15,07 triliun. Berdasarkan arahan Pre si den Joko Widodo kepada Menteri ESDM, perundingan dengan Freeport diupayakan dapat men capai win-win solution da - lam tempo sesingkatnya, paling lama 3 bulan.

Dari ketiga pe ne - tapan harga oleh Freeport, TK ESDM dan Jonan, maka harga saham yang ditetapkan oleh Jonan yang paling ideal dalam mencapai win-win solution. Untuk mengakhiri tarik-ulur penetapan harga saham Free - port, hasil perhitungan Jonan dalam penetapan harga dapat di - tawarkan kepada Freeport se - bagai salah satu opsi. Kalau ter - nyata Freeport masih juga me - nolak opsi perhitungan Jonan dan tetap menuntut penetapan Freeport, pemerintah harus tegas menolak tuntutan Free - port itu.

Kalau dalam tiga bulan Freeport tetap saja me maksa - kan kehendaknya, pemerintah sebaiknya memutuskan untuk mengambil alih Freeport pada 2021, saat KK berakhir.

Fahmy Radhi
Pakar Ekonomi Energi UGM dan Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas







Berita Lainnya...