Edisi 13-10-2017
Publik Harus Cerdas Gunakan Medsos


MEDAN – Peran media sosial (medsos) pada ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada Juli 2018 bakal tak terelakkan lagi.

Di sinilah masyarakat harus cerdas menyerap informasi yang bermanfaat. Anggota DPR asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Dapil Sumut II) Marwan Dasopang mengatakan, masyarakat harus cerdas memanfaatkan medsos sehingga tidak membawa keretakan kebhinekaan yang sudah lama terbangun.

Marwan yakin, masyarakat saat ini sudah sangat paham bagaimana memanfaatkan media teknologi untuk kepentingan yang positif. “Namun, pengalaman di beberapa tempat, pemanfaatan medsos bisa berbahaya kalau konten yang diunggah tidak bertanggung jawab.

Jadi, mari kita cerdas bermedia sosial. Sebab, pada pilkada mendatang urusan kita sebenarnya adalah urusan kesejahteraan,” kata dia dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (12/10).

Jika menelusuri lahirnya kelompok-kelompok yang membangun pemikiran yang bertentangan, Marwan menilai, hal itu disebabkan kegagalan pemerintah menyejahterakan masyarakat. Kegagalan mengangkat harkat derajat itulah yang lama-kelamaan membuat masyarakat merasa terzalimi.

Akibatnya, pihak-pihak tertentu memanfaatkan situasi tersebut. Nah, kata dia, agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di tujuh kabupaten/kota di Sumut, plus pemilihan gubernur Sumatera Utara berjalan lancar dan aman, Marwan meminta agar para tokoh agama dan masyarakat menyuarakan figur calon kepala daerah yang punya kecerdasan menyejahterakan masyarakat.

Para pasangan calon kepala daerah (bupati dan gubernur) yang berkompetisi juga diharapkan lebih mengampanyekan visi dan misi menyejahterakan rakyat. Marwan juga mengingatkan partai politik harus berperan mencerdaskan masyarakat dan melahirkan kader-kader pemimpin.

Dalam Pilkada tidak tertutup kemungkinan parpol berkoalisi mengajukan calon, tapi dalam hal berkoalisi harus dipahami juga siapa calon yang diusung. Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, soliditas adalah hal yang mutlak untuk diwujudkan menjelang Pilkada 2018.

Perbedaan adalah satu keniscayaan di Partai Golkar dan seluruh perbedaan bisa dikomunikasikan secara internal. Namun ketika keputusan telah diambil, maka seluruh kader harus mematuhi keputusan tersebut.

vitrianda siregar/ Sindonews