Edisi 13-10-2017
Demokrat Minta Jatah Kursi Wagub


SURABAYA– Partai Demokrat (PD) tidak akan memberikan rekomendasi gratis kepada calon gubernur yang akan diusung.

Untuk mendapatkan rekomendasi, calon terpilih harus mau merelakan slot calon wakil gubernur (wagub) sesuai pilihan partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Karena alas an itu pula, 10 November mendatang, DPPPD akan memanggil semua bakal calon gubernur yang telah mendaftar, terutama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

“Tanggal 10 nanti akan dibicarakan dengan calon tentang power sharing. Jumlah kursi kami kan paling besar (13). Sementara yang lain 11 dan 6 (Golkar, Nasdem, dan Hanura). Maka harus ada power sharing itu. Akan ada tawaran-tawaran kepada calon.

Dari situ bisa diambil kesimpulan, apakah dengan Bu Khofifah atau Gus Ipul,” tandas Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Soekarwo kemarin. Soekarwo tidak berterus terang tentang bentuk power sharing yang dimaksud. Namun, kuat dugaan bahwa hal itu berkaitan dengan jatah calon wakil gubernur.

Sebab, sebagai motor koalisi, mustahil PD tidak menginginkan apa-apa. Apalagi, kedua kandidat kuat (Khofifah dan Gus Ipul) bukan kader mereka. Soekarwo menambahkan, hasil pembicaraan calon dengan DPP pada 10 November nanti akan sangat menentukan.

Sebab, dari pembicaraan tersebut, petinggi partai akan mengetahui siapa calon yang menguntungkan dan tidak. “Pak Ketum (SBY) pasti akan lihat-lihat. Ini kok angel (sulit), yang ini kok malah nggoleki (mencari) dan serius. Nah, dari sana akan dipilih,” ujar pria yang juga Gubernur Jatim ini.

Soekarwo memastikan proses penentuan calon tidak akan berlangsung lama. Sebab, saat ini Ketua Bidang Pengaderan DPP PD Pramono Edhi telah mempersiapkan agenda itu. “Nanti Pak Edi yang mbisiki (memberi tahu) Pak SBY.

Begitu cocok, langsung akan ditetapkan,” ucapnya. Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Surrochim menilai langkah PD sebagai hal wajar. Ini karena PD menjadi motor koalisi. “Jumlah kursi PD paling banyak dibanding Golkar, Nasdem maupun Hanura.

Dalam etika politik, wajar bila PD menjadi motor koalisi dan menentukan wakil,” katanya. Sementaraitu, PPPyangsejak awal berencana satu barisan dengan PD mendukung Khofifah belum juga mengambil sikap.

Apakah tetap pada pilihan awal mendukung Khofifah atau bahkan masuk ke barisan PKB mendukung Gus Ipul. Alasannya, hingga saat ini DPP PPP belum memberi arahan. “Semua keputusan ada di DPP. Sehingga pimpinan partai di daerah tidak bisa berbuat apa-apa.

Misalnya, saya condong ke calon A, ternyata DPP mintanya ke calon B, kan menjadi percuma. Kami kira semua partai juga galau dengan situasi ini,” papar Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noer kemarin.

Setali tiga uang, PAN juga tampaknya tengah intens berkomunikasi dengan Partai Gerindra dan PKS untuk membentuk poros baru. Ini karena peluang mereka untuk mendapatkan jatah wakil di barisan Golkar maupun PKB tidak ada.

ihya’ ulumuddin