Edisi 14-11-2017
Program Tak Efektif, DAK Akan Dipotong


BANDUNG - Pemerintah terus berupaya memperbaiki pola penganggaran pemerintah daerah.

Sanksi pemotongan dana alokasi khusus (DAK) diwacanakan tidak hanya untuk daerah yang penyerapannya rendah, tetapi juga bagi daerah dengan serapan tinggi namun tidak memberikan dampak bagi kesejahteraan warga. Sebagaimana hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bahwa pemborosan anggaran bisa menembus lebih Rp 300 triliun.

Hal ini disebabkan oleh pengelolaan anggaran yang tidak berorientasi pada hasil sehingga terjadi inefisiensi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan kajian tentang pemberian sanksi ini telah dibicarakan dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dan Menteri Keuangan (Menkeu).

“Ada (sanksinya). Ada pembicaraan detailnya di Menpan- RB dan Menkeu. Juga sudah disampaikan di dalam rapat kabinet,” katanya seusai memberikan kuliah umum di Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia di Bandung, Jawa Barat.

Dia mengatakan masih menemukan daerah yang menganggarkan program yang tidak bermanfaat bagi masyarakat, misalnya saja pembangunan terminal di salah satu perbatasan di NTT. Meski dibangun dengan megah, ternyata tidak ada bus yang menggunakannya.

“Jadi tidak ada manfaatnya buat masyarakat. Pokoknya habis. Ada 170-an daerah oleh Menpan-RB anggaran habis, tapi tidak fokus,” ujar dia. Sebelumnya pemerintah juga memperingatkan daerah yang penyerapan rendah karena banyak menyimpan uangnya di bank.

Setidaknya pada semester I tahun ini terdapat Rp222 triliun yang mengendap di bank. “Jadi ada daerah penyerapan tidak optimal dan uangnya malah disimpan. Ada juga daerah yang penyerapannya bagus tapi tidak fokus. Ini sedang diidentifikasi. Nanti hasilnya kita serahkan ke menkeu (bagaimana sanksinya),” tuturnya.

Namun begitu, mantan anggota DPR ini menilai dana alokasi khusus (DAK) bisa menjadi salah satu instrumen pemberian sanksi. Adanya sanksi ini diharapkan bisa mendorong pengelolaan anggaran di daerah lebih baik. “Apakah nanti DAK bisa dikurangi. Bisa uang tidak diserahkan ke daerah.

Kalau ada program baru diserahkan (uangnya). Itu nanti hak menteri keuangan,” paparnya. Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, langkah perbaikan pengelolaan anggaran di daerah-daerah memang harus diambil oleh pemerintah.

Hal ini untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang berkualitas. “Harus dilakukan. Sebelumnya yang penting anggaran habis, padahal itu belum tentu berkualitas,” katanya. Dia mengatakan salah satu penyakit dalam pengelolaan anggaran adalah inefisiensi, berapa pun anggaran yang ditransfer ke daerah selalu habis namun tidak memberikan dampak apa pun.

“Selain itu, biasanya anggaran hanya habis untuk belanja rutin pegawai. Ini juga inefisiensi,” ungkapnya. Menurutnya, pengelolaan anggaran dapat dikatakan berkualitas jika dapat menjadi sumber pembiayaan layanan publik dan stimulus ekonomi, dalam hal ini untuk layanan kesehatan, pendidikan, mendorong pertumbuhan, mengurangi angka kemiskinan, dan menyediakan lapangan kerja.

“Hal-hal inilah yang perlu dilihat. Jadi sangat jelas ukurannya,” tuturnya. Lebih lanjut, dalam hal pemberian sanksi Endi mengatakan bahwa pemerintah harus menyusun indikator-indikator secara jelas terlebih dahulu.

Selain itu, dia menilai dibandingkan memotong DAK akan lebih baik pemerintah mulai menerapkan sistem transfer berbasis kinerja. “Jadi daerah nanti diberikan target tertentu. Jika target itu tidak tercapai maka anggaran dikurangi. Tapi jika tercapai maka bisa ditambah,” ungkapnya.

Menurutnya, sistem ini akan membuat daerah tidak manja seperti saat ini. Pasalnya, bagaimanapun hasil kinerja anggaran yang ditransfer tetap besar. Target-target inilah yang seharusnya dibahas saat musyawarah rencana pembangunan nasional. “Hal ini juga harus dibarengi dengan evaluasi menyeluruh. Dengan begitu diketahui apa yang menyebabkan daerah tidak mencapai target,” pungkasnya.

dita angga

Berita Lainnya...