Edisi 14-11-2017
Proyek Padat Karya Tidak Ganggu Program Prioritas


SOLO – Rencana pemerintah menggunakan dana desa untuk membiayai proyek padat karya cash dengan dana desa dipastikan tidak mengganggu program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Metode padat karya selama ini telah digunakan dalam merealisasikan berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai dana desa. Saat ini Kemendes PDTT mempunyai empat program prioritas, yakni pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades), badan usaha milik desa (Bumdesa), pembuatan embung, dan fasilitas sarana olahraga.

Sebagian kalangan mengkhawatirkan adanya program padat karya cash akan mengganggu realisasi program-program tersebut. “Kami memastikan tidak ada program yang terganggu dengan padat karya.

Pembentukan dan penguatan Bumdesa, misalnya, akan terus dilakukan karena digunakan untuk menopang perekonomian desa,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi saat membuka kegiatan BUMDes Talk bersama pimpinan BUMDes di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang digelar di Kota Solo, Jawa Tengah, kemarin.

Jumlah BUMDes hingga Oktober lalu tercatat mencapai 22.000 desa dari 74.910 desa. Jumlah itu meningkat jauhsejak2016yangbaru18.000 BUMDes. Artinya, semangat pengembangan BUMDes terlihat semakin meningkat.

Apabila bisa berkembang dan memainkan peran sebagaimana BUMDes yang telah berhasil maka akan menjadi penopang Undang-Undang Desa untuk membentuk desa mandiri. “Jika lembaga pemerintah desa telah mampu ditopang oleh BUMDes maka lengkaplah kemandirian desa itu sendiri,” tegasnya.

Pihaknya berharapBUMDes yang masih berkembang dapat belajar kepada BUMDes yang telah berhasil. Dia juga berpesan agar BUMDes yang telah berhasil mengembangkan bisnis tidak pelit berbagi informasi, jaringan, dan pengalaman pada BUMDes lainnya.

Pihaknya mencatat 50 BUMDes telah memiliki omzet di atas Rp500 juta/tahun, bahkan mencapai miliaran rupiah. Seperti Desa Ponggok, Kabupaten Klaten mampu meraih omzet hingga Rp12 miliar/tahun.

Dirinya yakin konsep BUMDes yang digarap serius akan mampu menyerap tenaga kerja penuh waktu secara signifikan, dengan demikian dapat menekan arus urbanisasi di desa. Apabila BUMDes bisa terus dikembangkan maka sangat efektif menahan arus urbanisasi.

“Karena bukan paruh waktu, tapi full time. Kami lakukan monitoring terkait pengembangan BUMDes- BUMDes, deteksi persoalannya apa, di mana. Apakah dari sisi manajemen keuangan, organisasi, atau pemasaran.

Ini kami carikan solusi,” urainya. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Profesor Suratman mengatakan desa selayaknya bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi.

Dia mengajak BUMDes mendesain, talking, dan sharing agar kemudian ditiru dan bergotong royong. “Tren dunia adalah berdaya saing inovasi dan mandiri,” ucap Suratman.

ary wahyu wibowo


Berita Lainnya...