Edisi 14-11-2017
Reklame LED di Jalan Protokol Diperbanyak


JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan memperbanyak reklame light emitting diode (LED) di jalan-jalan protokol. Selain mempercantik kota, LED juga mengantisipasi dari bahaya tiang reklame roboh.

Hanya, pemasangan LED memerlukan biaya lebih mahal dibandingkan reklame konvensional. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Edy Junaedi mengatakan, untuk mempercepat realisasi reklame LED di jalan protokol, tim kecil telah dibentuk dan menyisir wilayah Jakarta.

“Targetnya pada Januari 2018 bisa ditetapkan peraturan gubernur (pergub) baru yang menjadi acuan pemasangan reklame tersebut,” ujar dia kemarin. Selama ini pengusaha reklame mengeluhkan pergub lama yakni Pergub No 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di DKI Jakarta.

Keluhan tersebut terkait aturan reklame konvensional yang diganti dengan reklame LED. Untuk itu, Pemprov DKI perlu mengendalikan reklame konvensional agar tak berbahaya bagi pengguna jalan, tapi juga memberikan kontribusi bagi pajak DKI. “Intinya bagaimana pengendalian dan pendapatan bisa berjalan seiring.

Tantangannya itu yang akan disusun bersamasama,” kata Edy. Ketua Asosiasi Media Luargriya Indonesia (AMLI) DKI Jakarta Nuke Mayasaphira menuturkan, sejauh ini dari 2.400 titik reklame yang terpasang, sekitar 9% di antaranya LED. Pajak yang dihasilkan mencapai Rp900 miliar.

Apabila dikelola dengan baik, bukan tak mungkin pajak semakin meningkat. “Kami sudah punya semua datanya. Mungkin akan mencapai Rp1,5 triliun, bahkan Rp2 triliun,” kata dia. Melalui revisi pergub, dia berharap antara reklame konvensional dan LED dapat samasama memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI satu di antaranya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Di satu sisi LED bisa diterapkan secara bijaksana begitu juga dengan reklame konvensional sehingga keduanya menghasilkan income. “Masyarakat juga menikmati tata ruang yang bagus, jadi stakeholder semuanya ditampung dengan pergub baru ini,” ucap dia.

Apalagi komponen LED menggunakan barang impor dengan energi yang besar sehingga memerlukan biaya besar. “Konsumsinya juga besar karena dalam satu hari minimal dari pagi sampai malam itu 18 jam, jadi cukup tinggi. Kalau konvensional, kan hanya enam jam,” ujar Nuke.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, Pemprov DKI harus mengawasi dan menertibkan reklame liar atau ilegal. “Papan reklame keropos membahayakan pengguna jalan harus ditindak tegas. Kan sudah tahu yang ditancap di bawah 80 cm berbahaya,” kata dia.

Menurut dia, peraturan reklame di ruang luar dengan menggunakan LED sudah ada dan seharusnya secara bertahap. Reklame yang sudah berbahaya dan izinnya habis bisa diganti dengan LED. “Jadi tinggal kemauan saja. Paksa pemasang iklan pindah ke LED dengan alasan keamanan dan keselamatan pengguna jalan, efisiensi ruang kota, multifungsi, serta lebih ramah lingkungan,” ungkap dia.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullahmengatakan, pemasangan reklame LED sudah lama diwacanakan. Pemilik gedung yang memasang LED tidak dikenakan biaya kecuali bila menempelkan produk orang lain, pemilik gedung harus bagi hasil kepada Pemprov DKI dengan perbandingan 70% pemilik gedung dan 30% Pemprov DKI.

Reklame Dibongkar

Kepala Satpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat berjanji akan membongkar papan reklame yang bertiang di wilayah Jakarta Barat. Hal tersebut sesuai Pergub Nomor 244 Tahun 2015 terkait petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame. “Ini khusus di wilayah protokol,” tegas dia.

Tiang reklame yang dibongkar berada di kawasan Jalan S Parman, Tomang, HayamWuruk, Gajah Mada, Tamansari, serta Palmerah. “Di S Parman ada tiga papandan Gajah Mada dua papan. Mesti dibongkar,” ucap dia. Melihat kondisi Jakarta yang modern, semestinya wilayah Jakarta khususnya Jakarta Barat tak lagi ada papan reklame bertiang.
Papan reklame tersebut akan diganti dengan papan layar LED. “Dibongkar itu bukan karena takut roboh, tapi memang agar terlihat lebih indah atau tertata,” kata Tamo. Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Kecamatan Tamansari Andri Kunarso mengakui di wilayahnya terdapat 21 papan reklame bermasalah.

Reklame itu berdiri di atas fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Reklame tersebut tersebar di Glodok, Krukut, Gajah Mada, dan wilayah Tamansari lainnya. “Sebenarnya mereka itu bayar, tapi karena penempatannya salah, maka akan kami segel. Barulah dibongkar Satpol PP,” ucap dia.

yan yusuf/ bima setiyadi

Berita Lainnya...