Edisi 14-11-2017
Tim Gabungan Siapkan Pengepungan


JAKARTA - Tim gabungan TNI dan Polri mulai merencanakan aksi pengepungan untuk membebaskan 1.300 warga desa Kimbely dan Banti, Kecamatan Tembagapura, Mimika, Papua yang menjadi sandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Langkah ini dilakukan setelah proses negosiasi dengan KKB tidak berjalan lancar. Bahkan, bantuan makanan, minuman, serta obat-obatan yang diberikan ditolak masuk lokasi penyanderaan. “Sangat sulit berkomunikasi dengan mereka, tapi kami terus melakukan pendekatan persuasif,” ungkap Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar kepada KORAN SINDO tadi malam.

Menurut Boy, pihaknya sudah mengeluarkan maklumat terhadap 21 anggota KKB yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Mereka merupakan pelaku sejumlah aksi teror penembakan di area Freeport, Kecamatan Tembagapura.

Selain itu, mereka juga diduga terlibat dalam kasus penembakan terhadap anggota Brimob, kasus penembakan terhadap warga sipil, kepemilikan senjata api, serta beberapa aksi lainnya sejak 2015 sampai sekarang. “Ke-21 DPO itu kini menyandera ribuan di dua kampung tersebut.

Kita lihat satudua hari ke depan, kalau mereka tidak mengindahkan maklumat tersebut, kami akan merangsek masuk dan mengepung mereka,” tandas mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini.

Boy menyebut, 21 orang yang dijadikan DPO itu adalah Ayuk Waker (pimpinan kelompok KKB), Obeth Waker, Ferry Elas, Konius Waker, Yopi Elas, Jack Kemong, Nau Waker, Sabinus Waker, Joni Botak, Abu Bakar alias Kuburan Kogoya, Tandi Kogoya, Tabuni, Ewu Magai, Guspi Waker, Yumando Waker alias Ando Waker, Yohanis Magai alias Bekas, Yosep Kemong, Elan Waker, Lis Tabuni, Anggau Waker, dan Gandi Waker.

Perbuatan mereka melanggar Pasal 340 KUHP, Pasal 187 KUHP, Pasal 170 KUHP, dan Pasal 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. “Hampir semua pentolan kelompok bersenjata tersebut berkedudukan di Kampung Utikini Lama, Kecamatan Tembagapura,” paparnya.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setya Wasisto mengatakan, seorang warga desa Kimbely dan Banti yang terisolasi sempat keluar wilayah kampungnya pada Minggu, 12 November 2017. “Ada ibu hamil yang diantar keluar, mau melahirkan,” katanya.

Menurut Setyo, warga dua kampung itu sangat memerlukan bantuan makanan, khususnya susu untuk anak-anak. Pemerintah daerah setempat sudah mengirimkan dua kontainer yang berisi kebutuhan para warga. Untuk bantuan medis, polisi berharap mereka bisa masuk wilayah tersebut dengan membawa tim kesehatan.

“Anak-anak itu kasihan, harus mendapat asupan gizi yang cukup,” ujar Setyo. Sudah sekitar satu pekan ini kelompok bersenjata menyandera 1.300 warga di Desa Kimbely dan Desa Banti. Para penduduk tidak boleh keluar dari desanya namun tetap boleh beraktivitas.

Aparat gabungan TNI dan Polri masih terus mengupayakan cara persuasif untuk menyelesaikan polemik tersebut. Tahap negosiasi itu dilakukan melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini diutamakan yang memiliki marga sama dengan para penyandera.

Pengamat terorisme Al Chaidar mengatakan, Polri dan TNI harus bersikap tegas dalam menindak KKB tersebut. Menurut dia, aksi KKB di Papua sudah mengarah kepada gerakan terorisme. “Harus tegas dan adil, namanya teroris ya harus ditindak tegas, polisi harus bersikap adil.

Kalau ada teroris di manapun harus ditindak jangan melihat ras atau agama apa pun,” ujarnya. Praktik tersebut menurut Al Chaidar memang kerap dijadikan cara kelompok teroris. “Iya itu (warga sipil) dijadikan tameng atau sandera, itu memang bentuk dari tindakan teroris,” paparnya.

Saat ini Polri dan TNI masih mengupayakan langkah persuasif untuk membebaskan sandera. Namun, menurut Al Chaidar, cara persuasif tidak begitu efektif untuk menekan tindakan teroris yang mengancam kesatuan bangsa. “Justru represif, tegas dengan menerjunkan para pasukan menghadapi separatis.

Harus tegas,” katanya. Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan bahwa Polri perlu segera menjelaskan nasib ratusan warga yang disandera KKB di Papua, sebab sudah seminggu ini mereka disandera. Selain itu, Polri perlu mengerahkan Brimob dan Densus 88 serta meminta bantuan TNI untuk membebaskan penyanderaan itu.

m yamin/binti mufarida



Berita Lainnya...