Edisi 14-11-2017
Uni Eropa Setujui Sanksi untuk Venezuela


BRUSSELS – Para menteri luar negeri (menlu) Uni Eropa (UE) menyetujui sanksi ekonomi, termasuk embargo senjata pada Venezuela, kemarin.

Blok itu juga menyatakan pemilu regional bulan lalu diwarnai kecurangan sehingga memperburuk krisis di Venezuela. Sanksi dari UE itu semakin mendekatkan Venezuela pada keruntuhan ekonomi dan politik saat Caracas memulai perundingan restrukturisasi utang.

UE tidak jadi menargetkan individu tertentu pada paket sanksi terbaru tersebut. Blok itu menunda penyebutan namanama sebagai langkah lebih lanjut untuk menekan Presiden Venezuela Nicholas Maduro agar mengendalikan situasi.
“Semua yang kami lakukan bertujuan mencari dialog antara pemerintah dan oposisi untuk menemukan solusi demokratis dan damai,” ungkap Menlu Spanyol Alfonso Dastis saat bertemu para menlu lain di Brussels dikutip kantor berita Reuters.

Para pemimpin oposisi Venezuela pekan lalu menyatakan, mereka akan memulai upaya dialog dengan Maduro meski sebelumnya dia hanya mengulur waktu dan tidak menerapkan reformasi sesungguhnya. Spanyol sejak lama mendukung sanksi pada mereka yang dekat dengan Maduro.

Adapun Washington menuduh Venezuela mempraktikkan kediktatoran. Amerika Serikat (AS) pun menerapkan sanksi pada Juli lalu. Embargo senjata terhadap Venezuela menambah daftar embargo oleh UE setelah sebelumnya Korea Utara (Korut) dan Suriah.

Perusahaan- perusahaan pertahanan di Eropa tidak bisa lagi berbisnis dan menjual barang apa pun yang dapat digunakan untuk represi di Venezuela. “Inggris menjual persenjataan ke Venezuela senilai USD1,83 juta pada periode Mei 2010 dan Maret 2017,” ungkap laporan Campaign Against Arms Trade (CAAT) yang melakukan berbagai lobi untuk mengakhiri penjualan senjata pada pemerintahan represif di penjuru dunia.

Dalam pernyataan bersama, semua 28 menlu UE menegaskan, “Landasan hukum untuk larangan perjalanan individual ke UE dan pembekuan aset warga Venezuela di blok itu akan diterapkan bertahap, fleksibel, dan dapat diperluas.” Para menlu UE menyatakan pemilu regional di Venezuela pada 15 Oktober menjadi alasan utama mempertegas sikap blok itu.

UE menyebut terjadi sejumlah pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu tersebut. Hasil pemilu tersebut menguntungkan Partai Sosialis yang kini berkuasa. Sejumlah survei sebelumnya menyatakan oposisi akan menang dengan mudah. Meski demikian, saat penghitungan hasil suara, oposisi hanya unggul di daerah tertentu.

Para menlu UE akan memutuskan selanjutnya siapa saja nama-nama yang akan masuk daftar sanksi. Mereka akan fokus pada pasukan keamanan, kementerian, dan lembaga yang dituduh melanggar hak asasi manusia (HAM) serta tidak menghormati prinsip-prinsip demokrasi atau penegakan hukum.

Para pakar menjelaskan, sanksi AS kepada beberapa individu di Venezuela tidak memiliki dampak besar terhadap kebijakan pemerintahan Maduro. Sanksi AS itu dianggap hanya simbolis.

Beberapa pengamat menyatakan, sanksi pada sektor minyak dan keuangan Venezuela mungkin menjadi satusatunya cara agar Pemerintah Venezuela mau berubah. Perwakilan pemerintahan Maduro dijadwalkan bertemu para investor di Caracas pada Senin (13/11) untuk membahas renegosiasi utang luar negeri sebesar USD60 miliar.

Beberapa negara UE ingin memberi mantan Perdana Menteri (PM) Spanyol Jose Luis Rodriguez Zapatero peluang baru untuk mencoba negosiasi meski upaya itu gagal pada 2016.

Zapatero saat ini menjabat sebagai utusan utama UE untuk Venezuela. Para investor menyatakan mereka berencana membatalkan pertemuan itu karena khawatir dengan sanksi AS terhadap para pejabat senior Venezuela. Mereka juga khawatir dengan kondisi keamanan di Caracas yang sering terjadi kekerasan.

Pasar menunjukkan optimisme pada Jumat (10/11) lalu bahwa Venezuela akan dapat membayar utangnya meski mengalami berbagai kendala. Beberapa pihak menyebut pemerintahan Maduro telah membayar hampir USD2 miliar dalam dua pekan terakhir.

“Negara yang telah membayar jumlah utang terbesar per kapita itu disebut Venezuela,” papar Maduro saat siaran langsung di televisi pada Minggu (12/11). Dia menegaskan negaranya adalah korban perang ekonomi.

syarifudin

Berita Lainnya...