Edisi 14-11-2017
Besok Bawaslu Putuskan Nasib Sembilan Parpol


JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memutuskan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diajukan sembilan partai politik (parpol) melalui sidang yang digelar besok.

Hari ini sidang akan mendengarkan kesimpulan dari pihak pelapor dan terlapor atas proses persidangan yang telah berlangsung selama 11 hari terakhir. Bawaslu membuat keputusan sehari lebih cepat dari jadwal yang dibuat sebelumnya. Anggota Bawaslu Mochammad Afifudin menolak mengomentari proses persidangan yang lebih cepat tersebut.

Dia hanya menyebut bahwa sidang masuk kesimpulan karena tidak ada lagi permint a a n dari masing-masing pihak untuk menghadirkan saksi ataupun ahli di persidangan. “Sudah tidak ada lagi (menghadirkan saksi maupun ahli),” kata Afif di Jakarta kemarin.

Sebagaimana diketahui, Pasal 461 UU 7/2017 tentang Pemilu memberikan waktu kepada Bawaslu untuk menyelesaikan laporan pelanggaran administrasi selama 14 hari kerja. Persidangan dimulai pada 1 November dan harus berakhir pada 16 November 2017.

Selama dua pekan, sidang telah melalui beberapa tahapan, mulai putusan pendahulan , mendengarkan pokok laporan , tanggapan termohon, hingga mendengarkan saksi dan ahli dari kedua belah pihak. Pihak KPU selaku terlapor siap menerima apa pun keputusan yang akan dikeluarkan Bawaslu.

“Kita menghargai sidang ini karena kan diatur oleh undang-undang,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi kemarin. Terlebih menurut dia berdasarkan Surat Edaran Bawaslu disebutkan bahwa hasil dari sidang nanti akan dikeluarkan dalam bentuk putusan.

“UU 7/2017 juga kan menyebut putusan, jadi kalau nantinya rekomendasi, ya nanti ada di jawaban tertulis kita,” kata Pramono. Seluruh parpol ini menggugat KPU karena berkasnya dinyatakan tidak lengkap saat mendaftar sebagai peserta pemilu. Ada 13 parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran, Sembilan di antaranya melapor ke Bawaslu.

Laporan parpol terutama terkait kebijakan KPU menerapkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Ada yang menyebut Sipol ini kerap down sehingga menyulitkan parpol melakukan pemasukan data.

Mengenai tindak lanjut jika Bawaslu menyatakan parpol tersebut harus diikutkan dalam tahap berikutnya, yakni penelitian administrasi, Pramono tidak ingin berandai-andai. Menurut dia, sesuai prosedur maka setiap parpol wajib untuk diperiksa kelengkapan berkasnya oleh KPU.

“Kita tentu akan periksa ulang dengan berkas yang mereka serahkan ketika mendaftar,” tambahnya. Sementara pada sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli kemarin, Kasubdit Aplikasi Layanan Kepemerintahan Direktorat e-Goverment Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Hasyim Gautama menjelaskan, KPU tidak pernah berkonsultasi dengan Kemenkominfo terkait penggunaan Sipol ini.

Pada 2012- 2014, konsultasi KPU hanya untuk Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Padahal menurut Hasyim, dari sistem yang dijalankan oleh Sipol milik KPU ini masuk kategorisasi strategis; atau ketika sistem gagal, dampaknya bisa nasional.

Menurut dia, Sipol memang sangat tidak cukup andal karena menggunakan PHP (bahasa pemrograman) yang sederhana dan tidak bisa digunakan untuk entry datasecara online. Dikonfirmasi mengenai Sipol yang belum terdaftar, Komisioner KPU Hasyim Asyari enggan berbicara banyak.

Dia lebih mempersilakan masyarakat untuk mendengar informasi dari disampaikan ahli di persidangan. “Yang punya otoritas sudah mengatakan seperti begitu. (alasannya) saya tidak bisa jawab,” tutur Hasyim. Peneliti Senior Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Daniel Zuchron mengatakan penggunaan Sipol memiliki efek positif untuk pelembagaan parpol.

Peraturan KPU (PKPU) memberikan landasan hukum atas penerapan Sipol, dan di sisi lain PKPU juga mewajibkan setiap parpol untuk melengkapi dokumen administrasi (fisik). Tapi yang menjadi persoalan, kata dia, ketika KPU memberikan ceklist kepada 13 partai yang tidak lengkap dokumen administrasinya.

Dalam Pasal 15 PKPU Nomor 11/2017 dise-butkan bahwa, jika terdapat kekurangan dokumen hardcopy yang diserahkan, KPU mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan meminta partai politik untuk kembali mendaftar sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

“Peliknya, pemberian ceklist dan pengembalian dokumen tersebut terjadi pada hari terakhir pendaftaran. Peristiwa ini memang menimbulkan konsekuensi pembuktian atas klaim yang diajukan baik oleh partai politik maupun KPU atas kejadian tersebut," bebernya.

Sementara, lanjut Daniel, Pasal 176 UU Pemilu menyebutkan bahwa KPU perlu memberikan panduan terhadap proses pendaftaran partai politik, bahwa setiap parpol yang mendaftar untuk menjadi peserta pemilu harus disertai dokumen pendaftaran yang lengkap.

"Oleh karena itu penting bagi Bawaslu sebagai otoritas penanganan pelanggaran dan sengketa administrasi pemilu untuk mengurai persoalan tersebut. Hal inilah yang saat ini ditunggu dan diharapkan menjadi ruh dalam putusan Bawaslu terhadap permohonan yang partai politik," tandasnya.

dian ramdhani





Berita Lainnya...