Edisi 14-11-2017
Calon Gubernur Independen Sepi Peminat


JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan jalur perseorangan di pilkada serentak 2018 sepi peminat.

Rendahnya minat calon kepala daerah maju lewat jalur independen ini akibat sulitnya memenuhi syarat dukungan KTP yang disyaratkan undangundang. Calon independen kemungkinan hanya akan muncul di beberapa pilkada kabupaten/- kota, sedangkan pilkada tingkat provinsi diakui cukup sulit.

Calon gubernur jalur independen ini harus mengumpulkan ratusan ribu, bahkan jutaan fotokopi KTP sebagai tanda dukungan. Sebagai contoh, Pilkada Jawa Barat dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di atas 30 juta, calon minimal menyerahkan 6,5% KTP dukungan atau sekitar 2 juta lembar.

“Kecil kalau itu (maju calon gubernur dari jalur independen) karena harus kumpulkan (KTP) hingga 2 jutaan. Kalau tingkat kabupaten atau kota masih mungkin,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta kemarin. Pramono memprediksi calon bupati yang maju lewat jalur independen akan ada di kontestasi Pilkada Serang, Banten.

Namun, dia membantah jika minimnya calon independen yang maju dalam kontestasi pilkada lantaransyarat pencalonan di UU memberatkan. Menurutnya, faktor yang mempersulit calon jalur independen justru karena semakin cerdasnya warga dalam memberikan dukungan kepada calon.

Warga saat ini tidak mudah menyerahkan KTP miliknya ketika diminta. “Jadi, memang praktis sebagian besar bisa diakibatkan karena makin beratnya syarat dukungan baik KTP maupun juga kursi DPRD. Dulu calon pilkadabisa6,8,10, sekarang kan maksimal hanya 4,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai banyak faktor yang membuat tren jumlah calon perseorangan stagnan bahkan diperkirakan menurun di pilkada. Salah satunya proses prapendaftaran calon perseorangan yang relatif lebih lama.

Pola pengumpulan dukungan KTP juga dinilai sangat melelahkan sehingga calon lebih memilih maju lewat jalur partai politik. “Calon perseorangan yang ingin maju di pilkada seharusnya dipermudah oleh regulasi,” ujarnya. Tidak hanya itu, peluang calon perseorangan memenangkan pilkada yang rendah juga jadi penyebab.

Pengalaman yang ada, hanya calon dengan ketokohan yang kuat yang siap bersaing dengan calon dari parpol. Diketahui, calon yang diusung parpol umumnya memiliki sumber daya yang kuat sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan dukungan pemilih.

Kemenangan calon perseorangan di dua pilkada serentak yang sudah digelar memang tidak signifikan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Tahapan Pilkada Komisi Pemilihan Umum, pada Pilkada 2015 yang digelar 269 daerah, jumlah calon perseorangan yang maju sebanyak 137 pasangan.

Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan jumlah pasangan parpol sebanyak 690 pasangan. Dari seluruh jumlah calon perseorangan, yang berhasil menang hanya delapan pasangan. Pada Pilkada 2017 yang digelar di 101 daerah, jumlah calon perseorangan sebanyak 90 pasangan.

Adapun jumlah calon parpol sebanyak 247. Pasangan calon perseorangan yang menang hanya satu, yakni di Pidie, Aceh. Minimnya pendaftar calon perseorangan disayangkan karena jalur ini dinilai bisa jadi alternatif pilihan jika masyarakat menilai aspirasinya tidak terwakili melalui calon yang diusung parpol.

Pengumuman penyerahan syarat dukungan calon perseorangan dilakukan pada 29 November- 12 Desember 2017. Selanjutnya, penyerahan syarat dukungan calon gubernur/- wakil gubernur perseorangan dilakukan pada 13-17 Desember 2017.

Adapun penyerahan syarat dukungan calon bupati/ wakil bupati, wali kota/- wakil wali kota dilakukan 16- 20 Desember 2017. Pendaftaran calon perseorangan dibuka pada 24-30 Januari 2018.

dian ramdhani/ Okezone

Berita Lainnya...