Edisi 14-11-2017
DKI Remajakan Sistem Perparkiran


JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta sedang merancang teknologi parkir baru. Selain meremajakan sarana dan prasarana, sistem yang diperbarui ini merupakan permintaan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Untuk merancang itu, Unit Pengelola (UP) Parkir tengah berdiskusi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan beberapa instansi lainnya. “Pak Sandi inginnya membuat rancangan parkir teknologi. Syukur-syukur rencana parkir itu bisa menggunakan ponsel,” ujar juru bicara UP Parkir DKI Jakarta Ivan kemarin.

Teknologi ini nantinya akan digunakan di beberapa titik seperti gedung parkir, PD Pasar Jaya, dan lahan-lahan parkir yang dimiliki UP Parkir. Untuk tindak lanjut parkir on the street pada 2018 nanti, UP Parkir telah mengajukan 80 alat TPE yang disebar di wilayah Jakarta.

Terhadap pengelolaan parkir tahun ini, UP Parkir telah merampungkan sistem parkir di sembilan PD Pasar dan tiga tempat baru, yakni kawasan Asem Reges, gedung parkir Glodok, dan Jalan Cengkeh. Di tiga tempat yang berada di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat itu, sistem gate baru telah terpasang.

“Dengan pembaruan parkir ini, kami yakin akan memberikan pemasukan lebih dalam pajak parkir,” kata Ivan. Menindaklanjuti keluhan masyarakat, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat melakukan penindakan di beberapa titik kecamatan di Jakarta Barat, terutama kantor instansi pemerintah yang kerap terdapat kendaraan yang terparkir liar.

Seperti di kawasan RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, petugas berhasil menjaring lima kendaraan. “Semua kita tindak, di Cengkareng tepatnya di RSUD menjadi tempat yang paling sering dilaporkan,” ujar Kasi Dalops Sudinhub Jakarta Barat Hengki Sitorus.

Penertiban parkir liar menjadi konsen pihaknya di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Soal penindakan parkir, dalam sehari pihaknya menertibkan lima kendaraan. Mereka dikandangkan di kawasan Rawa Buaya dengan denda Rp500.000.

Upaya lain yang dilakukan Sudinhub terhadap kendaraan parkir nakal dengan melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat. Mereka kemudian dikumpulkan di kantor kecamatan untuk diberikan peringatan tak memarkirkan di bibir jalan. “Nah kalau imbauan dan peringatan tersebut tetap diabaikan, baru kita tindak,” tegasnya.

Saat ini Pemprov DKI juga tengah mengevaluasi mesin parkir. Mesin parkir yang sudah terpasang di kawasan parkir tepi jalan/on street belum efektif karena kawasan tersebut belum seluruhnya terpasang mesin.

Berdasarkan evaluasi dari pemasangan 201 mesin parkir yang diadakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta, instansinya hanya melihat mesin parkir berfungsi sebagai penekan kebocoran retribusi. Kemudian belum efektifnya mesin parkir, juga disebabkan masih banyak juru parkir nakal yang melakukan pungutan liar (pungli).

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjiatmoko mengatakan, sebenarnya penggunaan mesin parkir di parkir on street atau tempat parkir elektronik (TPE) tidak sekadar menekan kebocoran melainkan lebih pada manajemen ke depannya, di mana kebijakan tarif parkir akan dibuat berdasarkan zonasi.
Idealnya semakin ke tengah kota, tarif parkir on street semakin mahal dalam rangka mengoptimalkan penggunaan ruang jalan, sekaligus mendorong moda transportasi massal.

Untuk menerapkan zonasi tersebut diperlukan mesin parkir. Apabila menggunakan skema pengadaan BLUD dari anggaran pendapatan, 700 mesin parkir yang dibutuhkan memakan waktu 5-6 tahun.

yan yusuf


Berita Lainnya...