Edisi 14-11-2017
Dihukum Lima Tahun, Miryam Keberatan


JAKARTA– Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin menjatuhkan vonis pidana penjara selama lima tahun terhadap Miryam S Harnyani.

Atas putusan itu, Miryam S Haryani menyatakan keberatan. Dia mengungkapkan, sejak pertama kali sudah dikatakan bahwa jangankan menjadi terdakwa atau terpidana, menjadi tersangka saja keberatan.

Meski demikian, Miryam mengaku menghormati proses hukum dan putusan pengadilan karena ini proses pengadilan. “Karena ada jalan lain, saya sama tim lawyer akan berpikir dalam waktu tujuh hari untuk banding atau tidak. Saya secara pribadi keberatan, nanti akan berpikir dengan tim lawyer saya.

Nanti dipikir dulu hukumnya bagaimana. Jangankan vonis lima tahun, jadi tersangka saja saya keberatan,” kata Miryam di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin. Keberatan tersebut, menurut dia, karena dirinya mengalami penyidikan yang tidak baik dilakukan oleh penyidik KPK. Lagi-lagi, Miryam mengklaim ditekan dan diintimidasi penyidik KPK, Novel Baswedan.

Bahkan, dia menyebutkan sudah mengatakan itu dalam proses persidangan di pengadilan. “Apa yang saya rasa, saya ungkapkandipengadilan. Kalausaya mengungkapkan, itu kesalahan saya, saya nggak tahu,” ujarnya.

Tentang video-video empat pemeriksaannya sebagai saksi di KPK yang diputarkan dalam persidangan, Miryam mengaku sudah beberapa kali memprotes. Sebab video yang diputarkan tersebut hanya sekitar dua menit. “Sedangkan saksi-saksi dari penyidik itu juga bilang Bu Miryam diperiksa 7-8 jam.

Kenapa nggak dibuka 7-8 jam? Jadi tidak harus mulut saya yang ngomong saya terancam atau tidak. Itu dibuka saja dari awal-awal,” kata Miryam. Sebelumnya, majelis hakim yang diketuai Franki Tambuwun menilai, mantan anggota Komisi II DPR yang kini anggota Komisi V dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani terbukti sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tipikor dalam delik pemberian keterangan tidak benar atau keterangan bohong atau keterangan palsu.

Pemberian keterangan palsu tersebut menurut majelis, dilakukan Miryam sebagai saksi di bawah sumpah saat dihadirkan bersaksi dalam dua persidangan perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Irman (divonis tujuh tahun) dan Sugiharto (divonis lima tahun) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Keterangan palsu tersebut disampaikan Miryam meski sudah dikonfrontasi dengan tiga penyidik KPK, yakni Novel Baswedan, Ambarita Damanik, dan M Irwan atas proses pemeriksaan selama di KPK.

Bahkan, Miryam mencabut hampir seluruh isi berita acara pemeriksaan (BAP) selama empat kali pemeriksaan sebagai saksi meski sudah diputarkan video-video pemeriksaannya selama di KPK.

“Memutuskan, menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa Miryam S Haryani dengan pidana penjara lima tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” kata hakim Frangki saat membacakan amar putusan.

Vonis pidana penjara ini lebih ringan dari tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK. Sebelumnya, Miryam dituntut dengan pidana penjara selama delapan tahun dan ditambah pidana denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama enam bulan.

Meski demikian, majelis hakim memastikan sepakat dengan dakwaan dan tuntutan JPU bahwa Miryam terbukti melanggar Pasal 22 jo Pasal 35 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dalam menjatuhkan putusan, majelis mempertimbangkan hal-hal meringankan dan memberatkan.

Hal yang meringankan, Miryam belum pernah dihukum dan berlaku sopan selama persidangan. Pertimbangan memberatkan, Miryam tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Miryam juga tidak mengakui perbuatannya.

Hakim anggota Anwar menggariskan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti, petunjuk, dan keterangan terdakwa Miryam, maka didapati kesimpulan bahwa pernyataan Miryam yang mengatakan dirinya mendapat tekanan dari tiga penyidik KPK selama pemeriksaan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Pasalnya, saat pemeriksaan Miryam, bahkan diberikan kesempatan istirahat dan makan siang. Miryam juga diberikan kesempatan membaca, memeriksa, dan mengoreksi isi BAP setiap kali pemeriksaan. Berikutnya video-video dalam empat kali pemeriksaan Miryam sebagai saksi di KPK pun membuktikan sebaliknya dari pernyataan Miryam yang mengaku tertekan.

Ditambah lagi, video rekaman pemeriksaan sebagai alat bukti elektronik itu sudah dianalisis ahli dari tim psikologi forensik dan asosiasi forensik. Hasil analisis dituangkan ahli dalam laporan tertulis yang memastikan tidak menemukan adanya tekanan. Karena banyak pertanyaan pendek dari penyidik malah dijawab panjang lebar oleh Miryam.

Ahli pun mengatakan bisa disimpulkan tidak ditemukan tekanan dari penyidik kepada Miryam. “Keterangan terdakwa yang diberikan saat penyidikan mengatakan ditekan dan diancam adalah keterangan yang tidak benar.

Bertentangan dengan fakta, saksi, dan alat bukti lain,” kata hakim Anwar. Anwar mengatakan, pernyataan terdakwa Miryam bahwa tidak pernah menerima uang terkait dengan proyek e-KTP juga bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Ada empat saksi menguatkan penerimaan uang oleh Miryam.

sabir laluhu










Berita Lainnya...