Edisi 14-11-2017
Poros Mahasiswa-Membangun Ekonomi Timur


Orde Baru tentu identik dengan kelompok teknokrat dan teknolog. Kepemimpinan Presiden Soeharto yang dibantu menteri-menteri ahli dalam bidangnya, seperti halnya Widjojo sebagai kepala Bappenas, Ali Wardhana pernah menjabat sebagai menteri keuangan selama tiga periode dan pernah juga menjadi menko perekonomian, Sumarlin pernah menjabat sebagai menteri keuangan, Prawiro-menkoperekonomian, dan Adrianus Mooy-gubernur Bank Indonesia.

Dua orang yang paling berpengaruh dari para teknokrat tersebut adalah Widjojo dan Ali Wardhana, bahkanWidjojodijulukisebagai TheDean ofTechnokrats (Schwarz, 2000, p. 341). Selepas usainya era teknokrat, era teknolog hadir menghampiri. Fua orang yang menjadi simbol utama para teknolog ketika zaman Orba adalah Habibie dan Ginandjar Kartasasmita.

Habibie pernah menjabat sebagai menristek dan wakil presiden, sementara Ginandjar Kartasasmita seorang insinyur ditunjuk Soeharto sebagai kepala Bappenas. Tentunya, era teknokrat memberikan kontribusi terhadap pene kan an angka kemiskinan, swa sembadapangan, dan berhasilnya ditekan laju inflasi.

Sementara era teknolog memberikan koridor pembangunan berkelanjutan sehingga meningkatkan perekonomian nasional. Kebijakan tersebut tentunya memberikan kontribusi terhadap pembangunan ketika zaman Orde Baru berlangsung. Sayangnya, kebijakan pembangunan Orde Baru terlalu bersifat sentralistis yang menyebabkan ketimpangan ekonomi yang cukup jauh antara masyarakat desa dan perkotaan.

Akibatnya terjadi mening katnya kemiskinan di desa hingga terjadinya transmigrasi desa ke kota. Pengalaman masa lalu ini memberi keuntungan dalam pembenahan ekonomi Indonesia, namun juga memiliki segelintir duka bagi masya rakat marginal.

Hal ini haruslah menjadi bahan perhatian pemerintah, sebagaimana wacana untuk mengutus aka demisi bagi pembangunan Indonesia. Situasi era Orde Baru tentunya harus kita cermati untuk mem bangun timur. Papua sudah se layak nya mendapatkan prioritas utama dalam pem benahan pendidikan, kesehatan, pa ngan, dan infrastruktur.

Apalagi meng ingat Berita Resmi Statistik tentang Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2016 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 18 Juli 2016 kemarin, mengungkap kan bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Papua dan Papua Barat, yakni sekitar 28,54% dan 25,43% dari se kitar 28,01 juta jiwa penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan.

Kehadiran akademisi tahun 2015 lalu juga diharapkan mampu membenahi sektor-sektor yang masih rapuh di bagian timur Indonesia. Dan akan lebih baik jika dilanjutkan hingga saat ini. Belajar dari rezim Orde Baru, bahwa perlunya sinergitas setiap elemen dalam mengadakan pembangunan.

Sivitas akademik (intelektual/kaum terpelajar/ahli), universitas lokal, serta partisipasi dari rakyat sangatlah diperlukan dalam pembangunan. Juga, perlunya jalinan komunikasi timbal balik dari akademisi dengan masyarakat, beserta pemerintah setempat untuk memudahkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembenahan di sektor pendidikan juga haruslah menjadi prioritas, pembenahan sarana dan prasarana pendidikan, selain itu juga peningkatan mutu tenaga pengajar tingkat lokal agar setidaknya dapat bersaing di ranah nasional. Setelah pembenahan di sektor pendidikan, pembangunan timur dapat dilanjutkan kepada sektor pertanian, jasa, dan sektor potensial lainnya yang mendukung kemajuan warga.

YOHANSEN W GULTOM

Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara


Berita Lainnya...