Edisi 14-11-2017
Pemkab Bekasi Fokus Bangun Infrastruktur Pada 2018


BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun anggaran 2018 fokus membangun infrastruktur jalan, fasilitas umum, sosial, kesehatan, dan pendidikan.

Selain itu, penataan kawasan permukiman dan kawasan kumuh menjadi prioritas tahun depan.Saat ini anggaran untuk semua kegiatan tahun 2018 masih dalam tahap pembahasan antara eksekutif dan legislatif yang akan disahkan dalam waktu dekat ini dalam sidang paripurna di DPRD Kabupaten Bekasi.

“Kami sudah menyusun rencana strategis fokus di tahun depan mulai infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” ujar Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, kepada KORAN SINDO , Senin (13/11). Menurutnya, porsi paling besar pada tahun depan masih di infrastruktur dengan anggaran hampir kurang lebih Rp1 triliun.

Menurutnya, untuk tema dan fokus pada tahun depan yakni peningkatan infrastruktur yang berkualitas, pelayanan publik dan stabilitas perekonomian daerah. Karena itu, terdapat 10 prioritas pembangunan di tahun depan. “Kami berharap dengan tema pembangunan itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sepuluh prioritas tahun 2018 itu di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, industri, perdagangan dan pertanian, pengembangan sektor industri, perdagangan dan pertanian, pengembangan budaya lokal serta destinasi wisata, dan lain sebagainya. Dari semua sektor itu harus ditunjang dengan infrastruktur yang bagus.

Bahkan, semua kegiatan tahun 2018 nanti memang disesuaikan dengan berbagai proyek strategis nasional seperti double track Jawa Selatan, high speed train Jakarta- Bandung, LRT Bekasi Timur-Cikarang. “Kami sesuaikan juga dengan program dari kegiatan strategis nasional yang dilakukan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Neneng menjelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi 2018 diproyeksikan hampir mencapai Rp6 triliun. Namun, angka tersebut belum final dan masih dalam tahap pembahasan di DPRD. Anggaran itu menampung usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bekasi.

Semua usulan masyarakat itu telah dicatat agar dapat dipertimbangkan pada tahun anggaran 2018. Dari 10.000 lebih usulan, hanya 3.123 usulan yang diprioritaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2018. “Semua untuk kepentingan masyarakat, namun harus ada skala prioritas di tahun depan,” ujarnya.

Neneng mengaku pada perencanaan anggaran kali ini terdapat beberapa kegiatan yang menyedot biaya besar, salah satunya pengerukan sungai. Kegiatan tersebut terbilang mendesak untuk mencegah banjir kembali yang menggenangi sebagian besar wilayahnya di 23 kecamatan, 182 desa, dan 5 kelurahan.

“Biaya penanggulangan banjir cukup tinggi, karena akan ada turap, angkat lumpur, dan lainnya. Itu saja bisa mencapai Rp200 miliar lebih sehingga memang harus ada skala prioritas,” paparnya. Meski banyak usulan yang dipangkas, Neneng memastikan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur tetap menjadi prioritas.

Selain itu, kata dia, pelayanan publik pun menjadi sektor yang akan ditingkatkan. “Infrastruktur sudah pasti. Pendidikan sudah jelas tetap harus gratis sampai tingkat SMA dan SMK. Kesehatan, kami akan bikin universal health coverage agar seluruh masyarakat prasejahtera mendapatkan akses kesehatan gratis,” tuturnya.

Wakil Bupati Bekasi Eka Supriatmadja mengatakan, salah satu fokus infrastruktur pada tahun depan, pemerintah akan menganggarkan Rp200 miliar untuk 70 kegiatan di bidang jalan dan jembatan. “Kami sudah susun kegiatan renstra. Pada tahun 2022 jalur Kalimalang sudah dua jalur dan ada median di tengah jalan,” ucapnya.

Menurutnya, berdasarkan RPJMD dan rencana kerja pemerintah ada sekitar 70 kegiatan untuk pembangunan jalan median dan jalur pedestrian yang akan direalisasikan tahun depan. Rencananya, pada tahun 2018 nanti warga Kabupaten Bekasi bakal memiliki jalur pedestrian di wilayah Cikarang.

Untuk merealisasikannya, pemerintah sudah menyusun program pembangunan jalur pedestrian tersebut. Berdasarkan rencana, jalur itu bakal dibangun di beberapa titik wilayah Kabupaten Bekasi, di antaranya di Jalan Hos Cokroaminoto, dekat Terminal Kalijaya, Taman Pilar, dan di seputaran Stadion Wibawa Mukti.
Eka mengatakan, sejauh ini wilayahnya belum ada jalur pedestrian khusus. Maka dari itu, pihaknya berencana mengusulkan program pembangunan jalur pedestrian sebagai pusat pengembangan ruang terbuka hijau. “Tahun ini kami fokus untuk tiga jalur pedestrian sebagai percontohan awal,” ujarnya.

Menurut Eka, Kabupaten Bekasi punya potensi besar untuk ruang terbuka hijau. Hanya, hingga kini masih terjadi kesalahan pemanfaatan lahan dengan menjamurnya bangunan liar. Bukannya memperbaiki, justru malah merusak estetika kota. Misalnya, Cikarang Barat punya potensi pengembangan ruang terbuka hijau.

“Hal itu tentu bisa dilakukan asal pemerintah pusat terlebih dahulu menertibkan kepemilikan tanahnya,” ungkapnya. Untuk mewujudkan program tersebut, pemerintah daerah sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan sejumlah instansi terkait.

Yang mana untuk pemanfaatan lahan bekas kali untuk penambahan ruang terbuka hijau di pinggir jalan tol Cikarang Barat (Pjt II).”Kami berbenah soal ruang terbuka hijau. Ada tindakan yang berani untuk mengubah semua itu dan bupati merespons adanya usulan program pembangunan jalur pedestrian dan penghijauan,” tandasnya.

abdullah m surjaya