Edisi 14-11-2017
KPK Perpanjang Penahanan Eddy Rumpoko


JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko, tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017.

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari ke depan dari 16 November 2017 sampai 15 Desember 2017 untuk tersangka Eddy Rumpoko,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin. KPK telah menetapkan Eddy Rumpoko sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi terkait kasus itu pada 17 September 2017.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Diduga sebagai pihak pemberi, yaitu pengusaha Filipus Djap. Sedangkan diduga sebagai pihak penerima, yakni Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan.

Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus itu di Kota Batu, JAwa Timur pada Sabtu (16/9), tim KPK mengamankan total uang sebesar Rp300 juta. Diduga pemberian uang terkait fee 10% untuk Eddy Rumpoko dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan mebelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp5,26 miliar.

Dana diduga diperuntukan pada Eddy Rumpoko uang tunai Rp200 juta dari total fee Rp500 juta. Sedangkan Rp300 juta dipotong Filipus Djap untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Alphard milik Wali Kota. Sedangkan, Rp100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi Setyawan sebagai fee untuk panitia pengadaan.

Eddy Rumpoko disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Eddy Rumpoko juga mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana telah digelar kemarin.

Adapun beberapa poin permohonan praperadilan Eddy Rumpoko antara lain tidak adanya barang bukti saat operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan dan juga tidak adanya surat perintah penangkapan saat penangkapan dilakukan.

“Pemohon pada 16 September 2017 tiba-tiba ditangkap dengan dalih operasi tangkap tangan tanpa adanya barang bukti berupa benda pemberian yang melekat atau menerima dari seseorang yang bernama Filipus,” kata Agus Dwiwarsono, anggota tim kuasa hukum Eddy Rumpoko di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal R Iim Nurohim menggelar sidang perdana praperadilan Eddy Rumpoko dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan. KPK sendiri telah menetapkan Eddy Rumpoko sebagai tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 pada 17 September 2 017.

Agus menyatakan pada 17 September 2017, untuk melegalkan penangkapan dengan dalih OTT, KPK melakukan penyitaan berupa satu rangkap asli STNK dengan nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ atas nama pemilik PT Duta Perkasa Unggul.

“Mobil Alphard satu rangkap asli STNK nomor 06226206 dengan nomor registrasi N 507 BZ tanggal 5 Oktoner 2016 atas nama pemilik PT Duta Perkasa Unggul Lestari adalah bukti yang menunjuk subjek hokum lain, yakniPTDuta Perkasa Unggul terhitung sejak 5 Oktober 2016,” tuturnya.

Agus menilai kliennya sejak 22 November 2012 telah menjual sahamnya dan juga bukan lagi menjabat direksi atau komisaris pada PT Duta Perkasa Unggul. Dalam permohonannya, Eddy Rumpoko juga mempersalahkan tentang tidak sahnya penangkapan.

“Pada saat penangkapan pemohon membantah dengan tegas kepada petugas termohon, dengan mengatakan “apanya yang OTT?” karena selain tidak ada barang bukti apapun yang ada pada diri pemohon saat itu, juga tidak ada siapa pun di dalam kamar mandi atau di ruang tempat pemohon ditangkap selain dirinya,” kata Agus.

ant