Edisi 14-11-2017
3 Tersangka Segera Dilimpahkan ke Jaksa


MAKASSAR– Setelah tahap P21, penyidik siap menyerahkan tiga tersangka korupsi proyek RS Pratama ke kejaksaan.

Ketiganya tersangka itu, yakni Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dr Marwan Ahmad Ganoko, Direktur PT Haka Utama Ir Andi M Kilat Karaka, serta Kuasa Direksi PT Haka Utama Sandy Dwi Nugraha.

Namun, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, hingga saat ini jaksa belum memberi jadwal pelimpahan tahap dua sehingga penyidik belum menyerahkan dan menahan ketiga tersangka. “Saya sudah tanyakan penyidiknya, ternyata masih melakukan koordinasi dengan jaksa.

Belum ada jadwal pelimpahan sampai sejauh ini,” kata Dicky saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin. Sementara Kepala Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel AKBP Leonardo Panji Wahyudi mengatakan, penyidik saat ini masih berkomunikasi dengan jaksa guna menentukan jadwal pelimpahan tahap dua atau P22.

“Kita tunggu jaksa dulu, kalau jaksanya sudah siap, kita limpahkan tersangka dan barang bukti, moga-moga pekan ini,” kata Leonardo saat dikonfirmasi, Senin (13/11).

Ketiga tersangka, kata Leonardo, dijerat menggunakan Pasal 2 Ayat (1) Subsider Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dikonfirmasi sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Salahuddin membenarkan pihaknya telah meneken berkas kelengkapan perkara atau P21. Meski demikian, untuk pelimpahan tersangka masih menunggu jadwal kesiapan kedua pihak, yakni jaksa dan penyidik.

“Kasus RS Pratama Enrekang sudah P21. Untuk pelimpahan belum ada jadwal, masih tunggu koordinasi antara penyidik dan jaksanya,” kata Salahuddin. Hasil perhitungan kerugian negara oleh ahli BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel sudah dikantongi. Diketahui besar kerugian mencapai Rp1.077.878.252.

Diketahui, proyek pembangunan RSUD Pratama tahun anggaran 2015 sebesar Rp4,7 miliar melalui APBD Kabupaten Enrekang. Namun, selama proses pelaksanaan proyek Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang itu ditemukan gagal konstruksi pada bangunan.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani menerangkan, sebagai rekanan pelaksana, yakni PT Haka Utama dengan nilai kontrak sebesar Rp4.566.800.000. Namun pada pelaksanaannya, direktur PT Haka Utama memberi kuasa lagi kepada Sandy.

Diduga ada pembayaran fee dari tersangka Sandy kepada direktur PT Haka sebagai tanda terima kasih. “Ada pemberian fee dari Sandy kepada AM Kilat (Direktur PT Haka Utama) sebagai tanda terima kasih pinjam pakai perusahaan,” kata Dicky.

Kongkalikong proyek rumah sakit itu pun tercium bermasalah setelah mengalami keterlambatan. Bahkan setelah diberi masa penambahan waktu dan denda, padahal pembayaran sudah dilakukan 100%.

mustafa layong