Edisi 14-11-2017
Gubernur Jatim Minta Tiga Pilar Kompak


SURABAYA– Gubernur Jatim Soekarwo meminta tiga pilar dalam kecamatan yakni camat, kapolsek, dan koramil kompak.

Kekompakan tiga pilar ini sangat dibutuhkan dalam rangka mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah/pilkada serentak yang akan digelar pada 2018 mendatang.

“Tiga pilar di kecamatan ini harus saling mendukung sehingga segala konflik yang mungkin timbul jelang maupun saat pelaksanaan pilkada serentak nanti cukup diselesaikan di tingkat kecamatan,” ungkap Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Rapat Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Wilayah Provinsi Jatim di Grand City Convex, Surabaya, kemarin.

Pakde Karwo menambahkan, masyarakat Jatim memiliki kultur yang cukup baik dalam menyelesaikan konflik. Oleh sebab itu, tiga pilar ini harus segera merespon jika ada yang mencurigakan atau terjadi kerusuhan meski sedikit.

“Tiga pihak ini harus paham betul bagaimana cara merespon konflik yang terjadi, mana yang harus ditepuk pundaknya, mana yang harus diajak duduk bareng sambil ngopi, atau mana yang harus dikerasi,” jelasnya.

Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Pol Machfud Arifin mengatakan, beberapa daerah yang berpotensi rawan saat pelaksanaan pilkada di antaranya yakni wilayah Madura, Pasuruan, Bondowoso, Probolinggo, dan Mojokerto.

Dalam rangka mengamankan tahapan pilkada serentak 2018, Polda Jatim menurunkan total 27.840 personel. Sedangkan pada tahap pungut dan hitung suara akan diturunkan maksimal 120.999 personel, terdiri dari Polri, TNI, serta Linmas. Sementara itu, pilkada serentak di wilayah Jawa Tengah yang akan digelar 2018 mendatang masih terkendala data kependudukan.

Hingga saat ini, masih ada sekitar 3% penduduk yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik. KetuaBadanPengawasPemilu Jateng Fajar Subhi mengatakan, dengan masih banyaknya warga yang belum melakukan perekaman e-KTP, bisa mengubah pemutakhiran daftar pemilih tetap di wilayah yang akan melakukan pilkada.

“Di Jateng selain akan ada pilgub juga pilkada serentak di tujuh kabupaten/ kota. Hal itu bisa mengubah pemutakhiran DPT,” katanya, kemarin. Angka 3% cukup signifikan sehingga persoalan itu harus bisa segera dituntaskan akhir tahun ini.

masdarul kh / andik sismanto