Edisi 15-11-2017
Penggolongan Listrik Diserahkan ke Publik


JAKARTA – Penyederhanaan golongan pelanggan tarif listrik akan diputuskan dengan memperhatikan respons masyarakat.

Pemerintah bakal melakukan polling melalui media sosial terkait rencana tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menyederhanakan golongan tarif listrik PLN meliputi pelang gan 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA, dan 4.400 VA.

Keempat golongan itu nantinya akan dilebur menjadi satu yakni masuk kekelompok pelanggan 5.500 VA. Awalnya kelompok pelanggan yang akan disederhanakan hanya sampai go long an 4.400 VA. Namun karena struktur tarif antara golongan 4.400 VA dan 5.500 VA sama yakni Rp1.467 per kWh, maka penggolongannya dinaikkan menjadi 5.500 VA.

Kementerian ESDM me mastikan penggolongan pelanggan ini tidak berpengaruh pada tarif listrik karena golongan ini bukan penerima subsidi. Adapun untuk kelompok pelang gan listrik bersubsidi, yakni 450 VA dan 900 VA tidak mengalami perubahan golongan maupun tarif.

Saat ini tarif subs idi untuk kelompok 450 VA adalah Rp415 per kWh, dan 900 VA Rp586 per kWh. Sementara tarif 900 VA nonsubsidi Rp1.352 per kWh. Menteri ESDM Ignasius Jonan memastikan tidak ada paksaan bagi kelompok rumah tangga untuk meningkatkan daya listrik dalam program penyederhanaan kelas golongan pelanggan.

Menurut Jonan, saat ini kondisi kapasitas pasokan listrik yang terus bertambah, tapi penggunaannya tidak. Karena itu, Jonan memper tanyakan penyerapan listrik tersebut. Menurutnya, peningkatan konsumsi listrik tidak bisa apabila hanya mengandalkan sektor industri. “Jumlah kapasitas daya listrik akan naik terus.

Sekarang naiknya belum seberapa, tapi nanti 2019, 2020, 2021, dan 2025 akan ada tambahan 40.000 MW (Megawatt). Jadi dari 35.000 MW program pemerintah sekarang tambah yang eks-FTP (Fast Track Program) I-II yang diselesaikan,” paparnya.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, terkait rencana penyederhanaan penggolongan pelanggan listrik, pemerintah bersama PLN akan melakukan polling langsung kepada masyarakat melalui media sosial seperti Twitter.

“Tentunya kalau masyarakat tidak setuju kebijakan ini tidak perlu dijalankan,” tandasnya di Jakarta kemarin. Dadan menambahkan, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi supaya program tersebut dapat dimengerti man faatnya oleh masyarakat.

Di sisi lain, rencana pengelompokan pelanggan menjadi satu golongan diharapkan dapat memacu produktivitas pelaku usaha kecil dan menengah. Pasalnya, para pelanggan yang tadinya memiliki listrik terbatas akan dinaikkan dayanya secara cuma-cuma.

Pemerintah juga memas ti - kan penyederhanaan go long an pelanggan listrik akan mem - buat pemakaian listrik lebih optimal. Hal itu lantaran berapa pun daya listrik yang dipakai pelanggan dipastikan tidak turun daya.

Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, untuk menjalankan program penyederhana an golongan listrik tersebut, perseroan akan menyiapkan anggaran agar tidak membebani konsumen. Anggaran tersebut dialo kasi kan untuk mengganti Mini Circuit Breaker (MCB) atau me teran bagi pelanggan ru mah tangga yang ada pen am bahan daya akibat penyederhanaan golongan.

Semua per gantian MCB tersebut akan di tanggung oleh PLN. “Petugas juga cukup. Pegawai PLN 140.000 dan kont rak itu 80.000. Bertahap nanti sampai Juni 2018,” ujarnya. Sofyan juga mengatakan pemerintah bersama PLN berupaya agar masyarakat tidak dikenakan biaya untuk penambahan daya listrik dalam penyederhanaan golongan.

Pakai Sesuai Kebutuhan

Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai penyederhanaan golongan pelanggan listrik baik bagi mereka yang mempunyai daya beli tinggi. Sementara bagi pelanggan berdaya beli rendah harus menyesuaikan dan mengatur penggunaan daya listrik sesuai kebutuhan.

“Dengan kenaikan daya tanpa tambahan biaya dan tanpa kenaikan tarif per kWh, UMKM dapat berkembang karena bisa memperoleh daya listrik yang lebih besar tanpa mengeluarkan biaya tambahan,” ucapnya. Dia melanjutkan, golongan tarif listrik baru dirasa mendesak lantaran pelanggan konsumen PLN selama ini sangat beragam.

Penggolongan tarif listrik di Indonesia mencakup 37 golongan tarif, terdiri atas 13 golongan tarif sosial; 7 golongan tarif rumah tangga; 6 golongan tarif bisnis; 8 golongan tarif industri; 7 golongan tarif pemerintah; dan 3 golongan tarif lainnya.

Fahmy menilai beragamnya golongan tarif itu tidak hanya menyulitkan bagi PLN, tetapi juga membingungkan bagi pelanggan dan calon pelanggan. Bandingkan dengan negara-negara ASEAN yang penggolongan tarif jauh lebih sederhana dan praktis ketimbang penggolongan tarif di Indonesia. Fahmy berharap peningkatan daya listrik dapat menaik kan konsumsi listrik ma - syarakat yang saat ini masih tergolong rendah. Pada 2016 konsumsi listrik rata-rata masyarakat Indonesia per kapita hanya mencapai 900-950 kWh per tahun.

Angka tersebut jauh di bawah konsumsi listrik di negara maju yang mencapai 4.000kWhperkapitapertahun. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI) Tulus Abadi mengkhawatirkan penyederhanaan golongan pelanggan listrik oleh pemerintah akan menyebabkan pemakaian listrik masyarakat tidak terkendali.

“Konsumen nanti akan se makin konsumtif terhadap listrik karena pemakaiannya tidak terkontrol tapi dayanya sudah tinggi. Tahutahu tagih an nya jebol,” ucapnya di Jakar takemarin. Meski demikian, YLKI meng akui gagasan pemerintah terkait penyederhanaan daya pelanggan merupakan per baikan sistem penarifan listrik.

Namun, Tulus mengingatkan supaya pemerintah menjamin tidak ada kenaikan tarif. Sebenarnya Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha mendukung kebijakan pemerintah terkait penyederhanaan golongan pelanggan listrik.

Meski begitu, dia mem berikan catatan supaya Kemen t erian ESDM melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Di samping itu, pemerintah diminta menetapkan tarif batas bawah di dalam penyederhanaan golongan pelanggan. Menurutnya, penyederhanaan golongan pelanggan tidak akan memberatkan pelanggan karena tarif per kWh-nya sama.

nanang wijyanto/ Okezone