Edisi 15-11-2017
KSAD Siap Kerahkan Pasukan ke Papua


BANDUNG BARAT - Pasukan TNI AD sudah bersiap siaga jika sewaktu-waktu diperintahkan untuk bergerak guna menumpas kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera 1.300 warga Desa Banti dan Kimbely, di Timika, Papua.

Hal itu ditegaskan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono seusai menutup pelaksanaan lomba peleton tangkas TNI AD Periode II tahun 2017 di lapangan Pusdikif, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, kemarin.

“Kami sudah siapkan pasukan. Jika pemerintah menginstruksikan TNI AD harus turun maka akan langsung bergerak,” tandasnya. Sejauh ini pihaknya telah mendengar dan melihat ternyata mereka sudah lama mengeluarkan pernyataan yang provokatif.

Salah satunya menyatakan perang terhadap Indonesia. Karena itu, aksi mereka sudah bukan main-main dan bukan lagi kriminal. Apalagi, mereka juga melakukan penyanderaan, pembunuhan, dan penyerangan yang menjadi ancaman serius bagi NKRI.

“Ini sudah bukan kriminal lagi, tapi separatis. Berdasarkan UU maka separatis harus diberantas,” kata Mulyono. Meski demikian, TNI membutuhkan payung hukum supaya bisa bergerak. Sejauh ini masih dalam posisi membackup aparat kepolisian.

Pemerintah dan DPR harus secepatnya mengambil sikap karena sudah jelas KKB itu menantang. Menurut KSAD, semakin lama aksi KKB itu dibiarkan maka warga Papua akan semakin menderita. Terlebih, saat ini banyak dari para sandera yang kondisinya sakit dan butuh pertolongan.

Pihaknya pun masih menghargai upaya persuasif yang diambil pemerintah, dan tentu harus ada batas toleransi waktu yang ditentukan. “Papua bukan darurat militer, dan TNI harus bertindak pada koridor hukum. Tapi penyelamatan harus dilakukan untuk melindungi Papua dan masyarakatnya,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu meminta aparat penegak hukum bisa menyelesaikan kasus penyanderaan 1.300 warga desa Kimbely dan Banti di Mimika Papua. Namun, Menhan meminta agar penyelesaian itu tanpa harus menggunakan senjata.

Dia berharap pem-bebasan sandera bisa dilakukan dengan upaya negosiasi. “Mudah- mudahan tidak perlu pakai senjata. Bila perlu, saya ke situlah,” kata dia di Kantor Kemhan, Jakarta, kemarin. Penyelesaian tidak perlu dengan angkat senjata, tetapi cukup dengan dialog.

Alasannya, yang membuat masalah bukanlah rakyat Papua, melainkan adanya provokator yang memanfaatkan kesempatan di sana. Menhan mencurigai bahwa pergolakan yang terjadi di Papua saat ini karena ada provokatornya.

Mereka ingin Papua tidak nyaman untuk kepentingan pribadi para provokator. “Pastilah ada yang kompor-komporin. Biasa ada yang senang dan ada yang tidak. Pihak-pihak yang komporin itu ingin merusak hasil kerja yang dilakukan Presiden di Papua. Mereka tidak senang Jokowi dianggap berhasil membangun Papua.

Pemimpin di mana pun pasti ada yang senang dan ada yang tidak senang. Itu juga terjadi di kita,” ungkapnya. Saat ditanya apakah sudah mengetahui para provokator tersebut, Ryamizard mengatakan sudah pasti ada datanya. Namun, dia menyatakan tidak bisa dibuka ke publik karena harus diselidiki lebih lanjut.

Pergolakan yang terus terjadi di Papua juga karena ada ketidakkompakan antarsesama anak bangsa. Dalam militer maupun polisi juga ketidakkompakan itu terjadi. Ada yang bekerja untuk membangun dan mau maju, tetapi ada saja yang menghalanginya.

“Kita ini enggak kompak. Ada yang ingin memajukan, tapi yang lain merusak. Kalau prajurit negara, apa pun yang dihadapi, harus siap mati. Itu prajurit yang benar,” tandasnya. Pengamat pertahanan Muradi meminta pemerintah mewaspadai isu- isu liar yang berkembang di tengah krisis yang terjadi di Papua.

Menurutdia, langkahpemerintah sudah sangat tepat dengan mengedepankan upaya-upaya persuasif.“ Inimenjadipentingkarena sedikit gejolak di Bumi Cendrawasih tersebut akan berdampak kepada duniainternasional.

Langkah di Papua menangani KKB sudah tepat, bahkan Kapolda Irjen Pol Boy Rafli lebih mengedepankan persuasif bersama Pangdam Cendrawasih di sana saya acungi jempol,” ungkapnya. Dari segi tuntutan KKB, Muradi melihat tidak ada motif lain selain motif ekonomi.

“Ini kan hanya masalah kesenjangan ekonomi saja, mereka minta diapresiasi dalam ekonomi bukan yang lain. Namun jika tidak dilakukan persuasif dan pemerintah tidak cepat mengatasi ini, maka harus diwaspadai isu liar di luar situasi di Papua yang sebenarnya,” katanya.

adi haryanto/ binti mufarida