Edisi 15-11-2017
Panglima Baru Harus Jaga Netralitas TNI di Tahun Politik


JAKARTA - Netralitas dan profesionalitas menjadi syarat mutlak yang harus dimiliki oleh calon panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018.

Dua hal itu sangat penting karena Indonesia akan memasuki tahun politik, yakni Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Dua momentum politik itu sangat rawan sehingga menuntut pimpinan tertinggi TNI untuk membebaskan institusinya dari pengaruh atau kepentingan politik apa pun.

”Jadi yang penting adalah panglima TNI harus profesional dan mampu menjamin serta menjaga TNI tetap netral pada tahun-tahun politik tersebut,” ujar pengamat intelijen dari Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib kemarin.

Selain netralitas dan profesionalitas, Ridwan menyebut ada banyak tantangan lain yang akan dihadapi panglima TNI dari dalam negeri maupun luar negeri. Satu di antara yang butuh fokus adalah penguatan strategi pertahanan Indonesia di kawasan. Setidaknya ada tiga isu kawasan yang harus diberi perhatian khusus.

Pertama, tentang isu Laut China Selatan.

Kedua, dinamika konflik ISIS di Filipina Selatan.

Perlu penguatan operasi bersama Angkatan Laut yang didukung dengan kekuatan armada udara di kawasan itu. ”Butuh panglima TNI yang memahami secara detail mekanisme operasi laut dan operasi udara,” tambah dia.

Ketiga, isu Papua yang terus digaungkan oleh kelompok-kelompok separatis di daerah itu.

Sementara itu, kalangan DPR menegaskan bahwa pergantian panglima TNI merupakan prerogatif presiden sehingga tidak seharusnya ada kesan presiden didesak-desak untuk segera melakukan pergantian.

Hal ini ditegaskan dua anggota Komisi I DPR yakni Saifullah Tamliha dan Bobby Rizaldi kemarin. Menurut Bobby, bila merujuk UU TNI Pasal 13 ayat 4, calon pengganti Gatot adalah satu dari tiga kepala staf angkatan yang ada. Namun, bisa saja Presiden Jokowi punya kandidat lain di luar itu.

Jika memang ada, prosesnya nanti kandidat yang dimaksud harus menjadi kepala staf angkatan dulu walaupun hanya sehari. Hal tersebut pernah terjadi di Polri sehingga terobosan seperti itu bisa saja dilakukan Presiden.
”Saya rasa Presiden tidak perlu didesak-desak, apa urgensinya mencari penggantinya buru-buru? Beliau (Jokowi) lebih paham momentumnya karena kan panglima TNI itu di bawah komandonya. Jadi kesimpulannya, kita menunggu saja langkah Presiden karena dia yang selama ini bekerja sama dengan panglima,” ucap dia.

Bobby juga meminta jangan sampai ada upaya untuk membenturkan Presiden Jokowi dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di balik wacana penggantian ini.

Terkait kriteria, Bobby mengatakan, panglima TNI mendatang baiknya memiliki pengetahuan geopolitik yang mumpuni, memahami baik ancaman proxy war, mengerti kondisi regional terkini seperti situasi konflik militer regional di Laut China Selatan, eskalasi hubungan AS-China-Korut.

Utamanya juga mampu membangun hubungan sinergi dengan menteri pertahanan dan instansi penegak hukum di area polhukam. Panglima juga harus bisa netral di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

Menurut Saifullah Tamliha, pergantian panglima TNI bukan sesuatu yang perlu didesakdesak karena pejabat sekarang akan memasuki masa pensiun sehingga akan berproses dengan sendirinya.

Namun, dia mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan antarmatra sehingga seyogianya jabatan panglima dilakukan secara bergiliran. ”Jangan ada kesan kok kami enggak kebagian. Seharusnya sekarang kan giliran Angkatan Udara,” ujar dia.

kiswondari/ rahmat sahid