Edisi 15-11-2017
Pemerintah Siap Bantu KPU Sukseskan Pilkada


JAKARTA - Pemerintah memastikan akan memfasilitasi seluruh kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 dan pemilihan umum (pemilu) 2019 yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dukungan kepada KPU ini bertujuan agar pilkada dan pemilu dapat terselenggara dengan lancar. Beberapa hal yang masih menjadi persoalan penyelenggara saat ini antara lain anggaran yang belum tersedia sepenuhnya dan masalah keamanan yang bisa mengancam jalannya pilkada.

Dukungan pemerintah ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno saat bertemu dengan jajaran komisioner KPU di Kantor KPU, Jakarta, kemarin. Menurut Pratikno, dari hasil pembicaraan dengan KPU dilaporkan beberapa hal yang masih menjadi persoalan penyelenggaraan.

Selain masalah anggaran, juga perlunya pemerintah membantu sosialisasi. Masalah infrastruktur gedung juga dibahas. Terkait masalah keamanan, pemerintah menurut Pratikno sudah mengantisipasi potensi konflik. Institusi keamanan diminta selalu bersiap untuk memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi bisa berjalan baik.

”Sekali lagi, pemerintah kan tugasnya untuk mem-backup dari sisi keamanan. Bagaimana menyejahterakan politik masyarakat, menjauhi beberapa yang (hal) kita kira berisiko, menjadi pemilu yang sukses sekaligus damai,” ujar Pratikno.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, dalam pertemuan dengan Mensesneg, dia juga menyampaikan masalah pembiayaan kampanye dan penyediaan logistik, termasuk kotak suara transparan. Turut disampaikan target peningkatan jumlah pemilih pada Pemilu 2019.

”Pak Menteri mengatakan siap bantu melalui kementerian mana yang cocok model dan strategi KPU,” ujarnya. Dia juga menyampaikan perihal permohonan KPU untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Itu agenda rutin KPU, yakni melaporkan perkembangan tahapan penyelenggaraan pilkada maupun pemilu kepada pemerintah.

”Itu sesuai perintah undang-undang, termasuk dengan DPR,” ujarnya. Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan agar calon kepala daerah tidak menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai senjata kampanye pada Pilkada Serentak 2018.

Para calon kepala daerah diminta fokus untuk mengutarakan gagasannya dalam memajukan daerah. Pada Pilkada Serentak 2017 isu SARA kental mewarnai, terutama di DKI Jakarta. Hal ini dikhawatirkan akan terulang di pilkada serentak yang akan diikuti 171 daerah.

”Jangan sampai ada para calon yang berkampanye hitam. Apalagi isu SARA ataupun kampanye berujar kebencian,” kata Tjahjo kemarin. Tjahjo mengatakan, kampanye perlu diisi dengan adu program misalnya bagaimana mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi.

Siapa pun nanti yang terbukti kampanye hitam akan ditindak tegas. ”Mohon bantuan pers dan semua elemen masyarakat untuk menyosialisasikan pentingnya menggunakan hak pilih tanpa ada kampanye hitam ataupun politik uang,” tutur dia.

Politikus PDI Perjuangan ini juga berharap agar partisipasi memilih pada pilkada mendatang meningkat menjadi 78%. Sebelumnya Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan, Pemilu 2019 akan membuat banyak elite politik juga terlibat dalam Pilkada 2018.

Maka itu, segala potensi konflik pada tataran lokal harus diwaspadai. ”Gesekannya tidak head to head antarkandidat, tapi juga akan ada beberapa pihak yang ikut bertarung. Jika tidak diantisipasi, bisa lebih kencang kerusuhannya,” kata dia saat dihubungi kemarin.

dian ramdhani/ dita angga