Edisi 15-11-2017
Putusan Bawaslu Harus Kedepankan Asas Keadilan


JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hari ini akan membacakan hasil putusan terkait laporan dugaan pelanggaran administrasi saat pendaftaran calon peserta Pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diajukan oleh sembilan partai politik.

Dalam membuat putusan, Bawaslu diharapkan mengedepankan asas keadilan bagi semua pihak. Tidak hanya bagi pelapor dan terlapor, tapi juga kepada partai-partai yang telah dinyatakan lengkap berkas dan tengah menjalani penelitian administrasi oleh KPU.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap apa pun putusan yang akan dikeluarkan nanti, Bawaslu memiliki dasar yang kuat untuk menerima atau menolak pelaporan.

”Bawaslu harus punya dasar kuat kalau dia sampai memerintahkan itu( diterima atau ditolak) atas dasar apa karena kalau tidak, jangan sampai juga menerabas ketentuan undang-undang,” ujar dia di Jakarta kemarin. Seluruh parpol ini menggugat KPU karena berkasnya dinyatakan tidak lengkap saat mendaftar sebagai peserta pemilu.

Mereka yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kubu Hendropriyono, Partai Islam Damai Aman (Idaman), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bhinneka Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo, dan Partai Indonesia Kerja.

Laporan parpol terutama terkait kebijakan KPU menerapkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Ada yang menyebut Sipol ini minim sosialisasi dan kerap down sehingga menyulitkan parpol melakukan peng-input-an data secara online.

Ketua KPU Arief Budiman memastikan kesiapan lembaganya selaku terlapor dalam menghadapi putusan Bawaslu. Terlebih menurut dia putusan tersebut bersifat final dan mengikat. ”Apa pun putusan karena itu final mengikat, maka KPU akan tindak lanjuti,” ujar Arief.

dian ramdhani