Edisi 15-11-2017
Sidang Uji Materi UU Pemilu Perlu Dipercepat


JAKARTA– Mahkamah Konstitusi (MK) diminta segera membuat putusan terkait gugatan Pasal 173 ayat 1 dan 3 di Undang- Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Hal itu penting agar tahapan pemilu yang sedang berjalan tidak terganggu. Secara khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta mahkamah untuk memperhatikan ketersediaan waktu yang ada. Saat ini KPU masih dalam proses meminta keterangan saksisaksi.

Sementara pada 15 Desember 2017, KPU sudah harus memulai proses verifikasi faktual calon peserta pemilu yang dinyatakan lolos penelitian administrasi. Apa pun putusan yang akan diambil MK nanti, itu akan berpengaruh pada proses tahapan yang sedang berlangsung.

Terutama jika putusannya adalah mengabulkan permohonan pemohon yang juga berarti seluruh parpol yang lolos tahap penelitian administrasi, termasuk parpol lama wajib diverifikas i faktual. ”Tahapan berjalan terus.

Menurut aturan, verifikasi faktual akan dilakukan mulai 15 Desember sehingga kemungkinan waktunya (putusan) akan menentukan,” ujar komisioner KPU Hasyim Asyari saat memberi kesaksian sebagai pihak terkait dalam sidang di Gedung MK Jakarta kemarin.

Uji materi Pasal 173 UU Pemilu ini diajukan tiga partai politik, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Islam Damai Aman (Idaman). Ketiga parpol baru ini keberatan dengan pasal tersebut karena hanya mewajibkan parpol baru untuk menjalani verifikasi faktual sebagai calon peserta pemilu.

Sementara parpol lama, yakni peserta Pemilu 2014 tidak diwajibkan mengikuti verifikasi faktual dan akan lolos otomatis. Pasal ini dinilai diskriminatif dan inkonstitusional sehingga MK diminta membatalkannya. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, persoalan putusan MK ini juga akan sangat berpengaruh pada perlakuan KPU.

Sebab, sebelum adanya verifikasi faktual, semua partai diperlakukan sama. Namun, pascapenelitian administrasi, partai mendapat perlakuan berbeda. ”Ya itu harapan kita karena persoalannya sampai dengan tahapan ini kan semua parpol diperlakukan sama.

Parpol diperlakukan beda jika sampai tahap verifikasi faktual,” katanya. MK menyatakan memahami pernyataan KPU tersebut. Menurut Ketua MK Arief Hidayat, hal itu menjadi perhatian pihaknya untuk segera memutus perkara sebelum tahapan verifikasi faktual dimulai. ”Ya baik, itu mendapat atensi dari kita, makanya kita berterima kasih kepada KPU yang telah mengingatkan,” ujarnya.

Mendiskriminasi Calon DPD

Penerapan Pasal 173 Ayat 1 dan 3 UU Pemilu nyatanya tidak hanya memunculkan ketidak adilan bagi parpol baru. Aturan ini juga memberi perlakuan berbeda pada calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai peserta pemilu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, DPD sebagai salah satu peserta pemilu tetap harus menjalani verifikasi ulang meskipun telah ikut dalam pemilu sebelumnya.

Diketahui, setiap calon anggota DPD yang ingin ikut pemilu diwajibkan mengumpulkan dukungan berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang selanjutnya diverifikasi. ”Ketentuan ini ternyata tidak mutatis mutandis pada calon anggota DPD.

Padahal persyaratan perseorangan calon anggota DPD pada Pasal 183 Ayat 1 UU 7/2017 sama dengan Pasal 13 Ayat 1 UU 8/2012 (UU Pemilu lama),” ujar Titi saat menjadi ahli pemohon PSI di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Menurut Titi, selama ini pemerintah dan DPR beralasan munculnya Pasal 173 Ayat 1 dan 3 tidak perlu dipersoalkan karena syarat administrasi terhadap parpol lama dan baru tetap sama. Dengan adanya fakta bahwa calon anggota DPD tetap diminta untuk mendaftar dan diverifikasi, hal tersebut telah terbantahkan.
”Pengaturan seperti ini jelas merupakan perlakuan yang tidak adil dan tidak setara bagi sesama peserta pemilu legislatif,” ujar Titi. Dia juga menegaskan semua parpol harus diverifikasi.

Aturan di UU Pemilu bahwa parpol lama tidak perlu diverifikasi faktual karena sudah menjalani verifikasi saat jadi peserta Pemilu 2014 dinilai sudah kedaluwarsa.

Menurutnya, UU berbeda diterapkan di masing-masing pemilu tersebut. UU 8/2012 untuk mengatur kelolosan partai di Pemilu 2014, sedangkan UU 7/2017 untuk menentukan kelolosan partai di Pemilu 2019.

dian ramdhani