Edisi 15-11-2017
Sistem Zonasi Tetap Diberlakukan


JAKARTA – Meski sempat menuai masalah, pemerintah tetap akan memberlakukan sistem zonasi pada penerimaan siswa baru tahun depan.

Sebab, sistem zonasi ini terbukti mampu menghapus diskriminasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, adanya kastanisasi di sekolah di antaranya bermula dari sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Karena itu, sistem PPDB yang diubah menjadi sistem zonasi ini agar sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga tercipta pemerataan pendidikan yang berkualitas. Jika tanpa sistem zonasi, yang terjadi adalah orang tua hanya akan memburu sekolah favorit.

“Efeknya (jika zonasi tidak ada) ada jual beli kursi, migrasi siswa dari daerah lain, sehingga sekolah yang ditinggalanakpintarakanmengalami degradasi. Praktik seperti ini tidak bisa dibiarkan,” tandas Muhadjir saat membuka Rakor Pengelolaan Pendidikan Berbasis Zonasi di Jakarta kemarin.

Untuk diketahui, sistem zonasi sudah mulai dipakai saat penerimaan siswa baru tahun ini. Namun, sistem baru ini justru menuai banyak masalah. Sistem ini dinilai minim sosialisasi sehingga ada kendala administratif yang membuat bingung orang tua siswa.

Selain itu, ada juga alasan tidak mau pilih sekolah sesuai zonasi karena sekolah yang dimaksud masih jelek mutunya. Banyaknya masalah ini tidak membuat sistem zonasi di-hilangkan. Sebaliknya, Kemendikbud justru ingin pemerintah daerah konsisten menerapkan sistem zonasi.

Agar sistem zonasi sukses tahun depan, Kemendikbud menggelar rakor yang mengundang seluruh kepala dinas se-Indonesia selama tiga hari di Jakarta. Kemendikbud memberikan contoh simulasi sehingga para peserta akan lebih mudah memahami dan merumuskan strategi zonasi sesuai dengan karakteristik di daerah masing-masing.

Mendikbud mengimbau seluruh dinas pendidikan konsisten menerapkan kebijakan zonasi. Dia pun menekankan bahwa sekolah tidak boleh menerima siswa dengan menerapkan kualifikasi akademik tertentu.

“Siswa yang memiliki nilai tinggi dapat sekolah yang favorit, sedangkan siswa yang tidak memiliki nilai tinggi mencari sekolah yang nilainya di bawah sekolah favorit. Ini tidak boleh terjadi lagi,” paparnya.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan, meski PPDB berlangsung pada Juni-Juli tahun depan, Kemen-dikbud ingin mengantisipasi dari jauh hari agar semua daerah siap.

Menurut dia, Pasal 15 Permen 17/2017 tentang PPDB menyatakan, sekolah wajib menerima 90% siswa baru yang dekat dengan sekolah. Sekolah juga wajib mengumumkan secara terbuka proses PPDB terkait syarat, seleksi sesuai data tampung, biaya, dan hasil penerimaan.

“Sehingga siswa terlindungi agar dapat sekolah negeri yang dekat dengan domisili dan juga menghentikan jual beli kursi saat PPDB,” ucapnya. Dia juga menilai sistem zonasi ini akan mempermudah pemerintah melakukan penilaian sekolah yang sudah tidak memenuhi syarat pendidikan sekolah. Diperkirakan ada 20.000 sekolah yang tidak layak dan tidak sesuai standar.

Kebanyakan dari sekolah itu adalah jenjang sekolah dasar di daerah-daerah terpencil. Hamid mengungkapkan, masalah yang terjadi di sekolah ini ada tiga hal, yakni guru yang masih merangkap, fasilitas sekolah yang rusak, dan masalah buku.

Kemendikbud bersama daerah akan melakukan pembinaan selama satu tahun kepada sekolah-sekolah itu. Jika masih juga tidak memenuhi ketentuan, sekolah-sekolah tersebut akan dimerger, dialihkan ke satuan pendidikan lain, atau ditutup jika memang masalahnya tidak bisa ditanggulangi.

“Kita akan evaluasi lagi datanya. Kita akan sisir mana sekolah yang layak dan tidak dengan dinas pendidikan. Lalu akan dibina selama satu tahun. Kita ingin sekolah efisien sehingga tidak ada lagi sekolah yang tidak memenuhi syarat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri berpendapat, pemerintah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait sistem zonasi tersebut. Pasalnya, akibat penerapan zonasi PPDB di awal tahun ini terjadi kegaduhan di jenjang sekolah menengah pertama dan atas.

neneng zubaidah