Edisi 15-11-2017
China Dukung Negosiasi Kode Etik Maritim


MANILA - Perdana Menteri (PM) China Li Keqiang menyatakan kesediaan Beijing memulai diskusi dengan Asosiasi Bangsabangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membahas kerangka kerja kode etik di Laut China Selatan akan menjadi stabilisator kawasan.

Para menteri luar negeri (menlu) ASEAN dan China pada Agustus lalu telah mengadopsi kerangka kerja negosiasi untuk kode etik di Laut China Selatan. Langkah ini dianggap sebagai kemajuan, tapi para pengkritik menyatakan negosiasi tersebut hanya menguntungkan China yang hendak mengulur waktu untuk mengonsolidasikan kekuatan maritimnya.

“Harapan terbesar China ialah untuk perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan,” ungkap Li pada para pemimpin ASEAN di Manila, Filipina, kemarin, dikutip kantor berita Reuters . Li berpidato di depan ASEAN saat konferensi tingkat tinggi (KTT) di Manila.

Dia menyatakan ada konsensus untuk bergerak maju dan mencoba penyelesaian damai terakit isu tersebut. “Kami harap perundingan pada kode etik itu akan mendorong pemahaman dan kepercayaan bersama.

Kami akan menaati kesepakatan untuk mencapai konsensus pada penerapan kode etik,” kata Li sesuai terjemahan pidato yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China, kemarin. Li tidak memberi kerangka waktu, tapi dia berharap langkah ini akan menjadi stabilisator bagi kawasan.

Para pengkritik menyatakan, perundingan tentang rincian kode etik itu hanya langkah tambahan dengan kesepakatan akhir yang tidak mungkin tercapai dalam waktu dekat. Meskipun saat ini kondisi di Laut China Selatan relatif stabil, tapi beberapa negara dalam KTT ASEAN menyatakan situasi stabil tersebut tidak akan selamanya. Kerangka kerja negosiasi itu berupaya merinci Declaration of Conduct (DOC) 2002 di Laut China Selatan.

Saat ini deklarasi itu diabaikan beberapa negara, termasuk China yang telah membangun tujuh pulau buatan di wilayah sengketa. Tiga pulau buatan China itu dilengkapi landasan udara, rudal dari darat ke udara, dan radar. Semua pihak menyatakan kerangka kerja itu hanya garis besar tentang bagaimana kode etik akan diterapkan.

Meski demikian, para pengkritik menyatakan kerangka kerja itu gagal menjabarkan tujuan awal menjadikan kode etik tersebut memiliki ikatan hukum dan bisa dilaksanakan atau memiliki mekanisme solusi konflik. Karena itulah beberapa pihak meragukan efektivitas pakta tersebut.

Mendorong kode etik itu memiliki ikatan hukum dan bisa diterapkan di wilayah perairan itu menjadi tujuan lama para anggota ASEAN yang juga mengklaim kawasan tersebut.

Beberapa negara ASEAN juga mengeluhkan China yang tidak menghormati hak kedaulatan negara lain dan menghalangi nelayan atau melakukan upaya eksplorasi energi. Malaysia, Taiwan, Brunei, Vietnam, dan Filipina memiliki klaim di sebagian wilayah Laut China Selatan, baik di beberapa pulau, gugusan karang, atau gugusan pantai.

Sementara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak mengikuti sesi paripurna KTT ASEAN dan Asia Timur di Manila kemarin karena alasan penundaan jadwal. Meski demikian, Trump menyatakan, lawatannya ke Asia berjalan sukses.

Trump meninggalkan Filipina setelah makan siang bersama para pemimpin negara lainnya saat beberapa pertemuan molor hingga dua jam dari jadwal semula. Dia menjelaskan pada jurnalis di pesawat Air Force One bahwa dia memberikan pernyataannya saat makan siang dan bukan pada saat sesi paripurna KTT.

“Menteri Luar Negeri (menlu) AS Rex Tillerson akan menghadiri sesi penutup,” ungkap pernyataan Gedung Putih. Trump menyatakan, lawatannya menghasilkan sedikitnya USD300 miliar dari total kesepakatan yang telah dibuat. Dia tidak merinci kesepakatan apa saja yang telah dia buat selama tur Asia.

muh shamil