Edisi 15-11-2017
Dana Desa, Berkah atau Musibah?


Undang-undang No 6/ 2014 tentang Desa telah ber jalan kurang lebih tiga tahun pasca disahkan pada 15 Januari 2014.

Undang-undang yang sejalan dengan ruh desentralisasi atau otonomi dae rah ini sejatinya hadir untuk m elindungi dan mem ber da ya - kan desa agar desa menjadi s e - buah entitas yang kuat, maju, man diri, sejahtera, dan de mo - kra tis.

Pertanyaannya, sud ah - kah idealita Undang-undang De sa (UU Desa) tersebut ter wu - jud sehingga kehadirannya benar-benar menjadi berkah, bu kan sebaliknya, malah men - ja di musibah? Sebagian besar publik bisa sa ja menilai kehadiran UU Desa s e bagai berkah, terutama jika di - kaitkan dengan fakta terus me - ningkatnya dana desa dari ta - hun ke tahun dalam rangka mem biayai pembangunan di de - sa.

Sebagai catatan, kucuran APBN tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun untuk 74.093 de - sa. Jumlah ini meningkat men - ja di Rp46,9 triliun untuk 74.754 desa (2016) dan Rp60 tri liun bagi 74.910 desa atau rata-rata Rp800 juta per desa (2017).

Celakanya, besaran dana de - s a yang terus meningkat ter se - but sejauh ini masih bertemali de ngan cukup banyaknya kasus pe nyelewengan dana desa yang umumnya melibatkan kepala de sa. ICW (Indonesia Cor rupt - ion Watch) misalnya, merilis ada 110 kasus penyelewengan d a na desa dan alokasi dana desa se panjang 2016 hingga 10 Agus tus 2017 yang pelakunya rata-rata kepala desa.

Sem en ta - ra Komisi Pemberantasan Ko - rup si (KPK) mencatat ada 459 la por an pengaduan selama pe - rio de Januari-Juni 2017 terkait da na desa. Seakan melengkapi da ta tersebut, Kapolri pun me - nye butkan bahwa sejak 2012 hing ga 2017, polisi telah me na - ngani 214 kasus penyele weng - an dana desa dengan kerugian Rp46 miliar.

Dengan demikian, ti dak berlebihan jika disebut ke - ha diran UU Desa, terutama dari si si dana desa, sejatinya juga mem bawa potensi musibah ba - gi aparat desa. Masih tingginya kasus hu - kum pada pengelolaan dana de - sa tersebut tentunya tidak da - pat dilepaskan dengan fakta be - ta pa masih adanya berbagai prob lematika yang menyertai im plementasi UU Desa selama ini.

Di antaranya masih le mah - nya koordinasi dan kerja sama an tar-kementerian terkait, ter - uta ma Kemendes PDTT, Ke - men dagri, dan Kemenkeu. Se - lain itu, faktor masih lemahnya k a pasitas aparatur desa dan pen damping desa, serta belum ter perhatikannya saran Komisi Pem berantasan Korupsi (KPK) yang telah disampaikan sejak 2015 terkait pengelolaan ke - uang an desa juga turut menyo - kong terjadinya kasus ini, yang ti dak saja memiliki ke cend e - rung an berulang-ulang tetapi ju ga bersifat eksesif.

Berbagai hambatan koo r di - na tif dan kerjasama antar-ke - men terian, baik yang bersifat re - gu latif maupun teknis ope ra sio - n al terkait pelaksanaan pe nya - luran dana desa, tentunya ha rus segera diatasi. Ini harus men jadi catatan serius agar apa rat desa ti dak terkondisi ”men ja di kor - ban” dari ketida k se ra si an re gu - la si.

Pemerintah harus me ngo - rek si pelaksanaan pem ba ngun - an desa yang kurang se ja lan de - ngan mandat UU Desa atau pun ber potensi menggerus kewenang an desa sebagai aki bat dari ba nyaknya aturan yang men dik - te dan menyempitkan ek sis ten - si desa.

Hal penting lain nya, pi - hak terkait harus me ning kat - kan koordinasi vertikal dan h o - ri zontal, baik dalam pem ben - tuk an regulasi, pe ren ca naan, pe laksanaan, maupun mo ni tor - ing /evaluasi program pem ba - ngu n an desa.

Termasuk di da - lam n ya mendefinitifkan lem b a - ga pengawasan pem ba ngun an de sa dengan pem fung si an in s - pek torat provinsi, ka bu pa ten/ kota, kecamatan, dan peng - awas annya harus bers an dar pa - da partisipasi warga, bu kan pen - de katan represif yang mem buat de sa menjadi ketakutan.

Dalam rangka peningkatan sum ber daya manusia (SDM) pem bangunan desa, pe me rin - tah perlu menyiapkan materi pe latihan perangkat desa, pen - dam ping desa, dan warga desa se cara koordinatif dengan me li - bat kan kementerian terkait agar terdapat kesamaan pan - dang an untuk setiap isu yang ber hubungan dengan im ple - men tasi UU Desa.

Upaya ini pen ting di - la kukan, mengingat p e ngelolaan ke uang - an desa se la ma ini ma sih menemui pe r - ma salahan, baik pa - da tataran re gu la si mau pun im ple men - ta si nya, se ba gai ma - na yang me nge muka da lam Se mi nar Re - gio nal Ko mi te I DPD RI ten tang ”Di na mi - ka dan Prob lematika Ta ta Ke lola Desa, Eva lua si Pe lak sa na - an UU No 6 Tahun 2014 ten tang Desa”, di G e dung DPD RI Pa lem bang, 3 Ok to - ber 2017.

Pada aspek re gu - la si mis al nya, masih ter dapat regulasi yang memerlukan sin kronisasi ke b i - jak an antara Ke - men da gri, Ke men - keu, dan Kemendesa PDTT, khususnya ter kait dana de sa, yang berhubungan de ngan prioritas penggunaan da na desa dan pelaporannya.

Pihak Kemendagri misalnya, ber - pan dangan prioritas peng gu - na an dana desa harus ber da sar - kan hasil Musyawarah Rencana Pem bangunan Desa (Mu ren - bang des), yang bersifat par ti si - pa tif. Di sisi lain, ada pihak ke - men terian lainnya yang justru da lam menentukan prioritas peng gunaan dana desa bukan ber dasarkan hasil Mu ren bang - des atau lebih bersifat top down.

Sementara dari aspek im ple - men tasi, masih ditemui per ma - sa lahan dalam aspek pe ren ca - na an, pelaksanaan, pen a ta usa - ha an, pelaporan, dan pertang - gung jawaban keuangan desa. Mi salnya, program tidak se ja - lan dengan kewenangan desa, ti dak fokus dan tidak mem be ri - kan daya ungkit yang memadai ke pada masyarakat.

Selanjutnya, terjadi inkonsistensi an ta - ra RPJMDesa, RKPDesa, de - ngan APBDesa. Bahkan Pemda se ring ter - lam bat me nyam pai kan in for - ma si besaran pagu in di katif baik alokasi dana desa (ADD) atau pun dana desa (DD) ke pada de sa sehingga ini ber dam pak pa da keterlambatan pe netapan Per aturan Desa APB Desa.

Di samp ing itu, ma sih sering d i te - mu kan kasus peng gunaan ang - gar an yang be lum tepat sasaran, pe na ta usa ha an keuangan desa yang be lum memadai, dan per - tang gung jawaban yang disam - pai kan tidak tepat waktu dan ti - dak se suai dengan standar for - mat pe laporan.

Semua itu pada akhir nya bermuara pada belum mak simalnya pengelolaan ke - uang an desa yang transparan dan partisipatif, di mana be rd a - sar kan catatan Kemendagri per Mei 2017, baru 29.556 desa di 225 kabupaten/kota yang telah mengimplementasikan Sis keu - des (sistem keuangan desa).

Apa yang menjadi saran KPK ter kait regulasi dan ke lem ba ga - an, tata laksana, peng awasan, dan sum ber daya ma nu - sia tidak ka lah pen - ting nya untuk dil ak - sa na kan agar pe nge - lo laan ke uang an de - sa efektif dan akun - ta bel.

Di sini, selain mak simalisasi peng - gu naan Siskeudes, pem fung sian peng - awas an dana de sa oleh inspektorat ka - bu pa ten/ ko ta juga mes t i diperhatikan de ngan didukung oleh adanya alo k asi dana khusus pen g - awas an. Pada saat yang sama pem ben t - ukan satgas dana desa juga ha rus men - jang kau tingkat pro - vin si, kab upa ten/ ko ta, dan ke ca mat - an.

Selanjutnya, per - soal an kapasitas apa ratur desa yang se cara umum masih ren dah pun mes ti secara ber ke lan jut - an di atasi melalui ber bagai program bim bingan tek nis (Bimtek). Aparat desa sebagai ek se - ku tor sekaligus ujung tombak pem ba ngunan desa tentunya ber ha rap agar berkah dana de - sa ti dak sam pai berubah men - ja di mu si bah atau ”monster” yang me na kut kan.

Untuk itu, da lam rang ka ke lanjutan pem - ba ngun an desa, apa rat p e ne - gak hukum da lam me nyikapi peng gunaan da na de sa se mes - ti nya tetap me nge de pan kan fung si pem bi na an (pen ce gah - an) daripada penindakan.

Sebagai implementasinya, BPKP diminta agar secara in - ten sif menyosialisasikan dan me l aksanakan sistem keu ang - an desa untuk menuju pem ba - ngun an desa yang akuntabel dan efektif. Selanjutnya, Pemda di harapkan dapat lebih meng - op timalkan peran APIP (Aparat Peng awas Intern Pemerintah) da lam pengawasan penge lo la - an dana desa.

Dalam konteks ini, aparat kejaksaan dan ke po li - si an pun diharapkan agar se - nan tiasa mengedepankan koor di nasi dengan APIP dalam me nangani setiap pengaduan yang berasal dari masyarakat ter kait kasus-kasus penge lo la - an dana desa.

Terlepas dari apa pun pro ble - ma tika yang masih menyertai per jalanan dan implementasi UU Desa, publik tentu berharap hal tersebut tidak sampai mem - buat komitmen bangsa ini un - tuk terus menjadikan desa kuat, ma ju, mandiri, sejahtera, dan de mokratis menjadi kendur.

Semua pihak tentunya memiliki tang g ung jawab moral untuk sama-sama memastikan agar UU Desa tetap berjalan sesuai de ngan tujuan idealnya. Ka re - na nya, terhadap berbagai per - soal an yang masih meng ha - dang, termasuk masalah se pu - tar dana desa, ini harus segera di carikan solusinya dengan te - tap mengedepankan semangat m e majukan dan me man di ri - kan desa.

Kita pun berharap ke ha dir - an UU Desa yang salah satunya di tandai dengan semakin be - sar nya dana desa yang mengu - cur ke desa tetap menjadi ber - kah, bukan saja bagi aparat de - sa, tetapi juga bagi masyarakat de sa.

Terkait harapan ini, ada - lah sikap yang bijak manakala ki t a terus berkesadaran untuk me ngawal dana desa itu agar te pat sasaran, tepat peng gu - na an, dan tepat pelaporan se - hing ga pem bangunan di desa bi sa ber ja lan secara optimal dan ha sil nya benar-benar da - pat dira sa kan secara maksimal oleh se lu ruh lapisan ma sya ra - kat desa. Semoga.

HENDRI ZAINUDDIN

Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dapil Sumatera Selatan