Edisi 15-11-2017
Presiden Minta Diskriminasi Sawit Dihentikan


JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat isukelapa sawitdalamKonferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa yang digelar di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, kemarin.

Demikian keterangan tertulisdari DeputiBidangProtokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, kemarin. Menurut Presiden Jokowi, isu kelapa sawit sangat dekat dengan upaya pemberantasan kemiskinan, mempersempit gap pembangunan, sertapembangunan ekonomi yang inklusif.

Apalagi, saat ini terdapat 17 juta orang Indonesia yang hidupnya, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kelapa sawit, di mana 42% lahan perkebunan kelapa sawit dimiliki petani kecil.

Oleh karena itu, dalam pidatonya Presiden Jokowi meminta agar diskriminasi terhadap kelapa sawit di Uni Eropa segera dihentikan. Sejumlah sikap dan kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

“Resolusi Parlemen Uni Eropa dan sejumlah negara Eropa mengenai kelapa sawit dan deforestasi serta berbagai kampanye hitam, tidak saja merugikan kepentingan ekonomi, namun juga merusak citra negara produsen sawit,” ujar Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa Indonesia paham pentingnya isu sustainability. Oleh karena itu, berbagai kebijakan terkait sustainability telah diambil, termasuk pemberlakuan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Pernyataan Presiden Jokowi ini juga mendapat dukungan penuh dari PM Malaysia,” ujar Bey Machmudin. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono sangat mengapresiasi pidato Presiden tersebut.

Menurutnya, pidato Presiden Jokowi itu sebagai pertanda bahwa Presiden memang benar-benar memahami peran kelapa sawit. Menurut Joko Supriyono, peran kelapa sawit sangat signifikan bagi ekonomi Indonesia, dengan sumbangan devisa di atas Rp200 triliun.

Sawit juga sudah terbukti mampu berperan untuk pemberantasan kemiskinan dan pembangunan daerah pinggiran. Di tingkat global, sawit Indonesia menguasai pasar dunia.

Tampil sebagai nomor satu, tetapi terus mendapat hambatan perdagangan yang tidak fair dan diskriminatif dari Eropa dan Amerika Serikat.

Padahal, ini hanya karena persaingan bisnis. “Jadi, sudah tepatlah Presiden membela kepentingan nasional terhadap komoditas unggulan ekspor Indonesia ini,” kata Joko.

sudarsono