Edisi 15-11-2017
Sensus 2020, BPS Pakai Data E-KTP


JAKARTA– Badan Pusat Statistik (BPS) tengah mempersiapkan penyelenggaraan Sensus Penduduk 2020.

Dalam hal ini, BPS akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memanfaatkan data registrasi penduduk dalam melaksanakan program Sensus Penduduk 2020. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, masih ada per soal an yang harus dihadapi terkait dengan data kependudukan karena berasal dari dua sumber, yakni data sensus penduduk BPS dan data e-KTP Kemendagri.

Perbedaan konsep dan definisi penduduk yang digunakan BPS dan Kemendagri ini menjadi salah satu faktor penyebab masih adanya per beda an data penduduk. “Perbedaan data ini menimbulkan kebingungan ke pada masyarakat dan peng guna data.

Untuk itu, perbedaan ini harus diakhiri sehingga semua bisa mendapatkan data tunggal dalam membuat kebijakan,” ujarnya di Jakarta kemarin. Suhariyanto melanjutkan, dalam Sensus Penduduk 2020, BPS akan menggunakan data administrasi kependudukan dari Kemendagri, selain memakai metode tradisional.

Hal ini sesuai rekomendasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Jadi, perpaduan registrasi penduduk dan pendataan sensus, ini pertama kalinya,” ungkapnya. Dia berharap pemanfaatan metode gabungan itu mampu mewujudkan data kependudukan menjadi data tunggal sehingga bisa dijadikan acuan bagi seluruh pihak.

“Karena kami ingin data yang dihasil kandari Sensus Penduduk 2020 semakin berkualitas. Data sensus penduduk tersebut akan menggambarkan kualitas penduduk Indonesia ditinjau dari tiga aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” tuturnya.

Selain itu, dengan data yang valid dan berkualitas, pemerintah bisa melaksanakan berbagai program pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SGDs).

Diantaranya, masalah kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, serta sanitasi dan air bersih. Terkait dengan anggaran Sensus Penduduk 2020, Suhari yanto mengaku belum meng hitungnya. Dia juga masih memperkirakan pelaksanaan sensus yang kemungkinan di laksanakan pada Mei atau Juni.

“Kami belum menghitung anggaran untuk sensus penduduk 2020 karena ini masih tahap persiapan. Kami baru akan mengajukannya tahun depan. Tapi kalau melihat sensus ekonomi terakhir ini, hampir Rp3 triliun untuk pencacah di seluruh Indonesia untuk melatih mereka memahami kuesioner dan lainnya,” jelasnya.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Sairi Hasbullah mengatakan, sensus penduduk akan menghasilkan ukuran sejauh mana keber hasilan pembangunan. Pada Sensus Penduduk 2010, populasi Indonesia secara de facto tercatat seba nyak 237 juta.

Dari hasil pro yek si penduduk, jumlah populasi di Indonesia akan sebesar 305 juta jiwa pada 2035. “Dari sensus penduduk kita bisa melihat dinamika yang sangat kompleks, baik permanen maupun nonpermanen.

Dengan jumlah penduduk yang semakin besar disertai segala tantangan yang akan dihadapi, kita perlu meng antisipasi berbagai masalah dari sekarang,” ujarnya.

oktiani endarwati