Edisi 15-11-2017
Hunian dengan Akses Mudah Paling Dicari Masyarakat


PROGRAM Satu Juta Rumah bukan hanya dilakukan dengan pembangunan perumahan baru, pemerintah juga melakukan upaya dalam menangani permasalahan rumah tidak layak huni.

Upaya ini dilakukan dengan cara meningkatkan keswadayaan masyarakat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berupa bantuan stimulan untuk pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah yang belum mencukupi persyaratan kesehatan, keamanan dan kecukupan luas ruangan.

Program peningkatan rumah tidak layak huni berhasil cukup signifikan. Dari data BPS 2016, rumah tidak layak huni telah berkurang, yang awalnya berjumlah 3,4 juta pada 2013, berkurang 890.000 menjadi 2,51 juta unit. Program BSPS ini berupa bantuan sejumlah tabungan yang dapat dicairkan dalam bentuk pembelian bahan bangunan.

Pembangunan dilakukan secara bergotong-royong dan didampingi oleh fasilitator. Program pemenuhan kebutuhan pokok (tempat tinggal) sejak 2015 - 2017 menunjukkan pergerakan positif, namun tetap saja perlu sosialisasi yang masif agar masyarakat lebih memahami alurnya.

Regulasi atau kebijakan yang ada hanya instrumen pendukung suksesnya pemenuhan mewujudkan hak warga negara untuk hidup layak dengan huniannya. Namun sosialisasi wajib dan terus disampaikan ke masyarakat terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk memudahkan sosialisasi dan tepat sasaran, tim sosialisasi dengan koordinator Kementerian Dalam Negeri akan mensosialisasikan kebijakan pembangunan perumahan bagi MBR kepada seluruh daerah untuk mendorong pemda, pengembang dan perbankan agar bersinergi dan melakukan terobosan baru dalam percepatan penyediaan hunian bagi MBR .

“Pada prinsipnya, regulasi sudah cukup lengkap tinggal Perdanya menyesuaikan. Di pemerintah pusat sudah lengkap bahkan sudah ada Peraturan Menteri,” ujar Dirjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin.

Selain persoalan sosialisasi, masalah lahan juga sering menjadi kendala di lapangan. “Saya kira lahan menjadi alasan konvensional di saat tanah yang tidak berkembang terutama di daerahdaerah perkotaan,” terang Syarif. Secara naluri, masyarakat ingin tinggal di tempat yang dilengkapi dengan fasilitas, seperti di perkotaan. Akses jalan bagus dan dilalui moda transportasi massal.

Sehingga mekanisme yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian layak yaitu tidak mendekatkan jarak tapi memper pendek waktu. Syarif mencontohkan tinggal di Depok bisa mengakses kereta dengan tujuan Jakarta bisa ditempuh dengan waktu 45 menit, masyarakat akan memilihnya.

Jika dibandingkan tinggal di Jakarta akan pergi ke kantor jarak tempuh sama namun waktu tempuh jauh lebih lebih lama. Country General Manager Rumah123.com, Ignatius Untung mengapresiasi langkah pemerintah selama tiga tahun ini menyediakan hunian murah melalui Program Satu Juta Rumah.

Langkah ini, lanjut dia, sangat positif karena bisa membantu masyarakat memiliki hunian terutama yang berpenghasilan rendah. "Dilihat angkanya memang fantastis. Tetapi kalau memang pemerintah sudah niat dan berkomitmen untuk menjalankannya tentu harus diapresiasi dan didukung," ujarnya ketika dihubungi KORAN SINDOkemarin.

Terkait target yang belum tercapai pada tahun ini, dia mengatakan, apabila angka target dan hasilnya tidak terlampau jauh sebenarnya tak terlalu bermasalah. "Yang saya tahu sudah sekitar 600.000 unit rumah yang sudah dibangun dari target 1.000.000.

Sebenarnya masih sesuai target, karena tak terlampau jauh. Meskipun begitu harus ada evaluasi lebih jauh mengenai perjalanan program ini selama tiga tahun," terang Untung.

rendra hanggara