Edisi 20-11-2017
Setya Novanto Ditahan di Rutan KPK


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tadi malam akhirnya menahan Ketua DPR Setya Novanto di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Penahanan ini dilakukan setelah sebelumnya Novanto dibantarkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) akibat insiden kecelakaan. Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif menyatakan, sebe lumnya tersangka kasus duga an korupsi proyek e-KTP se - ka ligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto sempat dirawat selama tiga hari di RSCM dan ditangani oleh tim dokter RSCM. Berdasarkan diagnosa dari dokter di RSCM dan second opinion oleh tim dokter dari Ikatan Dok ter Indonesia (IDI) disimpulkan bahwa Novanto tidak membutuhkan lagi rawat inap.

Artinya, lanjut Syarif, pembantaran ti dak dibutuhkan lagi dan No van to kemudian dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK. “Sebagaimana disampaikan direktur RSCM tadi bahwa tidak dibutuhkan lagi rawat inap SN. Oleh karena itu, maka dila ku - kan pemindahan dari sini (RSCM) ke rutan di KPK,” tandas Syarif saat konferensi pers di Gedung RSCM, Jakarta, tadi malam. Konferensi pers juga di ha diri oleh Juru Bicara KPK Febri Dian - syah, Direktur Utama RSCM dr M Iriawan, Sekjen IDI Adib Khumaidi, dan tim dokter IDI.

Syarif membeberkan, pe ra - wat an selama tiga hari di RSCM pu nya tujuan utama. Bagi KPK, makin lama dan makin teliti pe - meriksaannya, akan semakin baik. Semua yang diter sang ka - kan oleh KPK ketika dari segi ke - se hatan belum fit 100%, harus di pastikan kesehatannya seca - ra objektif. “Untuk peme rik sa - an SN nanti akan kita tentukan. Soal yang berhubungan dengan biaya perawatan, memang meng gunakan biaya KPK. Te - rus terang saya belum tahu. Nan ti akan dihitung RSCM dan di bi carakan dengan KPK,” ung - kap dia.

Direktur Utama RSCM dr M Iriawan mengatakan, se ca ra umum selama tiga hari ada se - rangkaian perawatan atau pe - meriksaan terhadap Novanto untuk memastikan keseha tannya. Pertama, wawancara me - dis. Kedua, pemeriksaan jas - mani. Kemudian pemeriksaanpemeriksaan lain. Pemeriksaan dan hasil pemeriksaan dokter RSCM dipastikan objektif.

“Se - jak malam ini (tadi malam) tim dok ter RSCM menyatakan bah - wa yang bersangkutan sudah tidak lagi dikasih rawat inap,” tandas dia. Novanto yang mengenakan kemeja putih dengan lengan digulung menggunakan kursi roda dipindahkan sekitar pukul 23.20 WIB. Tampak Frederich Yunadi selaku kuasa hukum Setnov mendampinginya. No - van to tiba di Gedung Merah Pu - tih KPK sekitar pukul 23.40 WIB. Saat turun dari mobil ta hanan KPK, kemeja putih No vanto sudah berbalut rompi ta hanan KPK oranye bergaris hitam.

Dengan duduk di kursi roda, Novanto dituntun masuk oleh pengawal tahanan KPK ke dalam gedung. Novanto tidak mem be - rikan komentar apa pun. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan ke - prihatinannya atas gonjangganjing yang sedang terjadi di Ta nah Air belakangan ini. Ter - utama terkait kasus yang men - jerat Setya Novanto. “Apa yang terjadi di Tanah Air tentu saja membuat kita prihatin. Na - mun, kita harus menjaga agar tanggapan terhadap kasus ter - sebut tetap proporsional, tak me lebar ke mana-mana,” ung - kap dia.

Negara kita adalah negara hu kum. Karena itu, ujar dia, se - mua harus menghormati pro - ses hukum yang tengah dila ku - kan KPK. Di sisi lain, Setya No - vanto juga memiliki hak untuk menempuh jalur hukum yang tersedia dan hak itu perlu di hor - mati. “Jika kita meng ha dapi seng keta dalam mencari atau menegakkan keadilan, maka sudah sepantasnya kita ber pe - gang pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Itu ru - jukan kita dalam mencari ke - adilan. Baik KPK maupun DPR, saya kira memiliki pemahaman yang sama atas hal ini,” ucap Fadli.

Dia pun memastikan pro ses hukum yang sedang dijalani Setya Novanto tak akan ber - pengaruh terhadap kinerja DPR. Pimpinan DPR, menurut dia, bersifat kolektif kolegial. “Dan, perkara hukum yang se - dang dihadapi Saudara Setya No vanto adalah perkara lama, bukan ketika yang ber sang - kutan sebagai pimpinan DPR. Kasus e-KTP ini terjadi pada periode lalu, 2009-2014,” tan - das dia. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, lanjut dia, semakin menjadi komitmen banyak pihak. DPR bahkan men jadikan pemberantasan ko rupsi sebagai salah satu agen - da prioritas.

“Komitmen pem - berantasan korupsi harus di - tunjukkan oleh elite-elite kita, baik di eksekutif, legislatif, yu - di katif, maupun di partai po - litik,” papar Fadli. Fadli pun berharap agar ka - sus korupsi e-KTP ini bisa segera diselesaikan agar kehidupan ke - negaraan tak tersandera oleh persoalan tersebut. Itu se bab - nya, DPR juga meminta agar KPK tidak melakukan politik tebang pilih agar upaya pene - gak an hukum menjadi tak ke - hilangan wibawa di hadapan pub lik atau melahirkan sikap apriori. “KPK juga perlu me nun - jukkan sikap dan perlakukan yang sama dalam soal Sumber Waras, Reklamasi, Pelindo II, dan kasus besar lain,” tandas dia.

Terkait dengan status Setya Novanto, Undang-Undang 17/ 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) telah mengatur berbagai kemung - kinan jika ada anggota atau pimpinan DPR yang terlibat perkara hukum. Mekanisme penanganannya juga tersedia sesuai UU. “Kita ikuti saja perkembangan kasusnya dulu,” ujar Fadli.

sabir laluhu