Edisi 20-11-2017
DPD Perlu Revisi Tiga Undang-Undang


JAKARTA - Memasuki periode yang ketiga sejak kelahirannya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengklaim sudah banyak berperan dalam mendampingi daerah dan melaksanakan otonomi daerah.

Kehendak otonomi daerah sudah sangat besar, antara lain diwujudkan melalui penyerahan seluas-luasnya urusan pemerintah dan kewenangan ke daerah, peningkatan alokasi dana desa, infrastruktur daerah, dan dana transfer daerah yang itu semua ada pelibatan DPD di dalamnya. Meski begitu, berdasarkan kajian yang dilakukan Lembaga Pengkajian MPR, disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban konstitusional DPD masih belum optimal.

“Padahal, dalam rangka mengawal otonomi daerah dan menampung serta menyalurkan aspirasi daerah, yang diperlukan hanyalah perwujudan kewajiban konstitusional DPD secara utuh sebagaimana diatur Pasal 22 D dan Pasal 23 UUD 1945,” kata Ketua DPD Oesman Sapta Odang di Jakarta kemarin. Dalam Pasal 22 D UUD 1945 diatur mengenai fungsi legislasi DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pem-bentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Adapun, Pasal 23 UUD 1945 mengatur bahwa RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. OSO, sapaan akrab Oesman Sapta Odang, menjelaskan bahwa menurut hasil kajian MPR, untuk mewujudkan kewajiban konstitusional DPD cukup dilakukan melalui perubahan beberapa UU saja, yaitu UU MPR, DPR, DPD, danDPRD (MD3), UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, dan UU tentang Keuangan Negara.

“Dengan penyempurnaan berbagai UU tersebut, kewenangan legislasi DPD dapat dinormalkan kembali sesuai perintah UUD 1945,” ungkapnya. OSO mengatakan, kesimpulan dari kajian MPR mengenai fungsi optimalisasi DPD tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat acara Sarasehan Nasional DPD dengan tema “Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD-RI Tahun 2017” di Gedung Nusantara IV MPR/- DPR/DPD, Jumat (17/11). Harapannya ke depan revisi UU tersebut bisa direalisasikan sehingga keberadaan DPD bisa benar-benar dioptimalkan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Wakil Ketua DPD Nono Sampono mengatakan, DPD memang membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk merealisasikan serta mewujudkan konstitusional DPD. Menurut Nono, DPD memiliki komitmen untuk semakin memperkuat peran serta fungsinya dalam ketatanegaraan dan penyelenggaraan negara. “Kami meminta dukungan dan tentunya jajaran pemerintah dari DPR/MPR untuk kita sama-sama merealisasikan mewujudkan konstitusional DPD dalam menyempurnakan sistem ketetanegaraan dalam UUD 1945,” ujarnya.

rahmat sahid