Edisi 20-11-2017
Formasi CPNS Daerah, Pusat Harus Cermati Kebutuhan Pemda


JAKARTA – Pemerintah berencana membuka kembali seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2018. Rekrutmen tersebut bakal didominasi formasi untuk pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia.

Saat ini sebagian besar pemda mengaku kekurangan pegawai seiring moratorium rekrutmen CPNS dalam beberapa waktu terakhir. Apalagi dalam setiap tahun jumlah PNS yang pensiun, mundur, atau meninggal dunia juga tidak sedikit. Karena itu, dalam proses rekrutmen tersebut pemerintah pusatdimintamencermatianalisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) milik pemda. Pakar administrasi publik Universitas Padjajaran (Unpad), Yogi Suprayogi, mengatakan, anjab dan ABK sangatlah penting untuk memastikan kebutuhan pegawai pemda.

Apalagi hal ini menjadi salah satu prasyarat rekrutmen di UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). “Harus ada dan dicermati. Pemda ini seringkali tidakpeduliuntukmembuatanjab dan ABK,” katanya kemarin. Daerah sering kali hanya berteriak kekurangan pegawai tanpa ada analisis yang memadai. Padahal, setiap kebutuhan pegawai harus memiliki analisis yang komprehensif sehingga anggaran untuk belanja pegawai tidak sia-sia. “Pemda selalu komplain kurang orang, tapi tidak mengikuti proses yang ada. Kalau di perusahaan swasta harus jelas kekurangan apa saja dan tugasnya. Di pemda ini masih sering mengacu pada jumlah,” paparnya.

Apalagi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) menyebutkan bahwa setiap CPNS yang direkrut harus sudah memiliki kejelasan tugas. Termasuk ouput apa saja yang harus dihasilkan saat CPNS itu bertugas. “Setelah semua itu jelas, baru dipertimbangkan kemampuan keuangan negara. Maka, tidak banyak yang disetujui. Seperti rekrutmen saat ini saya yakin tidak semua kebutuhan disetujui,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yogi mengingatkan agar proses anjab dan ABK dilakukan mulai tahun ini jika ada rencana rekrutmen tahun depan. Proses anjab dan ABK tidaklah singkat, mengingat harus mengacu pada beberapa aturan yang ada. “Maksimal semester pertama tahun depan anjab dan ABK harus selesai. Prosesnya tidak cepat karena telah lahir PP 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Struktur di daerah kan berubah,” ujarnya. Sebelumnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyatakan telah melakukan kajian terkait seleksi CPNS tahun 2018. Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenpan-RB, Herman Suryatman, mengatakan, banyak pihak yang mempertanyakan rencana pengadaan CPNS 2018.

“Untuk formasi di lingkungan pemerintah daerah, sebagaimana disampaikan Pak Menpan, masih dalam proses (kajian),” katanya melalui pesan singkatnya kemarin. Dia menjelaskan bahwa saat ini ada beberapa proses yang dilakukan untuk memastikan adanya seleksi di tahun depan. Salah satunya menyusun kriteria layak atau tidaknya instansi mendapatkan formasi. “Kami sedang melakukan penghitungan kebutuhan dari masingmasing daerah,” tuturnya. Di samping itu, kementeriannya juga tengah melakukan validasi data. Seperti diketahui, untuk mengusulkan formasi setiap daerah harus mengirimkan data kebutuhan.

“Kita validasi apa yang telah disampaikan oleh tiap-tiap pemerintah daerah melalui eformasi,” paparnya. Validasi dinilai penting sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah. Seperti diketahui, setelahPP18/2016tentang Organisasi Perangkat Daerah diberlakukan, terjadi perombakan kelembagaan di tataran pemda.

dita angga