Edisi 20-11-2017
Golkar Didesak Segera Gelar Munaslub


JAKARTA – Desakan para senior Partai Golkar agar Setya Novanto mundur dari jabatan ketua umum (ketum) meningkat.

Kasus hukum yang menimpanya dinilai memengaruhi penurunan elektabilitas partai. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung pun mendesak pengurus DPP Partai Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Sebelum itu desakan serupa dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. ”Yang paling memiliki legitimasi tinggi dan efektif melalui munas. Pengurus DPP Partai Golkar harus segera mengambil langkah guna mengantisipasi dampak dari penetapan status tersangka Novanto,” ucap Akbar dalam Munas KAHMI, Sabtu (18/11).

MenurutAkbar, Golkarharus mencari pengganti Novanto sebagai ketua umum dengan memilih pemimpin yang tidak dibebani ketersang-kutan masalah hukum. "Pemimpin Partai Golkar harus membawa tema baru dan tidak berkepentingan pribadi," tegasdia Akbar juga optimistis citra Partai Golkar akan kembali membaik jika seluruh kader berjuang dan komitmen membawa perubahan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. “Hasil survei menunjukkan elektabilitas Partai Golkar menurun dengan raihan 6%. Yang saya takutkan raihannya 4%. Kalau kurang dari 4%, Golkar tidak akan memiliki perwakilan di DPR karena di bawah ambang batas,”jelas dia.

Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar Hafiz Zawawi juga menyatakan agar DPP Partai Golkar segera mengadakan rapat pleno guna membicarakan ihwal darurat dan mendesak, termasuk soal penunjukan pengganti ketua umum. ”Untuk mencegah kekosongan kepemimpinan partai dan menjaga agar roda organisasi tetap berjalan lancar dengan tetap berpijak pada AD/- ART partai,” ucap dia kemarin. Hafiz mengimbau agar seluruh kader merapatkan barisan di tengah kondisi partai yang dalam masalah seperti ini.

“Implikasi penahanan ketua umum partai ini hendaknya disikapi dengan tenang dan kepala dingin oleh para kader. Tetap menjaga soliditas, menjadikan momen ini untuk bersatu, serta menghindari kepentingan personal dan kelompok yang akan menjurus kepada pelemahan partai,” ungkap dia. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menilai desakan munaslub mengganti Novanto dari kursi ketua umum terlalu dini. Dia juga mengklaim DPD Golkar masih solid mendukung kepengurusan saat ini. “Terlalu dini berbicara itu (munaslub pergantian ketua umum) walaupun ada kaderkader yang sudah enggak sabar ingin mendorong. Saya bilang sabar karena munaslub itu ada proses,” ucap dia.

Mahyudin menjelaskan, sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/- ART) Partai Golkar, munaslub bisa dilakukan jika diminta atau disetujui 2/3 pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar se-Indonesia.

mula akmal