Edisi 20-11-2017
Hubungan Palestina - AS Terancam Putus


YERUSALEM– Pemerintah Palestina mengancam akan membekukan semua jalur komunikasi dengan Amerika Serikat (AS) jika Washington menutup Kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Negosiator senior Palestina Saeb Erekat mengungkapkan pihaknya diberi tahu oleh Departemen Luar Negeri Palestina tentang keputusan tidak memperpanjang misi operasional Kantor Diplomatik PLO di Washington. Keputusan Washington itu sebagai respons keputusan Palestina untuk bergabung dengan Mahkamah Internasional (ICC) dan mengajukan penyidikan terhadap kasus kejahatan perang Israel seperti pembangunan pemukiman Yahudi dan kekejaman terhadap rakyat Palestina. Erekat menegaskan, Palestina mengirimkan surat kepada Pemerintah AS secara resmi mengenai pemutusan jalur komunikasi dengan Washington jika rencana penutupan tersebut memang terjadi.

”Ini (langkah penutupan) tidak bisa diterima. Itu merupakan tekanan yang dilakukan oleh pemerintahan AS dan didorong oleh pemerintahan PM Benjamin Netanyahu ketika kita mencoba untuk mencapai kesepakatan,” ujar Erekat. Dia mengungkapkan langkah AS itu mengabaikan seluruh proses perdamaian. Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki mengungkapkan, Palestina tidak akan menyerah dengan ”pemerasan” yang dilakukan AS dengan menutup misi diplomatik PLO di Washington. Dia mengatakan rakyat Palestina menunggu komunikasi lebih lanjut dengan Pemerintah AS. ”Bola kini berada di Pengadilan AS,” ujar Malki, kepada Radio Palestina . Malki mengungkapkan langkah AS itu bertujuan menekan Palestina.

”Rakyat Palestina tidak akan menerima tekanan dan pemeresan yang dilakukan AS,” ujarnya. Sementara Duta Besar Palestina untuk AS Husam Zomlot menyatakan tidak ingin berkomentar. ”Saya tidak ingin berkomentar,” ujarnya. Sebelumnya pada September lalu, Zomlot pernah menyatakan bahwa Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu ingin menutup perwakilan delegasi Palestina di Washington. ”Kehadiran delegasi Palestina di Washington merupakan refleksi keinginan rakyat AS,” kata Zomlot. Kemudian, belum ada reaksi resmi dari Pemerintah AS. Sementara AS sendiri menyatakan tidak bermaksud menutup hubungan dan komunikasi dengan Palestina dengan penutupan Kantor PLO.

”Langkah ini tidak berarti bahwa AS memutuskan segala upaya komunikasi dengan Palestina,” ujar pejabat AS yang enggan disebutkan namanya. Sementara Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan bahwa itu semua merupakan permasalahan hukum AS. ”Kita menghargai keputusan dan siap bekerja sama dengan AS untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan di kawasan,” ujar Netanyahu, dilansir Los Angeles Times . PLO dipandang oleh komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai perwakilan rakyat Palestina. Setiap enam bulan sekali, Departemen Luar Negeri AS memperpanjang izin Kantor PLO di Washington.

Izin tersebut akan berakhir pada bulan ini. Sebelumnya, juru bicara Dewan Nasional Gedung Putih (NSC) mengungkapkan langkah penutupan itu tidak berarti kantor tersebut akan ditutup permanen. ”Presiden AS Donald Trump memiliki waktu selama 90 hari apakah Palestina mematuhi petunjuk untuk negosiasi penuh makna dengan Israel,” katanya, dilansir Al Jazeera . NSC menyatakan langkah Palestina bergabung dengan ICC dan tindakan Palestina berkaitan dengan pengajuan pelaporan terhadap Israel ke ICC menjadi alasan tidak memperpanjang izin Kantor PLO.

Meskipun Israel bukan pihak yang ikut menandatangani Statuta Roma, pakta pembentukan ICC, warga Israel bisa diajukan ke pengadilan di Den Haag atas kejahatan yang dilakukan di teritorial Palestina. Palestina memang sudah mengajukan sejumlah bukti ke ICC atas kejahatan perang Israel. Tetapi, pengujian bukti masih berlangsung. Pada Februari lalu, Presiden Mahmoud Abbas menegaskan bahwa isu pembangunan pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina akan dibawa ke ICC. Sejak 1967, Israel sudah memindahkan 750.000 warganya ke wilayah pendudukan Palestina. Sejak Trump dilantik hampir setahun lalu, dia belum memiliki kemajuan seperti janjinya untuk mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel.

Tim pelobi Trump yang dipimpin penasihat Gedung Putih Jared Kushner bekerja keras untuk mewujudkan perundingan untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Tapi, kubu Trump sepertinya skeptisdengankedekatanTrump dengan Israel di mana Washington lebih memfavoritkan berbagai kebijakan Negara Zionis tersebut. Jika Palestina tidak memiliki kantor di Washington, tentu akan semakin sulit AS membujuk Palestina untuk kembali ke meja perundingan.

”AS telah mendiskualifikasikan dirinya sebagai mediator perdamaian di kawasan Timur Tengah dengan tidak memperpanjang izin Kantor PLO,” kata pejabat PLO Hanan Ashrawi. Juru bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeina mengatakan, tekanan AS itu bertujuan menutup perwakilan Kantor PLO merupakan langkah tak terduga dalam sejarah hubungan Washington dan Yerusalem.

”AS sudah menarik diri dari peranannya sebagai pendukung proses diplomasi perdamaian yang dijanjikan Presiden Trump,” ungkap Rudeina.

andika hendra