Edisi 20-11-2017
KPK Telusuri Dugaan Keterlibatan Hakim


JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri dugaan keterlibatan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang menangani perkara perdata wanprestasi gugatan Eastern Jason Fabrication Services (EJFS) Pte Ltd melawan PT Aquamarine Divindo Inspection.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, saat ini sudah ada dua pemberi suap terkait pengurusan putusan perkara perdata wanprestasi di PN Jaksel antara EJFS Pte Ltd melawan PT Aquamarine Divindo Inspection‎ yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Keduanya adalah pemberi suap Rp425 juta yang juga kuasa hukum PT Aquamarine Akhmad Zaini dan pemilik sekaligus Direktur Utama PT Aquamarine Yunus Nafik.

Sementara di tahapan penyidikan masih ada tersangka penerima suap Panitera Pengganti PN Jaksel nonaktif Tarmizi. Febri mengungkapkan, dalam persidangan Akhmad Zaini pada Kamis (16/11), Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK sudah menghadirkan Tarmizi sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, Tarmizi mengungkapkan dan mengakui berbagai hal. Salah satunya bahwa Tarmizi berbincang dan meminta ke ‎Djoko Indiarto selaku ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara perdata wanprestasi agar membantu memenangkan PT Aquamarine dan mengalahkan EJFS Pte Ltd. Berdasarkan fakta persidangan dengan kesaksian Tarmizi juga terungkap bahwa Djoko menyanggupi permintaan tersebut.

“Kita pelajari lebih lanjut fakta-fakta sidang tersebut (terkait dugaan keterlibatan hakim Djoko Indiarto) untuk pengembangan perkara. (Bukti-buktinya) cukup atau tidak cukup tentu tidak bisa kita simpulkan sekarang. Proses persidangan lagi berjalan, kita akan lihat kesesuaiannya dengan fakta-fakta lain yang ada,” kata Febri di Jakarta kemarin. Menurut dia, kesaksian yang disampaikan Tarmizi juga berkesesuaian dengan alat bukti petunjuk seperti sadapan percakapan yang sudah dikantongi KPK.

Karena itu KPK mempersilakan jika sebelumnya ada bantahan yang disampaikan hakim Djoko ataupun dua hakim lainnya. Yang pasti, tandasnya, pengusutan dan pendalaman lanjutan bukti-bukti dugaan keterlibatan hakim dalam suap pengurusan putusan gugatan perkara wanprestasi tetap dilanjutkan. “Bahwa ada bantahan dari pihak-pihak tertentu, tentu baik jaksa penuntut ataupun hakim tidak akan melihat hal tersebut sebagai berdiri sendiri. Harus diuji dengan buktibukti yang lain,” paparnya.

Meski demikian, menurut Febri, KPK belum bisa mengambil kesimpulan dugaan keterlibatan hakim PN Jaksel, khususnya hakim Djoko. “Persidangan kan untuk terdakwa berbeda. Jadi kita dalami dulu. Nanti jaksa akan membuat analisis terkait proses persidangan itu,” paparnya. Dalam persidangan terdakwa Akhmad Zaini pada Kamis pekan lalu, Tarmizi memberikan kesaksian yang memperjelas masalah pengurusan putusan perkara untuk memenangkan PT Aquamarine. Tarmizi mengakui menerima total Rp425 juta. Tarmizi juga mengakui bahwa ada dugaan peran dan keterlibatan hakim Djoko Indiarto.

Tarmizi pernah meminta bantuan hakim Djoko untuk memenangkan pihak PT Aquamarine. Tarmizi dan hakim Djoko juga berbicara tentang uang suap. “Dia (hakim Djoko) sepertinya iso, bisa (dibantu),” ungkap Tarmizi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta saat itu. Hakim Djoko Indiarto pernah diperiksa KPK pada Jumat (8/9). Djoko mengklaim tidak pernah berbicara dengan Tarmizi tentang penyediaan uang suap dan pengurusan perkara untuk memenangkan PT Aquamarine. Komunikasi Djoko dengan Tarmizi hanya sebatas tugas.

Sebab Tarmizi memang merupakan panitera pengganti pada perkara EJFS Pte Ltd melawan PT Aquamarine. “Nggak ada, nggak ada (pembicaraan uang dan kesepakatan pengurusan perkara),” ungkap Djoko.

sabir laluhu