Edisi 20-11-2017
KPU Diminta Tak Ulangi Kesalahan


JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta lebih berhati-hati saat memproses pendaftaran sembilan partai politik calon peserta Pemilu 2019.

Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meminta perbaikan tata cara pendaftaran partai politik diharapkan dapat segera diterapkan sehingga menghindarkan penyelenggara dari pelanggaran administrasi pemilu untuk yang kedua kalinya. “Yang penting bagi KPU bagaimana mekanisme pendaftaran, dia memastikan putusan Bawaslu, apa yang menjadi sebab yang lalu, misalnya Sipol jadi satu-satunya instrumen itu bisa diminimalisasi sehingga hak-hak partai tetap bisa diakomodasi,” ungkap Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe Inisiatif) Veri Junaidi di Jakarta kemarin.

Khusus untuk Sipol, Veri mengingatkan penyelenggara pemilu bahwa penggunaannya tidak lagi menjadi instrumen utama, tetapi pendukung proses pendaftaran. Menurut dia, pada pengecekan berkas nanti yang didahulukan adalah pemeriksaan fisik untuk menentukan lengkap tidaknya dokumen yang diserahkan. “Jadi, tidak seperti kemarin tidak lolos Sipol, gugur. Ke depan, meski Sipol belum masuk keseluruhan, sepanjang berkas administrasi ada, diakomodasi,” tandasnya.

Sembilan partai politik hanya diberikan kesempatan satu hari untuk mendaftar ulang ke KPU sebagai calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Kesembilan partai tersebut adalah PKPI kepengurusan Hendropriyono, PBB, Partai Idaman, PIKA, Partai Bhinneka, Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo, serta PPPI. Mereka diberikan waktu mendaftar pukul 08.00-16.00 WIB. Sebelumnya mereka tidak masuk tahap penelitian administrasi karena dianggap gagal melengkapi berkas saat proses pendaftaran pada 3-17 Oktober 2017.

Namun, mereka mengajukan laporan ke Bawaslu dan diterima pada 16 November 2017. Sekjen Partai Idaman Ramdansyah mengaku telah menerima surat pemberitahuan pendaftaran ulang dari KPU pasca putusan Bawaslu. Menurut dia, di dalam surat juga tertera permintaan agar partainya mengajukan superadmin untuk mendapatkan user dan ID Sipol dari KPU. “Kami menerima surat pada Jumat (17/11) bahwa pendaftaran di-lakukan Senin (20/11) dan kami diminta untuk mengisi kembali Sipol,” ungkapnya.

Ramdansyah mengatakan, seusai dinyatakan tidak lengkap berkas oleh KPU, partainya mengalami kerugian materiil maupun imaterial. Khususnya kerugian imaterial, di mana persyaratan keanggotaan dan kepengurusan yang telah didaftarkan Partai Idaman ke KPU menjadi berkurang oleh karena anggota partainya yang pindah atau diklaim masuk partai lain. “Memang ada yang tergoda pindah ke lain hati, tapi ada juga nama pengurus partai kami di daerah yang tertulis di partai lain,” ujar Ramdansyah.

Sementara itu, KPU menegaskan kesiapannya menerima kedatangan sembilan partai politik untuk kembali mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2019. KPU mengingatkan bahwa proses pendaftaran hanya dilakukan satu hari, sedangkan input data ke dalam Sipol dilakukan hingga 22 November 2017. “Kami menginformasikan bahwa penyerahan dokumen dilakukan pada Senin (20 /11) pada pukul 08.00-16.00 WIB,” tandas Komisioner KPU Hasyim Asyari.

Menurut Hasyim, tetap digunakannya Sipol sebagai instrumen pendaftaran untuk membantu penyelenggara pemilu mengantisipasi kegandaan data. Dia memastikan KPU tunduk dan patuh pada putusan Bawaslu yang meminta agar Sipol menjadi pendukung pendaftaran. “Sipol tetap digunakan, pendokumentasian dan analisis kegandaan anggota,” paparnya.

dian ramdhani