Edisi 20-11-2017
Langkah Strategis di Pengujung Tahun


Hingga berakhirnya tahun anggaran 2017, perekonomian Indonesia sering kali digambarkandengan selera optimisme yang tinggi.

Faktor pembentuknya antara lain didukung peringkat indi - kator daya saing global (world competitiveness) dan tingkat kemudahan berbisnis (doing business) yang tahun ini meng - alami eskalasi yang cukup signi - fikan. Kendati demikian, masih ada segurat kekhawatiran bah wa faktor-faktor pendukung ter - sebut belum tentu berda m pak positifterhadap output kebijakan makroekonomi Indonesia. Salah satu faktanya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi kita di Triwulan III 2017 yang hanya mencapai 5,06% (y-on-y).

Secara kumulatif realisasi per - tumbuhan baru tercapai 5,03% (c-to-c) danmasihdibawahtar get APBN-P2017yangdi canang kan sebesar 5,2%.Angka tersebut ikut me ne - gas kan bahwa capai an per - tumbuhan kita relatif stagnan dengan hanya sangat tipis di atas kisaran 5%. Karena itu perlu ada manuver yang lebih dalam lagi agar kinerja per tum buhan mampu bergerak lebih cepat seraya mendong krak kinerja indikator-indikator makro - ekonomi lainnya. Pemerintah masih cukup optimistis bahwa tingkat per - tumbuhan ekonomi akan se - makin mendekati target yang diharapkan. Dalam jangka pendek ada harapan seiring adanya momentum perayaan Natal dan Tahun Baru.

Biasanya konsumsi masyarakat akan melonjak signifikan di masamasa tersebut. Perihal beri kut - nya yang menopang optimisme pemerintah adalah penyelesai - an beberapa ruas tol yang konon semakin mendekati target yang dicanangkan. Pembangunan tol sangat diharapkan mem per - mudah pergerakan barang dan jasa. Secara intuitif kondisi tersebut bisa relevan dengan ekspektasi pembangunan eko - nomi. Minimal ongkos tran saksi antarwilayah bisa dikon disikan menjadi lebih murah. Biaya tran saksi yang rendah ini seha - rus nya bisa menggenjot daya tarik investasi di Indonesia.

Dampak normatif seperti itulah yang saat ini perlu kita jaga. Nah sekarang kita bisa memerinci apa saja langkahlangkah yang perlu diupayakan pemerintah. Pertama, pemerin - tah perlu menjaga agar aktivitas belanja publiknya bisa merang - kul penguatan faktor-faktor fundamental makro ekonomi. Menteri Keuangan menyata kan hingga Agustus 2017 ke marin tingkat realisasi belanja pemerintah pusat sudah men - capai Rp695,66 triliun atau se - kitar 50,9% dari target APBN-P 2017.

Belanja pemerintah yang dinyatakan paling berpotensi mendukung pertumbuhan eko - nomi adalah jenis-jenis belanja modal, termasuk di dalamnya belanja melalui pembangunan infrastruktur. Sebagai infor - masi, anggaran belanja modal pemerintah merupakan penge - luaran pemerintah yang me - nyokong pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi. Sementara investasi merupakan salah satu kom po - nen pengeluaran yang ber kon - tribusi terhadap modal tetap bruto.

Pada saat Nota Keuangan APBN-P 2017 kemarin diketuk, nominal belanja modal meng - alami kenaikan dari awalnya Rp194,3 triliun meningkat men - jadi Rp206,2 triliun. Ke naik an ini menjadi bagian dari komit - men pemerintah untuk menge - jar target pertumbuhan sekitar 5,3% pada semester II 2017 agar memenuhi target pertumbuhan APBN-P 2017 sebesar 5,2%. Tingkat realisasi belanja mo - dal sendiri hingga akhir tri wulan III kemarin baru men capai Rp90 triliun atau 43% dari target.

Realisasi penyerapan belanja modal yang belum optimal tersebut terkendala karena alasan klasik yang berkaitan dengan pembebasan lahan dan birokrasi di lapangan. Selain itu realisasi dari proyek infra - struktur yang dibangun peme - rintah juga terhambat masalah legalitas yang sering kali di - warnai tumpang-tindih aturan. Masalah-masalah tersebut yang selama ini membuat belanja modal selalu tidak bisa 100% tingkat penyerapannya. Kedua, pemerintah sekali lagi perlu memperkuat daya tarik investasi untuk melanjutkan ide reforming to create jobs yang di - gagas World Bank pada publikasi Doing Business 2018 kemarin.

Dari sisi internal, indeks ke - mudahan berbisnis menunjuk - kan ada sinyal-sinyal positif bahwa pemerintah perlahanlahan mulai mengikis hambatan investasi yang se lama ini sering kali mem-beleng gu. Adapun dari sisi eksternal, indeks daya saing global kita ber - dasarkan World Competitiveness Index yang dirilis World Economic Forum (WEF) tahun ini juga mengalami kenaikan. Kedua parameter daya saing antar - negara tersebut meng indikasi - kan bahwa upaya reformis yang sedang digarap pemerintah su - dah berada pada trekyang benar. Tinggal bagai mana pemerintah memanfaatkan kedua modalitas tersebut sebagai tindak lanjut agar inves tasi di dalam negeri semakin ber gairah.

Selain terus menggiatkan pembangunan infrastruktur yang menunjang koneksitas, mobilitas, dan pro - duktivitas barang dan jasa, aspek penting lainnya adalah reformasi birokrasi, integrasi regulasi pe - merintah pusat-daerah, perbaikan SDM/tenaga kerja, daya dukung sektor keuangan, serta stabilitas sosial dan politik. Ketiga, perlu ada inisiasi yang lebih clear untuk mem - perkuat daya beli masyarakat. Alasan mengapa daya beli patut dipertimbangkan sebagai pe - nopang pertumbuhan ekonomi karena mengingat komposisi terbesar pembentukan PDB kita didonasikan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga sehingga daya beli sedikit banyak akan ikut memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.

Selain itu tingkat daya beli dan konsumsi juga bertujuan menarik peningkatan produksi dalam negeri. Ide Presiden Joko Widodo untuk menerapkan kebijakan padat karya transfer tunaisudah sangat koheren de - ngan kondisi eksisting. Peme rintah memang perlu mem beri kan sentuhan keber - pihak an dalam bentuk mem - per banyak cash transfer, khu - sus nya untuk upaya mendorong daya beli di masyarakat. Jumlah uang yang ada di masyarakat perlu diper banyak, misalnya mel - alui pola cash transfer dan optimalisasi dana desa, apalagi kalau program-program ter - sebut sudah ber jalan dan sangat jelas peruntukannya.

Pencairan dana desa serta manajemen pengelolaan dana-dana belanja strategis perlu dipercepat real - isasi dan proses penyerap an - nya. Karena dari ide tersebut kita bisa ber harap, ketika se - makin banyak dana yang diputar melalui akti vitas yang menyerap banyak tenaga kerja di desa, ada ke mungkinan hal itu berdampak positif terhadap peningkatan peluang ekonomi bagi masyarakat desa. Keempat, perlu ada per baik an di dalam skema kelem baga an. Hal ini juga bertujuan me miti - gasi risiko-risiko yang dapat menimbulkan instabilitas po - litik pembangunan. Nah, se - bagai pengelola APBN, kinerja penerimaan dan pengeluaran (belanja) harus betul-betul di - perhatikan dengan cara sak - sama.

Mengenai pengelolaan belanja misalnya, pemerintah perlu lebih tegas menunda pengeluaran-pengeluaran yang memang secara administratif tidak bisa dilakukan. Katakan lah dalam proses lelang penger jaannya terjadi kegagalan se cara kelembagaan, jika dipak sa kan malah justru akan menimbulkan risiko fraud. Penyebab nya bisa sangat beragam. Biasanya lebih karena adanya tumpang tindih ke - bijakan yang membuat peserta lelang takut “terjebak” dalam hal adminis trasi atau mungkin karena faktor-faktor yang lain. Target pemerintah untuk mam - pu merealisasi target penyerapan di atas 90% merupakan ke - nis caya an.

Akan tetapi peme - rintah perlu berhati-hati atas besaran defisit fiskal juga, yang tetap harus dipertahankan di bawah 3%. Aspek kelembagaan yang penting berikutnya terkait agar target penerimaan negara me - ningkat. Untuk menggapai target ini, sangat penting koor - dinasi antarkementerian dan lembaga pemerintah agar manaj emen penerimaan negara dapat terus diperbaiki. Kemam - puan leadership untuk meng - atur semua kementerian dan lembaga akan menjadi kunci, terutama di sektor yang selama ini sering kali terjadi tumpang tindih dan meng hasilkan biaya transaksi. Sektor-sektor yang selama ini tercatat produktif meng hasil kan setoran ter - hadap pene rima an negara perlu dipetakan bagaimana kondisinya.

Jika merujuk pada masa-masa ter akhir, elastisitas penerimaan negara amat di - pengaruhi ting kat daya beli masyarakat dan kinerja sektor industri beserta fluktuasi harga-harga komo ditas stra - tegis seperti kelapa sawit dan hasil tambang. Sementara itu realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2017 sudah mencapai Rp876,6 triliun atau sekitar 68% dari target tahun ini. Dirjen Pajak (2017) menjelaskan, ada enam sektor strategis yang memberikan kontribusi utama dalam penerimaan pajak hingga kuartal III 2017.

Penyumbang utama adalah sektor industri dengan nilai Rp224,95 triliun atau sekitar 25,66% dari total pajak, diikuti sektor perdagang - an dengan kontribusi Rp134,74 triliun (15,37%) dan sektor ke - uangan Rp104,92 triliun (11,97%). Ketiga sektor ter - sebut memberikan andil hingga 65% terhadap total penerimaan pajak hingga kuartal III. Adapun peringkat keempat adalah sek - tor konstruksi yang menyum - bang pajak Rp35,40 triliun, sektor pertambangan dengan andil pajak Rp31,66 triliun, sektor informasi komunikasi sebesar Rp32,19 triliun, serta sektor lain dengan total Rp156,19 triliun.

Oleh karena itu sekali lagi sangat penting untuk menjaga agar sektorsektor penghasil pajak bisa me - ningkatkan kinerja bisnisnya. Kalau mereka dalam masamasa kontraksi, negara juga akan terjengkang proses pem - bangunannya karena dana yang dibutuhkan tidak tersedia. Ka - rena itu simbiosis mutualisme harus dibangun dengan caracara yang strategis dan elegan. Dalam kebijakan politik sering kali terjadi hubungan kausalitas yang erat antara pemerintah dan aktivitas pasar.

Pemerintah selaku regulator harus betul-betul berhati-hati dalam me rumus - kan kebijakan pembangunan. Karena dampak nya sendiri tidak selalu berjalan sesuai de - ngan ekspektasi. Ada baiknya jika pemerintah membuka ruang interaksi yang lebih luas agar koordinasi dan sinkron - isasi baik apakah itu hubungan vertikal dan hori zontal antar - elemen peme rin tah ataukah antara pemerintah dengan masyarakat bisa terjalin dengan lebih dinamis. Proses interaksi menitikberatkan pada upaya bagaimana caranya kebijakan yang disusun pe me rintah merupakan kebijakan yang betulbetul dibutuhkan masya ra kat serta tidak sampai meng ham bat langkah maju yang tengah di - upayakan masyarakat.

Karena bagaimana pun output akhir dari suatu sis tem politik adalah terlahirnya masyarakat yang bahagia dan sejahtera, bukan semata-mata melahirkan ne - gara yang adidaya.

Candra Fajri Ananda
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya