Edisi 20-11-2017
Partisipasi Perempuan di Politik Rendah


JAKARTA – Adanya banyak kendala menyebabkan partsipasi perempuan di ranah poltik rendah. Kendala tersebut mulai dari rendahnya kapasitas sampai kultur patriaki yang masih mendominasi.

Partisipasi tersebut dapat dilihat dari keterwakilan perempuan di DPR yang hanya 17%, di DPD 26%, DPRD provinsi 16%, dan untuk DPRD di kabupaten/ kota hanya 14%. Padahal sebagaimana aturan yang ada keterwakilan perempuan minimal 30%. “Ada tantangan internal dan eksternal untuk peningkatan partisipasi politik perempuan, ” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam acara Konsolidasi Nasional III Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia, di Hotel Bidakara, akhir pekan lalu. Dia mengatakan salah satu tantangan internal tersebut adalah kapasitas perempuan yang masih belum baik. Dia mengatakan perempuan yang berkualitas dan memiliki kualifikasi dalam dunia politik masih terbatas.

“Seperti kepemimpinan, organisasi,public speaking, lobying, mempengaruhi masa, dan lainnya. Perempuan masih merasa kurang percaya diri untuk bersaing dengan laki-laki di dunia politik,” paparnya. Sementara itu tantangan eksternal diantaranya adanya kendala kultural. Budaya politik yang cenderung patriarkis membuat perempuan tidak mudah masuk ke dunia politik. “Cenderung patriarkis jadi ada anggapan perempuan lebih cocok sebagai tiyang wingking yang mengikuti laki-laki,” ungkapnya. Dia mengatakan secara aturan sebenarnya hal ini sudah diatur. Namun peningkatan partipasi perempuan harus terus didorong.

“Political will-nya sudah ada, undang-undangnya ada, gerakan perempuannya ada, dan parpol mudah-mudahan bisa semua. Tidak semua partai bisa,” tuturnya. Ketua Presidium Nasional Kaukus Perempuan Parlemen, GKR Hemas mengatakan pertisipasi perempuan dalam politik harus ditingkatkan. Perlu ada langkah afirmasi untuk peningkatan hal tersebut. Salah satunya berkaitan dengan sistem penomoran di kertas suara. “Seringkali perempuan mendapat nomor urut belakang,” katanya.

dita angga