Edisi 07-12-2017
MRT Butuh Aturan Ruang Bawah Tanah


JAKARTA - Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DKI Jakarta segera menindaklanjuti pembentukan aturan ruang bawah tanah.

Kerugian bagi DKI bila tidak ada pengaturan ruang bawah tanah menjelang pengoperasian mass rapid transit (MRT). MRT Fase I Lebak Bulus-Bundaran HI diperkirakan rampung pada 2019. Progres pembangunan per 30 September 2017, yakni elevated (layang) 70,16% dan underground 90,22%.

Untuk mendukung MRT memang ruang bawah tanah di Jakarta perlu diatur. Karena itu, DPRD DKI memasukkan ketentuan atau raperda tentang pemanfaatan ruang bawah tanah dalam program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

“Segera Pemprov DKI melengkapi naskah akademisnya ke kita di Bapemperda. Kita rugi loh sekarang basement gedung di Jakarta ada berapa lantai tuh, bisa 3-4 dan itu nggak diatur. Nggak ada pemasukan untuk Pemprov DKI,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik di DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Menurut dia, ruang bawah tanah di luar negeri merupakan ruang interaksi masyarakat. Ketika ada interaksi kebutuhan ekonomi tercipta sehingga yang disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno perihal pemberdayaan UMKM di ruang bawah tanah dapat terwujud.

“Jadi saya rasa memang perlu aturan itu,” ucapnya. PT MRT Jakarta saat ini mulai membahas aturan tata kelola pemerintahan bawah tanah (underground ). Hal ini dilakukan agar pemanfaatan ruang bawah tanah dalam pembangunan jalur-jalur MRT underground danproyek transitorienteddevelopment (TOD) berjalanmulustanpapelanggaran.

Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar menuturkan, pihaknya membutuhkan seperangkat aturan untuk memastikan pembangunan dan pengelolaan ruang bawah tanah benar-benar bisa diterapkan dengan baik. Saat ini pemanfaatan ruang bawah tanah hanya berupa Pergub No 167 Tahun 2012 tentang Ruang Bawah Tanah di Koridor Senayan-BundaranHI.

Untuk fase II Bundaran HI-Kampung Bandan juga di bawah tanah. Ke depan koridor Cikarang-Balaraja dengan total panjang 87 km dibangun dengan metode konstruksi bawah tanah sebagian dan sudah seharusnya diatur perda.

Dia mengatakan, ada tiga peraturan yang butuh penyesuaian terkait pengelolaan pemanfaatan ruang bawah tanah, yaitu perda pengelolaan ruang bawah tanah yang sudah masuk Program Legislatif Daerah (Prolegda) 2018, Undang-Undang Pertanahan, danrevisiUUNomor29 Tahun 2007 tentang Kekhususan Ibu Kota Jakarta yang baru masuk rancangan draf kedua.

Menurut dia, ketiganya harus diselesaikan. Berdasarkan pengalaman di luar negeri, ruang bawah tanah sangat efektif untuk dimanfaatkan. Bisa berperan sebagai ruang alternatif pejalan kaki di area tropis seperti Jakarta agar terhindar dari panas dan hujan serta ruang integrasi dengan moda transportasi lain.

“Pembuatan aturan ini agar pengelolaan MRT tidak salah dan berakhir menjadi temuan. Di Jakarta, pembuatan jalur bawah tanah masih berlangsung di bawah jalur jalan publik yang menjadi milik pemerintah.

MRT tidak bisa membelokkan jalur karena khawatir terbentur lahan bawah tanah milik swasta,” ungkap William. Berbeda dengan Jepang, di mana MRT leluasa membangun jalur karena aturan sudah jelas. Lahan bawah tanah milik pemerintah dan swasta didata dengan jelas.

Konsekuensi bila membentur lahan swasta juga sudah jelas. “Di sini jaringan utilitas belum ditata dengan baik sehingga menjadi hambatan ketika melakukan penggalian,” ucapnya.

Kepala Bidang Perkeretaapian dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana meminta PT MRT meningkatkan pengawasan dan memiliki estimasi perencanaan yang matang. Berdasarkan evaluasi fase I Lebak Bulus- Bundaran HI, MRT yang telah memiliki kontraktor dan subkontraktor untuk membangun transportasi berbasis rel sangat lemah dalam mengawasinya.

Lemahnya pengawasan MRT terhadap kontraktor dan subkontraktor muncul dana tambahan di pengujung pengerjaan. Meskipun ada payung hukum kalau perencanaannya tidak matang operasional tidak maksimal. Aditya juga melihat rencana pembangunan MRT Fase II BundaranHI-KampungBandan, khususnya depo Kampung Bandan di atas lahan PT KAI belum matang.

Apalagi sebelumnya Pemprov DKI berencana membangun depo di kawasan Ancol. Meski PT KAI mempersilakan lahannya untuk depo, kerja sama business to business antara PT KAI dengan MRT belum ada perjanjian yang pasti.

bima setiyadi