Edisi 07-12-2017
Masa Jabatan Hakim MK Arief Hidayat Diperpanjang


JAKARTA - Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi Arief Hidayat untuk periode 2018-2023.

Keputusan diambil setelah dilakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap Arief yang merupakan calon tunggal hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari pintu DPR. Masa jabatan Arief sebagai hakim MK sebenarnya berakhir pada April 2018, namun hampir semua fraksi di DPR sepakat untuk memilihnya kembali untuk periode kedua, 2018-2023.

Dari 10 fraksi di DPR, hanya Fraksi Partai Gerindra yang tidak setuju dan me nolak dilakukan uji ke la yakan terhadap Arief. “Setelah ini selesai maka kami akan bawa pada Badan Mu - sya warah (Bamus) dan pari - pur na untuk disahkan kembali Arief Hidayat menjadi hakim konstitusi periode be ri kutnya,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan saat mengumumkan hasil ra - pat pleno di Ruang Rapat Komisi III, Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Trimedya mengakui bahwa proses fit and proper test relatif berjalan baik dan lancar, ke cua - li Partai Gerindra yang memilih untuk tidak menyampaikan pen dapat. Namun, akhirnya se mua berjalan baik dan lancar. “Karena sudah melalui pro - sedur yang ada dan telah di se - tu jui dalam rapat Komisi III, maka tahapan selanjutnya ten - tu untuk disahkan,” kata Tri - me dya.

Komisi III menggelar uji ke - layakan terhadap Arief Hi da yat sebagai satu-satunya calon ha - kim konstitusi yang diajukan. Proses uji kelayakan ini bukan tanpa hambatan. Bahkan, ra - pat sempat diskors selama 20 me nit lantaran ada protes dari Frak si Partai Gerindra yang me rasa tidak diajak dalam rapat pleno Komisi III.

Gerindra pun menilai uji ke - layakan tidak bisa dilakukan ka rena hanya ada satu calon. “Kami tidak ikut pleno, pa - dahal dalam rapat pleno inilah ditentukan apakah akan ada fit and proper test untuk menentukan apakah masa jabatan Arief Hidayat akan diperpanjang atau tidak,” ujar Wakil Ketua Ko misi III DPR dari Fraksi Par tai Gerindra Desmond J Mahesa.

Desmond menegaskan bah wa sebenarnya calon tung - gal tidak sesuai dengan me ka - nisme yang ada. Karena itu, ka - ta dia, harusnya dibuka pen daf - taran baru lagi agar calonnya tidak hanya satu. “Buat apa dibentuk panel ahli kalau calonnya satu,” kata Desmond.

Namun, protes dari Ge rindra ini tidak banyak ber pe ngaruh karena sembilan fraksi lain yang hadir menyetujui forum uji kelayakan tetap dilak sa nakan. “Prosedurnya kan sudah be - nar, sudah disepakati dan sudah pula melalui fit and proper test. Ini juga sesuai dengan atur an bahwa ketua MK bisa men jabat satu periode lagi,” ujar anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani.

Sekjen DPP PPP ini me ne - gas kan bahwa uji kelayakan ti - dak begitu saja dilakukan. Se - be lumnya telah ada proses di Ko misi III DPR terkait pemi lih - an hakim MK, termasuk pe milihan panel ahli. “Karena proses ini sudah kita sepakati sebelumnya, jadi kita lanjutkan saja.

Kalaupun ke putusan politik, lebih baik di serahkan saja ke masingmasing fraksi,” tukas Arsul. Arief Hidayat bersyukur bi - sa kembali menjadi hakim MK periode 2018-2023. Dia ber - jan ji akan menjalankan tugas semaksimal mungkin dalam menjaga marwah MK dan kon - stitusi.

“Ini tugas berat nan mulia, sehingga saya harus berusaha semaksimal mungkin dalam menjaga konstitusi NKRI se - baik-baiknya dan seluruhnya. Saya mohon doa agar bisa men - jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujar ahli hu - kum tata negara dari Uni ver si - tas Dipone go ro Semarang ini.

rahmat sahid