Edisi 07-12-2017
Pemohon Izin Usaha Harus Ikut BPJS Ketenagakerjaan


BEKASI - Pemkot Bekasi mewajibkan seluruh pengusaha yang ingin berinvestasi di wilayahnya menyertakan karyawannya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan( BPJS TK).

Jaminan itu kini menjadi syarat permohonan izin usaha di Kota Bekasi. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPSP) Kota Bekasi Lintong Ambarita mengatakan, setiap pemohon yang mengurus perizinan, baik izin baru maupun perpanjangan izin harus melampirkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalau tidak melampirkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, permohonan izin tidak bisa diproses,” ujarnya, kemarin. Menurut dia, pemerintah daerah telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait BPJS sebagai syarat mengajukan izin.

Rencananya persyaratan itu mulai diimplementasikan pada 2018 sekaligus persyaratan ini wajib disertakan oleh semua pemohon izin di wilayahnya. Salah satu izin itu di antaranya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), serta Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Bekasi Mariansah mengaku bersyukur atas kerja sama dengan Pemkot Bekasi. Kerja sama tersebut meningkatkan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kota Bekasi.

“Masih ada sekitar 21.000 karyawan belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya. Jumlah itu berasal dari 3.000 perusahaan kelas menengah ke bawah dengan rasio jumlah karyawan paling banyak tujuh orang.

Saat ini karyawan perusahaan wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan PP Nomor 86 Tahun 2013 tentang sanksi administrasi. “Sanksi mulai teguran tertulis, denda, pemberhentian layanan publik, salah satunya izin usaha,” kata Mariansah.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebutkan nilai investasi yang masuk ke wilayahnya hingga Desember ini mencapai Rp7,8 triliun. Padahal pemerintah memproyeksikan investasi dalam kurun waktu dua tahun mencapai Rp10 triliun. Kebanyakan pengusaha yang menanamkan modalnya di Kota Bekasi berasal dari industri besar, industri menengah, dan UMKM.

Investasi yang masuk tidak hanya pengusaha Indonesia, tapi juga dari luar negeri sehingga pertumbuhan investasi di Bekasi berkorelasi positif pada pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bekasi peringkat kedua di Jawa Barat.

Karena itu, pengusaha tidak pernah mengkhawatirkan nilai investasi yang ditanam di Bekasi lantaran sudah ada kepastian jaminan hukum. “Untuk pengurusan perizinannya kita permudah,” kata Rahmat.

abdullah m surjaya