Edisi 07-12-2017
Penggunaan Aset First Travel Tunggu Pengadilan


JAKARTA – Keinginan bos First Travel Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Hasibuan yang ingin memberangkatkan calon jamaah umrah dengan menggunakan aset yang disita polisi belum bisa terealisasi dalam waktu dekat.

Pasalnya, penggunaan aset tersebut harus menunggu keputusan pengadilan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengungkapkan, boleh tidaknya aset-aset First Travel digunakan untuk memberangkatkan jamaah umrah ditentukan dalam sidang pokok perkara.

Artinya, apakah barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa, negara atau kepada yang berhak menerima, keputusannya ada di pengadilan. “Itu barang bukti tergantung jaksa dan hakim yang menentukan. Jadi, nanti kita lihat saja sidangnya seperti apa,” kata Setyo di Jakarta kemarin.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengungkapkan, jumlah aset yang disita dengan kerugian jamaah sangat berbeda jauh. Barang bukti yang diduga berasal dari hasil kejahatan seperti rumah, mobil, uang, dan sebagainya, totalnya mencapai Rp40 miliar lebih.

Sementara uang jamaah yang mereka gelapkan, jumlahnya mencapai Rp900 miliar lebih. “Itu hanya akal-akalan dia saja untuk membayar dengan aset sitaan,” ujar Martinus. Martinus menambahkan, penggunaan aset untuk memberangkatkan umrah harus menunggu keputusan pengadilan sebab merekalah yang akan memutuskan penggunaan aset tersebut.

”Pengadilan yang memutuskan. Apakah akan dilelang atau bagaimana kemudian uangnya untuk siapa,” terangnya. Sebelumnya, Andika dan Anniesa meminta seluruh aset mereka yang disita polisi dijual untuk memberangkatkan jamaah umrah.

Pernyataan itu ditegaskan di hadapan para jamaah dalam rapat kreditur terkait penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) First Travel di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/12). Seperti diketahui, Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Bareskrim Polri.

Ketiganya diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan uang 64.685 orang jamaah umrah dengan total Rp924 miliar. Dalam kasus ini, penyidik telah menyita sejumlah aset di antaranya 5 rumah, 8 perusahaan, 5 mobil, termasuk 13 rekening bank dengan total Rp50 miliar.

Ketiga tersangka tersebut dijerat dengan pelanggaran Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 KUHP, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Rusdianto, pengacara ketiga tersangka, menuturkan bahwa kliennya memang meminta aset yang sudah disita Polri diuangkan untuk memberangkatkan jamaah umrah ke Tanah Suci.

Menurut dia, permohonan yang diajukan Andika dan istrinya di pengadilan niaga merupakan restorative justice sehingga kewajiban memberangkatkan jamaah tidak perlu menunggu putusan kasus pidananya. “Pengajuan pengembalian utang itu akan diajukan. Dana yang dibutuhkan itu salah satunya dari aset yang disita dan diduga berasal dari uang jamaah,” tegasnya .

Dia berharap polisi dapat berbesar hati memberikan aset tersebut untuk melunasi utang kepada puluhan ribu jamaah. “Kita sama-sama berada di jalur yang sama yakni mengedepankan kepentingan jamaah agar cepat berangkat ke Tanah Suci,” tandasnya.

m yamin