Edisi 07-12-2017
Penyalahgunaan APBD Masih Marak


JAKARTA– Penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hingga 20 tahun masa reformasi masih marak terjadi.

Ribuan pejabat daerah mulai kepala daerah, ketua dan anggota DPRD, hingga kepala dinas masuk bui karena terbukti terlibat korupsi APBD. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sampai tahun 2015 total ada 3.530 aparatur daerah yang terlibat kasus korupsi.

Ribuan pejabat daerah tersebut terdiri atas 361 kepala daerah dan 3.169 anggota DPRD. Mereka terbukti menyalahgunakan kekuasaan untuk mengeruk uang rakyat secara ilegal. Berbagai modus mereka gunakan mulai ijon proyek dalam penyusunan Rancangan APBD hingga memberikan uang ketuk palu agar pembahasan RAPBD lancar.

“Jangan memaksakan program pemerintah daerah ataupun program wali kota, bupati, dan gubernur dengan iming-iming imbalan. Ini yang pasti kebongkar, contoh Jambi dan beberapa daerah lainnya,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam acara pembekalan kepala daerah di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri kemarin.

Tjahjo menuturkan, DPRD ataupun jajaran kepala daerah harus memperhatikan kepentingan publik dalam pembahasan RAPBD, terutama merealisasikan janji-janji kampanye dan melaksanakan program-program strategis nasional. “Kepala daerah membahas anggaran pasti dengan DPRD.

Tapi Hati-hati. Mudah-mudahan kasus Jambi yang terakhir. Kalau seluruh anggota DPRD kena apa tidak pusing,” ungkapnya. Dia mengatakan kepala daerah jangan mencoba untuk menyuap DPRD demi pengesahan APBD. Menurutnya, jika DPRD tetap ngotot mengancam menolak mengesahkan APBD, tidak menjadi masalah selama tidak disalahgunakan.

“Kalau DPRD ngotot tinggal saja. Bisa pakai APBD sebelumnya dengan pergub/ perwalkot/perbup kok,” katanya. Di sisi lain, mantan anggota DPR ini juga mengingatkan DPRD agar fokus pada tugas dan fungsinya. Jangan sampai terdapat DPRD yang malah sibuk mencari proyek-proyek di satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Jangan anggota dewan malah berkantor di SKPD. Banyak yang tidak di DPRD tapi di SKPD. Sekretaris Dewan harus menjembatani aspirasi DPRD. Mungkin ada program di konstituennya dengan program strategis kepala daerah disinkronkan jadi seiring,” paparnya.

Tidak hanya itu, diajugamemperingatkan kepala daerah dan DPRD untuk tidak menyalahgunakan dana hibah/bansos menjelang pilkada dan pemilu. Menurutnya, jangan menggunakan APBD untuk kepentingan-kepentingan politik. “Dana hibah/ bansos ini tidak bisa seenaknya, termasukjugayangmaumajulagi bupati/wali kota.

Jangan menggelembungkan dana bansos dan dana hibah ataupun memanfaatkan APBD untuk hal-hal yang tidak perlu seperti kepentingan pilkada,” jelasnya. Sebagai upaya untuk mengawal pengelolaan APBD, pihaknya akan memaksimalkan evaluasi.

Dia juga mengatakan dalam pembekalan kepala daerah terpilih porsi materi dari KPK diperbesar. Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo juga meminta agar kepala daerah dan DPRD mewaspadai areaarea rawan korupsi.

Menurutnya, pengelolaan APBD jangan sampai menimbulkan masalah hukum. “Waspadai pembahasan ataupun penyusunan anggaran jangan sampai ada masalah” ungkapnya. Menurutnya, pemda dan DPRD harus saling sinkronisasi program agar tidak menggunakan cara-cara suap untuk pengesahan.

Dia meminta aspirasi dewan harusnya masuk di awal-awal proses perencanaan bukan jelang pengesahan. “Aspirasi dewan jangan saat KUAPPAS dibahas, tapi dimulai saat penyusunan RKPD atau saat Musrenbang,” kata Hadi.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa kepala daerah dan DPRD jangan berada di wilayah abu-abu. Jika dalam pembahasan APBD melanggar aturan yang ada maka harus ditolak. “Memang dari awal harus ada komitmen yang jelas bahwa tidak ada cara lain dalam pembahasan.

Baik uang ataupun tambahan di luar perencanaan ataupun program,” katanya. Penyalahgunaan APBD, imbuhnya, bukan hanya persoalan individu semata tapi berdampak pada citra pemerintah. DPRD juga harus membangun komitmen agar tidak melakukan sesuatu yang keluar dari proses pembahasan daerah.

dita angga