Edisi 07-12-2017
Berkas Kasus Novanto Masuk Pengadilan


JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Setya Novanto ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Barisan JPU pada KPK yang menangani perkara dugaan korupsi pembahasan hingga persetujuan anggaran dan proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kemendagri pada 2011-2012 untuk Novanto akan dipimpin Irene Putrie. “Berkas perkaranya (Novanto) sudah dilimpahkan, dakwaan, dan (seluruh) BAP (berita acara pemeriksaan) sudah kami limpahkan.

Kini tinggal tunggu waktu sidang,” kata Irene di lobi PN Jakpus kemarin. Irene menuturkan, pelimpahan berkas perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP untuk Novanto adalah perkara biasa dan sama seperti perkara-perkara lainnya yang dilimpahkan KPK ke pengadilan.

Artinya, setelah pelimpahan ini KPK dalam hal ini JPU, akan menunggu penetapan komposisi majelis hakim yang menangani perkara Novanto yang akan ditetapkan ketua PN Jakpus. “Kami tunggu penetapan hakim dan jadwal sidang. Biasanya tiga sampai lima hari, maksimal tujuh hari,” bebernya.

Dia menggariskan, seluruh berkas yang dilimpahkan kemarin juga termasuk di dalamnya bukti-bukti yang memperkuat dugaan pidana yang dilakukan Novanto. Hanya, untuk saat ini bukti-bukti tersebut belum bisa dibuka, termasuk bukti-bukti baru yang memperkuat dugaan perbuatan pidana Setnov.

Dalam dakwaannya, JPU sudah mencantumkan jumlah keuntungan pribadi yang diperoleh Novanto dari dugaan korupsi proyek e-KTP. Namun, semua itu akan terbuka saat sidang perdana pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Karena itu, perbedaan signifikan antara surat dakwaan Novanto dan terdakwa Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong alias Asiong maupun dengan terdakwa Irman (divonis tujuh tahun) dan Sugiharto (divonis lima tahun), juga tidak bisa disampaikan saat ini.

“Nanti saja, itu kan dakwaan. Enggak sekarang,” imbuhnya. Yang pasti, Irene mengungkapkan pasal-pasal yang dipergunakan dalam dakwaan itu hampir sama dengan pasal-pasal yang dipergunakan saat pengumuman penetapan Novanto sebagai tersangka, yakni dia dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/- 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUH Pidana.

“Iya, pasalnya sama (yang di dakwaan dengan yang disangkakan),” ujarnya. Dia juga menegaskan bahwa pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor Jakarta ini tidak ada hubungannya dengan sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Novanto di PN Jakarta Selatan hari ini.

Langkah itu bukan bagian strategi KPK menghindari praperadilan. “Ini proses biasa saja sebenarnya, bukan bagian strategi. Yang kami pikirkan, ini sudah harus dilimpahkan,” tegas Irene. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, pelimpahan berkas dan surat dakwaan Novanto itu sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

Karena itu, penahanannya kini berada di kewenangan ketua PN Jakpus. Setelah itu, seluruh berkas termasuk BAP dan surat dakwaan diserahkan ke pihak Novanto. “Jadi sekarang domain ada di PN Jakpus. Kami lampirkan semua dokumen yang disyaratkan KUHAP.

Mulai dari BAP saksi-saksi atau ahli, termasuk saksi dan ahli meringankan yang diajukan dan datang dalam proses pemeriksaan. Kemudian berita acara penyitaan, berita acara penahanan, dan proses-proses lainnya sepanjang proses di penyidikan.

Termasuk daftar barang bukti,” ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin. Maqdir Ismail didampingi Fredrich Yunadi selaku kuasa hukum Novanto mengatakan, terhitung Rabu (6/12) pagi kemarin, berkas perkara dan tersangka Setnov dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum.

Hanya, Maqdir mengaku tidak mengetahui kapan berkas perkara, tersangka Novanto, dan surat dakwaan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Yang pasti, dia sudah siap disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta. “Kami belum tahu kapan berkas dilimpahkan ke pengadilan.

Itu yang kami tunggu sekarang. Nggak ada masalah (kapan pelimpahan ke pengadilan) beliau (Novanto) sudah siap,” ujar Maqdir. Di sisi lain Fredrich tidak sepakat dengan pelimpahan berkas dan tersangka Novanto dari penyidik ke JPU kemarin pagi. Sebab, menurutnya, ada saksi-saksi dan ahli meringankan yang diajukan Novanto yang belum diperiksa penyidik KPK.

sabir laluhu