Edisi 07-12-2017
Berpacu dalam Kredit


Memasuki bulan-bulan terakhir 2017, prospek penyaluran kredit perbankan masih saja seret.

Hing ga Oktober 2017, misalnya, kredit perbankan nasional hanya tumbuh 8,18% year on year (yoy) yang beringsut tipis dari pertumbuhan September 7,86%, namun masih tetap lebih lambat dibanding pertumbuhan Agustus 8,26%. Pertumbuhan kredit selama Januari-Oktober 2017 (year to date) yang masih berada di se kitar 4% semakin menegaskan kemuraman industri perbankan nasional.

Tendensi ini pula yang membuat regulator memangkas target pertumbuhan kredit perbankan. Bank Indonesia (BI) merevisi pertumbuhan kredit dari sebelumnya 10-12% kini hanya 8-10%. Belakangan, BI condong ke angka 7-9%. Setali tiga uang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan kredit bisa tumbuh 13%, lalu 11%, dan pada Oktober 2017 diturunkan lagi menjadi 10%.

Sasaran pertumbuhan kredit di atas adalah angka teren dah se lama dua tahun berturutturut. Sebagai komparasi dalam enam tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan kredit bank umum nasional mencapai kisaran 18% selama tenggat 2011- 2015. Bahkan, pertumbuhan kredit pada rentang 2011-2013 menembus 20% lebih.

Suramnya prospek pertumbuhan kredit dalam batas tertentu masih bisa dimaklumi. Pertama adalah imbas dari perlambatan ekonomi domestik. Perekonomian pada kuartal ke tiga 2017 tumbuh 5,06% yang tidak jauh beda jika dibandingkan dengan kuartal pertama dan kedua yang stagnan di level 5,01%.

Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga melorot. Pertumbuhan kon sumsi melemah dari 4,95% men jadi 4,93% yoy. Dengan kontribusi 55% terhadap permintaan agre gat, perlam batan konsumsi menjadi isyarat awal terjadinya stagnasi ekonomi. Faktor kedua adalah prospek bisnis kedepan belum terlalu kuat.

Indeks Tendensi Bisnis menunjukkan kemerosotan dari level 112,39 pada triwulan ketiga menjadi 109,70 pada triwulan keempat2017. Kon kretnya, dalam tataran praktis kinerja sektor industri belum menunjukkan pemulihan. Pertimbangan ketiga adalah lending standard perbankan yang masih konservatif pascapencabutan program res trukturisasi kredit oleh OJK.

Persepsi risiko kredit bermasalah (non-performing loan, NPL) tidak berubah signifikan. Rasio NPL pada Oktober, tercatat 2,93% naik dari bulan sebelumnya yang mencapai 2,91%. Tiga faktor di atas agaknya juga berlaku bagi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pada kuartal ketiga 2017, industri mikro dan kecil hanya tumbuh 5,34% yoy. Bahkan, beberapa subsektornya mengalami penurunan. Pelaku UMKM tampaknya belum berani menambah kredit meski pun menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan kinerja tersebut, mayoritas perbankan kesulitan memenuhi ketentuan BI pangsa 15% kredit untuk UMKM.

Tenggat waktu semakin me pet. Bank terus berpacu de ngan waktu. Jika gagal terealisasi hingga akhir tahun ini, BI menyiapkan sejumlah sanksi mulai adminis tratif hingga penurunan ting kat kesehatan bank. Langkah awal berupa pemangkasan suku bunga acuan belum sepenuhnya membantu.

Perbankan masih menghadapi banyak kendala untuk menyalurkan kredit yang “menganggur” atau tidak terpakai (undisbursed loan) yang mencapai Rp1.400 triliun. Dari kalkulasi internal bank, kredit UMKM me miliki profil risiko yang relatif tinggi.

Per September 2017, rasio NPL kotor kredit UMKM tercatat 4,36% sama dengan NPL kotor periode yang sama tahun lalu. Konsekuensinya, suku bunga kredit UMKM dipatok relatif tinggi dibanding suku bunga kredit segmen lainnya. Sementara suku bunga kredit korporasi, konsumsi, dan komersial sudah menyusut menuju single digit, rata-rata suku bunga kredit UMKM ma sih di level 10,75% hingga 12%.

Tantangan eksternal adalah pe munculan lem baga keuang an pengusung teknologi finan sial (financial technology). Teknologi finansial semakin banyak mengambil segmen pasar kredit UMKM yang selama ini menjadi penyangga utama pendapatan bank. Padahal, 80% pen da pat an bank diper oleh dari transaksi kredit.

Guna tetap mendorong eks pansi kredit, industri perbankan di Tanah Air membuka peluang untuk memberikan kredit kesegmen korporasi, kon sum si, dan komersial ketimbang UMKM. Dari sini mun cul kesan seolah-olah portofolio kredit perbankan kurang mem beri perhatian kepada UMKM. Tesis di atas sepertinya men dekati kenyataan. Perbankan melakukan pembenah an tata kelola pasca pencabutan res truk turisasi kre dit oleh OJK.

Se jalan dengan itu, bank me markir dananya di surat ber harga sebagai cadangan untuk menghadapi kredit tahun de pan yang diproyeksikan tum buh 12% terutama didorong dari kebutuhan kredit korporasi. Dengan konfigurasi proble matika diatas, batas minimum kredit kepada UMKM diperlukan agar perbankan menjalankan fungsi inter mediasi keuangan yang inklusif.

Dalam pers pektif eko no mi makro, meng gerakkan potensi ekono mi lintas elemen adalah deter minan penting untuk mening katkan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional. Lagi pula, sebagian besar pelaku ekonomi adalah UMKM. Sektor ini mampu menyerap 45 juta orang atau 99% dari total lapangan kerja industri manufaktur.

Dengan demikian, UMKM menyimpan potensi yang besar untuk mengatasi masalah pengangguran, kemis kina n, dan meningkatkan mo mentum pemulihan ekonomi. Pengalaman krisis 1997/ 1998 membuktikan UMKM tetap eksis pada saat pertumbuhan ekonomi minus. Sektor ini juga menjadi katali sator atas dampak sosial-ekonomi krisis.

Intinya, pengembangan po tensi ekonomi yang melibat kan pendekatan antar pelaku ekonomi bisa men jadi koreksi bagi pendekatan yang selama ini bias keindustri. Pengembangan industrial melalui kebijakan sektoral memang terbukti mampu men cipta kan multiplier effect.

Proses tersebut akan lebih kencang apabila ada keterkait an ke depan (forward linkage) dan ke belakang (backward linkage) yang kuat lintas pelaku ekono mi secara menyeluruh. Pelaku UMKM yang menjadi mata rantai ekonomi otomatis akan terdongkrak. Dengan alur logika di atas, optimisme UMKM harus dibangun terlebih dahulu agar mereka terus mengem bangkan usahanya.

Peran pe me rintah diharapkan memberikan confidence dalam memutus “ling karan setan” antara perlambatan ekonomi dan pertumbuhan kredit. Percepatan serapan APBN, belanja infrastruktur, dan pro yek prioritas serta dana desa niscaya memberi stimulus bagi aktivitas UMKM di daerah.

Apabila momen tum ini bisa dipelihara, optimisme UMKM dan konsumen meningkat. Dengan sendirinya, konsumsi rumah tangga akan mengalir dan permintaan kredit UMKM pun ikut terakselerasi.

HARYO KUNCORO

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Direktur Riset the Socio- Economic & Educational Business Institute (SEEBI) Jakarta





Berita Lainnya...