Edisi 07-12-2017
Dana Transfer Daerah Belum Optimal


JAKARTA– Mekanisme transfer dana dari pusat ke daerah yang meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH), masih belum optimal.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Boediarso Teguh Widodo mengatakan, anggaran transfer ke daerah dan dana desa dari tahun ke tahun kian meningkat.

Namun, masih menghadapi adanya ketimpangan fiskal dan layanan publik antardaerah, serta tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi di beberapa daerah. “Banyak hasil pembangunan yang dicapai dari penggunaan dana transfer tersebut.

Namun, masih ada ketimpangan fiskal. Untuk itu, pada 2018 akan dilakukan beberapa perubahan kebijakan yang bersifat fundamental dalam pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa,” ujarnya pada sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2018 di Jakarta kemarin.

Pada 2018, kata Boediarso, total dana transfer ke daerah hampir sama dengan 2017, yakni sekitar Rp766,2 triliun. Dari angka itu, sekitar Rp60 triliun untuk dana desa. Dia menuturkan, dana desa pada 2018 juga masih sama dengan tahun ini, yakni Rp60 triliun.

Secara bertahap nilainya akan ditingkatkan, tapi diperlukan kesiapan di daerah atau desa. Pada 2018, beberapa perubahan kebijakan akan dilakukan, diantaranya pengalokasian DAU yang tidak bersifat final yang disesuaikan dengan PDN Netto.

Untuk pemberian dana insentifdaerahdilakukanberdasarkan kategorisasi penilaian gunamemacukinerjadaerahdalam pengelolaan keuangan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menginginkan dalam pengelolaan keuangan daerah betul-betul memperbaiki birokrasi dan tata kelola untuk bisa melayani masyarakat dan dunia usaha.

“Kita fokus dalam pelaksanaan 2018, di mana kita ingin kebijakan fiskal mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Artinya, growth jalan, pelayanan kepada masyarakat tetap bisa dijalankan secara seimbang,” ujarnya. Menkeu menyayangkan daerah yang masih sangat bergantung kepada dana transfer ke daerah.

Dia merinci, sekitar 46,6% dari APBD tingkat provinsi masih berasal dari pemerintah pusat. Sementara ketergantungan APBD tingkat kabupaten/ kota lebih tinggi, yaitu mencapai 66,4%.

“APBD provinsi hanya mampu mendapatkan penerimaan asli daerah (PAD) dari pajak sebesar 37,7%. Sementara kabupaten/kota hanya mampu menyumbang 6,6%. Sehingga menggambarkan ketimpangan dan ketergantungan sangat besar,” jelasnya.

Dari sisi belanja, ungkap Menkeu, sekitar 37% dari belanja pemerintah daerah dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan sisanya hanya 20% untuk belanja modal. Belanja modal di daerah pun sangat bergantung pada DAK fisik.

Selain itu, sejumlah daerah juga tidak mematuhi ketentuan porsi anggaran belanja tertentu yang sudah ditetapkan undang-undang. Menkeu menyebut, dari 548 pemda yang terdiri atas 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, masih ada 142 daerah yang tidak memenuhi ketentuan porsi anggaran pendidikan yang dipatok minimal 20% dari APBD.

“Saya minta kepada Dirjen Perimbangan Keuangan untuk melakukan evaluasi karena mandatori ini berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Kalau tidak ikut mandatori, selain memberikan insentif, kami juga akan memberikan punishment,” tegasnya.

Menteri Perencanaan PembangunanNasional/ KepalaBappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah daerah perlu mendorong investasi sehingga membantu pertumbuhan dan pemerataan.

“Anggaran terbatas. Jadi, jangan hanya fokus pada APBD atau APBN, tetapi dorong investasi karena itu yang akan mendorong pertumbuhan,” ujarnya. Dia mengakui, keberadaan dana desa berhasil mengurangi tingkat pengangguran terbuka perdesaan meskipun kecil.

oktiani endarwati