Edisi 07-12-2017
Kadishub Mojokerto Ditahan


MOJOKERTO– Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur menahan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Ahmad Rifai, kemarin.

Rifai ditahan lantaran dinilai bertanggungjawab atas hilangnya aset berupa bangunan Subterminal Pohjejer, Kecamatan Gondang. Sebelum ditahan dan dikirim ke Lapas Kelas II B Kota Mojokerto, Rifai menjalani pemeriksaan perdana di Kantor Kejari Kabupaten Mojokerto di Jalan RA Basuni, Sooko.

Diperiksa mulai jam 09.00 WIB, Rifai lantas dikirim ke lapas sekitar pukul 15.20 WIB. Pria yang pernah menjabat sebagai Camat Pacet itu tak memberikan komentar ketika dimintai keterangan sejumlah wartawan saat menuju mobil tahanan Kejari.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto Fathur Rohman menegaskan, penyelidikan kasus ini bermula dari laporan masyarakat. Disebutkan jika pada 2015 silam, Dishub Kabupaten Mojokerto merobohkan bangunan aset milik negara berupa Subterminal Pohjejer.

Pascadirobohkannya bangunan subterminal yang berada di atas tanah kas desa (TKD) ini, lantas dibangun kompleks pertokoan pada 2016 lalu. Fathur menegaskan, dari hasil audit BPKP Provinsi Jawa Timur, pemusnahan aset tersebut menyebabkan kerugian negara Rp641 juta.

Tersangka, kata dia, dinilai paling bertanggungjawab atas hilangnya aset negara tersebut. “Tersangka adalah pihak yang paling bertanggungjawab karena telah memerintahkan penghapusan aset berupa bangunan Subterminal Pohjejer,” terang Fathur.

Soal adanya keuntungan yang didapat tersangka dari penghapusan aset ini, Fathur tak menyebut pasti. Hanya saja, kata dia, tersangka menjadi penyebab hilangnya aset negara yang bernilai Rp641 juta.

Soal pengalihfungsian subterminal menjadi kompleks pertokoan, Fathur masih belum berpendapat. “Kita masih fokus soal penghilangan asetnya,” tambahnya. Lebih jauh ditegaskan, dalam proses penyelidikan kasus ini, tersangka sempat mengembalikan uang Rp25 juta dan beberapa aset yang nilainya masih belum dihitung.

Dalam kasus penghapusan aset tersebut, tersangka dinilai juga melakukan koordinasi dengan pihak desa untuk pengalihfungsian lahan. “Ada kesepakatan-kesepakatan. Sebagian ada yang terlaksana dan sebagain juga belum.

Ini masih kita dalami, terkait dengan siapa saja yang masuk dalam pusara kasus ini,” tegasnya. Lebih jauh dijelaskan, tersangka dianggap telah melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun.

“Penahanan dengan alasan obyektif dan subyektif. Ini agar tidak ada penghilangan bukti-bukti juga,” pungkasnya. Kholil Askohar, penasihat hukum Ahmad Rifai, menampik jika kliennya memberikan izin, referensi atau bahkan perintah penghapusan aset Subterminal Pohjejer.

Karena ada perbedaan pendapat antara jaksa dan kliennya itulah, pihaknya akan memilih untuk beradu dalam persidangan. “Sebenarnya bukan korupsi. Tersangka tidak memperkaya diri sendiri.

Klien kami hanya teledor, itu saja,” terang Kholil. Dari penghapusan aset dan alihfungsi lahan tersebut, kliennya sama sekali tidak mendapatkan keuntungan materiil.

tritus julan