Edisi 08-12-2017
2017, Ombudsman Terima 10.000 Laporan


JAKARTA - Pelayanan publik berkualitas masih jadi pekerjaan rumah yang harus bisa diwujudkan pemerintah.

Rendahnya kualitas atau kepatuhan pelayanan publik ini tergambar pada terus meningkatnya laporan yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia. Data Ombudsman menunjukkan, pada 2015 laporan masyarakat soal pelayanan publik berjumlah 6.897.

Angka ini kemudian naik pada tahun 2016 menjadi 9.075. Pada 2017 Ombudsman memprediksi jumlah laporan akan melebihi 10.000. Kualitas pelayanan publik yang rendah perlu dibenahi karena dikhawatirkan akan memicu maladministrasi yang dapat menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi berupa pungutan liar.

Ombudsman memperkirakan laporan pelanggaran terbanyak adalah soal berlarut-larutnya pelayanan saat masyarakat mengurus sesuatu. Presiden Joko Widodo pun mengingatkan Ombudsman RI selaku pengawas pelayanan publik untuk melaporkan temuannya.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden saat bertemu dengan anggota Ombudsman RI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin. ”Bapak Presiden menekankan agar selain dilaporkan kepada Beliau, juga dilaporkan kepada publik,” kata anggota Ombudsman RI La Ode Ida.

Dengan melapor ke publik, menurut La Ode, instansi-instansi yang tidak patuh pada standar pelayanan publik atau melakukan maladministrasi dalam proses pelayanan bisa mendapat sanksi dari publik.

Menurut La Ode, media berperan penting dalam menyampaikan kepada publik informasi- informasi mengenai instansi- instansi tertentu, pejabat- pejabat tertentu, yang telah menyalahgunakan kewenangan dan melakukan maladministrasi secara terbuka.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengungkapkan, laporan kepada lembaganya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Menurutnya dugaan maladministrasi yang paling banyak dilaporkan adalah pemberian layanan yang butuh waktu lama.

Dari waktu yang lama itu bisa muncul potensi pelanggaran karena petugas bisa menawarkan jasa yang tidak dibenarkan. ”Kalau kita berbicara mengenai layanan publik, tentu ada standar kapan itu selesai, berapa lama itu selesai, berapa biayanya sehingga pintu masuk pungutan liar bisa terjadi,” katanya.

Dia menyebutkan, laporan secara langsung mengenai pungutan liar kepada Ombudsman hanya sekitar 8% saja. Tapi banyaknya keluhan publik di sisi lain juga berpotensi memicu pungutan liar dan suap. ”Supaya tidak terjadi penundaan berlarut dalam satu layanan, mungkin orang memberikan sejumlah uang supaya cepat,” katanya.

Masalah lain yang banyak dilaporkan, menurut dia, berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur. Rifai menyebutkan, berdasarkan hasil survei pada 2017 terhadap 14 kementerian/lembaga dan lebih dari 104 pemerintah daerah, hanya sekitar 35% yang berada di zona hijau.

”Zona hijau berarti institusi itu memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi,” katanya. Adapun 57% lainnya berada pada zona kuning atau tingkat kepatuhannya sedang dan sisanya berada pada tingkat kepatuhan rendah atau pada zona merah.

”Presiden menekankan bahwa kalau memang ada hal-hal yang sifatnya perlu diperbaiki, jangan sungkan untuk dipublikasi dalam rangka untuk perbaikan-perbaikan ke depan,” sebutnya. Menurut dia, Ombudsman membuka diri untuk memberikan asistensi untuk perbaikan. ”Kami berikan bimbinganbimbingan, jadi kita ikut bertanggung jawab. Tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan asistensi,” kata Rifai.

bakti/ant


Berita Lainnya...