Edisi 08-12-2017
Anies Kaji Kelanjutan Proyek Reklamasi


JAKARTA - Proyek reklamasi di pesisir utara pantai Jakarta terus jadi polemik. Dihentikan atau dilanjutkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih mengkajinya dari berbagai aspek.

Saat ini Anies tengah menyusun tim yang tugasnya memfokuskan penataan kawasan pesisir utara pantai Jakarta. Tim dapat bekerja awal Januari 2018. “Tim akan membuat kajian dan perencanaan, kemudian bicara dengan semua pihak terkait.

Dari situ baru disusun rancangan yang sesuai dengan kebutuhan Jakarta,” ujar Anies saat menerima Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Menurut dia, kedatangan elemen masyarakat yang terdiri atas nelayan, mahasiswa, dan pengacara merupakan bagian dari penilaian dirinya terhadap reklamasi saat ini.

Apalagi mereka sudah bergerak lama di sekitar area reklamasi dan memiliki bahan-bahan yang cukup dipelajari sebelum gubernur mengambil kebijakan. Perwakilan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Tigor Hutapea mengatakan, salah satu usulan yang disampaikan kepada Anies adalah mengenai pencabutan perda tentang zonasi.

“Kemudian bagaimana menghentikan seluruh jalannya aktivitas di Pulau C dan D. Bangunan yang ada perlu langkah hukum dan penindakan hukum,” ungkapnya. Beberapa pergub juga perlu dikoreksi.

Dengan demikian, pengembang tak memiliki dasar hukum menjalankan reklamasi di kawasan tersebut. “Kami harap sejumlah pergub soal tata ruang bangunan dicabut, lalu beberapa izin reklamasi juga harus dicabut,” kata Tigor.

Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI) Ahlan Zulfakhri berharap Anies dan wakilnya Sandiaga Uno dapat meyakinkan masyarakat agar tidak terjebak dalam politik praktis dalam memutuskan lanjut atau tidaknya proyek reklamasi.

“Masyarakat jangan melihat reklamasi sebagai politik praktis seperti janji Anies-Sandi untuk menghentikan reklamasi. Jadi semua aspek harus ditinjau lebih lanjut sebelum memutuskan,” ujarnya.

Pengamat teknis reklamasi Institut Teknologi Surabaya (ITS) Herman Wahyudi menilai sebenarnya reklamasi bukanlah hal yang baru terjadi dan menakutkan. Di negara maju reklamasi sudah menjadi bagian pembangunan yang umum dilakukan.

Misalnya di Jepang, Bandara Osaka dibangun hingga tengah laut, kemudian pelabuhan di Hong Kong, bahkan yang lebih ekstrem di Dubai. Hasilnya tidak ada yang menakutkan seperti apa yang diributkan dalam proyek reklamasi di pesisir Jakarta.

“Kenapa, karena reklamasi tidak ditinjau dari satu aspek saja. Aspek teknis, sosial, lingkungan, ekonomi, politis, hukum, dan sebagainya menjadi kajian dalam reklamasi. Jadi tidak bisa dibilang lanjut atau berhenti sebelum ditinjau seluruhnya,” ujar Herman dalam diskusi “Memahami Reklamasi sebagai Solusi” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.

Dari segi teknis, reklamasi di Jakarta tidak merusak lingkungan karena berbentuk pulaupulau yang berjarak dari pesisir pantai. Meskipun ada kekeliruan, aspek teknis memiliki solusi untuk dapat diperbaiki. Dia juga menegaskan, reklamasi tidak akan menyebabkan banjir seperti yang diisukan di Jakarta.

Sebab lautan bukanlah wadah air yang bila dibebani material air akan tumpah ke daratan. Apalagi ada tanggul penahan material yang juga berfungsi tidak mencemari lingkungan sekitar.

Kendati demikian, untuk memutuskan lanjut atau tidak harus ada kombinasi aspek seluruhnya yang berujung pada performance scoring di mana ada kesepakatan bersama memilih aspek mana yang menjadi bobot utama dalam pengerjaan.

“Aspek ekonomi nelayan yang menjadi isu kedua dalam reklamasi Jakarta, misalnya. Aspek ini harus dilihat apakah benar menjadi sektor utama mata pencaharian nelayan atau hanya sebagai penunjang. Dari situ bisa diubah kembali aspek teknisnya,” kata Herman.

bima setiyadi

Berita Lainnya...